Kolom

Medan Menanti Solusi

Adining Tyas - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 10:15 WIB
Suasana dalam angkot di Medan (Ahmad Arfah-detikcom)
Angkot di Medan harus dibenahi (Foto: Ahmad Arfah/detikcom)
Jakarta -

Pilkada 2020, termasuk Medan, bakal digelar serentak pada 9 Desember 2020. Dua nama, yakni menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menguat seiring pilkada yang makin mendekat. Keduanya juga mulai menebar slogan agar mudah diingat oleh warga. Akhyar dengan slogan "Yok Bikin Cantik Medan' serta Bobby dengan "Kolaborasi Medan Berkah'. Namun, apakah slogan cukup untuk mengubah Medan? Tentu tidak. Warga Medan kini menanti solusi.

Rasa-rasanya tak perlu membuat kajian mendalam soal apa saja masalah yang harus dan segera dituntaskan di Medan. Mari kita bahas satu-satu mulai dari buruknya fasilitas umum di Medan. Salah satu yang paling disorot adalah jalan. Bukan hal sulit untuk menemukan jalan berlubang, bergelombang, dan jalanan jelek lainnya di Medan. Memang kita tak bisa menyalahkan semuanya ke Pemkot Medan. Mengingat jalan di Medan juga ada yang merupakan jalan nasional ataupun jalan provinsi.

Tapi, hal itu juga tak boleh menjadi alasan untuk membiarkan warga seperti naik kuda selamanya. Pemkot Medan harusnya lebih tanggap dan kuat dalam melobi provinsi atau pusat agar jalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing secara cepat diperbaiki jika ada kerusakan. Atau, Pemkot Medan harus berani meyakinkan pusat dan provinsi untuk melepas pengelolaan jalan tersebut ke pemkot. Tujuannya sederhana, agar pemkot lebih cepat melakukan perbaikan jika ada kerusakan.

Pemkot Medan juga harusnya bergerak cepat ketika ada pemberitaan atau laporan dari media sosial soal jalan rusak di suatu titik yang menjadi tanggung jawabnya. Pemkot Medan, sebagai pelayan warga, tak boleh mengeluh atau mencari-cari alasan soal kenapa jalan rusak dan sebagainya. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kota, Pemkot Medan harusnya juga membuat jalan dengan kualitas terbaik. Jangan pula mengaspal jalan di lokasi yang harusnya dibuat jalan dari beton dan sebaliknya. Tahap perencanaan harus benar-benar melewati kajian akademis dari kondisi tanah dan sebagainya.

Masalah jalan rusak ini harus menjadi salah satu fokus para bakal calon wali kota. Mereka harus bisa memberi solusi bagaimana agar jalan di Medan ini nyaman bagi warganya. Mana mungkin warga mau berkolaborasi membangun kota jika jalannya rusak? Atau, mana mungkin Medan jadi cantik kalau jalannya jelek? Para bakal kandidat harus menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi penuntasan masalah jalan rusak. Misal, dengan mempermudah proses lelang pengerjaan jalan serta memperlebar akses informasi pelaporan warga agar Pemko dengan cepat tahu keberadaan jalan rusak di Medan.

Selain itu, bisa saja para bakal calon wali kota ini berjanji mengalokasikan, katakanlah 30 persen APBD Medan untuk perbaikan jalan dan sarana penunjangnya seperti parit di sepanjang sisi jalan hingga trotoar yang layak. Ngomong-ngomong soal parit di sisi jalan, hal ini berkaitan erat dengan masalah kedua di Medan, yakni banjir! Benar, bukan cuma Jakarta saja yang banjir. Medan juga menjadi langganan banjir, baik itu banjir rob, banjir kiriman dan jenis-jenis banjir yang sering disebut-sebut sebagai genangan oleh pemerintah.

Sejumlah titik di Kota Medan sangat mudah terendam banjir, misalnnya di jalan Dr Mansyur, Jalan Ngumban Surbakti, wilayah sekitar Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan, dan titik-titik lainnya di sekitar sungai ataupun dekat laut. Jika Anda datang ke Medan, masalah banjir ini dipicu sejumlah hal yang dengan jelas terlihat mata. Sampah yang berserakan di saluran air dan saluran air yang tak dirawat dengan baik.

Selama berkuliah di Medan, sejak 2012-2016, sangat jarang saya melihat ada pengerukan sungai. Hal ini sangat berbanding terbalik saat saya merantau ke Jakarta. Selain itu, di Medan sangat jarang terlihat petugas kebersihan yang bertugas khusus mengangkut sampah dari sungai atau saluran airnya. Bahkan, anggota DPRD Medan pernah mengkritik pengerukan parit yang dianggap hanya formalitas belaka.

Masalah banjir dan sampah di saluran air ini menjadi tantangan lain bagi para bakal cawalkot Medan. Mereka harus menawarkan solusi jelas bagaimana mengatasi masalah sampah di saluran air serta sungai yang melintas di Medan. Misal, dengan tagline kolaborasinya, Bobby menjalin kerja sama dengan LSM pecinta lingkungan atau OKP untuk menjadi pekerja harian kebersihan sungai dan saluran air.

Nantinya, mereka yang bekerja di bidang ini akan diberi insentif operasional asal bisa menyelesaikan target-target menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Atau, Akhyar dengan slogan bikin cantik Medan menjadikan sungai-sungai di Medan objek wisata hingga akhirnya secara mau tak mau warga akan menjaga kebersihan sungai atau saluran air.

Persoalan klasik ketiga di Medan adalah lalu lintas yang semrawut, angkot ugal-ugalan dan makin menjamurnya kendaraan pribadi. Medan memang tak semacet Jakarta. Tapi jika tak ada perbaikan sistem transportasi umum, bukan tak mungkin Medan bakal semacet Jakarta di tahun-tahun mendatang. Salah satu cara yang efektif mencegah pertumbuhan kendaraan pribadi adalah memperbanyak jenis dan rute transportasi umum di Medan.

Angkot di Medan harus dibenahi. Pertama soal rute. Sopir angkot kerap ugal-ugalan atau bahkan ngetem lama hingga bikin macet karena penumpangnya sepi. Hal ini tentu terkait erat dengan konektivitas di Medan. Pemko Medan harus membuat pemetaan di wilayah mana saja yang butuh dilewati angkot. Angkot harus masuk ke wilayah paling dekat atau masuk ke permukiman warga.

Nantinya, pemkot juga harus mengatur headway antarangkot yang melintas di rute tertentu. Lokasi naik turun memang sulit untuk diatur karena tata kota yang telanjur tak teratur. Namun, sistem headway bisa membuat transportasi umum lebih terjadwal dan warga tidak repot menunggu lama hingga ada angkot yang lewat. Selain sistem headway, pemkot juga harus membuat sistem pembayaran terpadu bagi angkot-angkot yang ada di Medan.

Sehingga, warga yang naik angkot tidak perlu berulang kali membayar hanya karena berpindah rute angkot. Misal, bagi warga Medan Johor yang hendak menuju kawasan Lapangan Merdeka Medan. Warga tersebut setidaknya harus naik dua angkot berbeda agar tiba di Lapangan Merdeka. Artinya, warga tersebut harus membayar dua kali dan membuat pengeluarannya lebih besar.

Jika Pemkot Medan membuat sistem pembayaran terpadu, misal dengan kartu tertentu, maka warga tersebut tak perlu lagi membayar dengan jumlah yang berbeda di angkot kedua. Cukup tap in di angkot pertama, lalu tap out di angkot kedua. Konsekuensinya Pemkot Medan harus membuat kebijakan tarif berkeadilan dan memberi subsidi transportasi umum. Selain itu, para sopir angkot juga harus digaji bulanan agar tidak saling kejar setoran harian.

Para bakal calon wali kota Medan juga harus memberi solusi soal masalah transportasi umum ini. Akhyar misalnya, ada program bus bebas lampu merah yang sempat digadang-gadang bakal beroperasi di Medan. Hal ini tentu harus terus dijual Akhyar selama masa kampanye. Selain itu, Akhyar mau tak mau harus memikirkan wajah transportasi umum jika ingin membuat Medan jadi cantik.

Sementara itu, Bobby yang kerap menyatakan diri sebagai anak muda harus punya ide baru bagi perubahan sistem transportasi umum di Medan. Misal, Bobby harus berani mencetuskan ide membuat MRT dan LRT terkoneksi di Medan. Jika tak ada ide baru, maka tak ada beda antara "angkatan tua dan muda" yang berpotensi bakal bertanding di pilkada nanti.

Adining Tyas alumnus FISIP Universitas Sumatera Utara

(mmu/mmu)