Mimbar Mahasiswa

Meredam Amarah Rakyat

Muhammad Nur Faizi - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 14:00 WIB
Ilustrasi kerusuhan
Foto ilustrasi: iStock
Jakarta -

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus kerusuhan dalam terjadinya unjuk rasa di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara, Senin (29/6). Kerusuhan tersebut menyebabkan dua mobil dan sepeda motor hangus terbakar. Kerusuhan disebabkan oleh unjuk rasa warga yang menuntut pemberhentian kepala desa yang dinilai menyimpang terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggunaan dana desa yang memblokade jalan lintas Sumatera.

Cara-cara kekerasan yang dilakukan masyarakat menjadi justifikasi negatif bahwa bangsa Indonesia selalu mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Aparat kian dituntut untuk memutus mata rantai konflik yang ada di masyarakat. Namun yang terjadi, aparat hanya dapat meredam bentuk konflik yang muncul ke permukaan. Faktor yang menjadi akar permasalahan belum bisa diselesaikan. Akibatnya, konflik sewaktu-waktu bisa meletus kembali.

Maka, pluralitas bangsa berupa keragaman suku, budaya, nilai, dan agama menjadi modal kuat menuju kerukunan bangsa. Namun, di sisi lain pluralitas bangsa bisa disalahgunakan sebagai pemicu prasangka yang bisa menyebabkan konflik yang luar biasa. Selain pluralitas bangsa, konflik juga dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi bangsa yang belum juga mencapai kestabilan.

Kesenjangan antarkelompok masyarakat terutama dalam bidang pelayanan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya dapat memicu kecemburuan. Kecemburuan tersebut bila dibumbui oleh identitas kelompok dapat menyebabkan konflik. Setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun seluruh elemen bangsa untuk melerai konflik sosial di masyarakat.

Pertama, saat ini Indonesia mengalami situasi rawan aksi kekerasan. Pendapatan yang berkurang dan kebutuhan yang terus meningkat pesat menyebabkan depresi yang diungkapkan melalui amarah. Jika hal ini terus menerus dibiarkan, konflik atas nama kebebasan tidak dapat lagi dikendalikan. Bukan tidak mungkin, konflik ini terjadi karena oknum dari tokoh politik ikut memprovokasi masyarakat untuk bertindak amoral.

Kedua, berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan hilangnya keteladanan dari elite politik atau pemimpin di setiap level pemerintahan. Minimnya contoh perilaku terpuji dari elite politik membuat rakyat tidak lagi percaya dan memilih bersikap apatis. Hal ini belum termasuk provokasi yang dilakukan oknum tertentu untuk menaikkan emosi rakyat.

Ketiga, permasalahan minoritas dan mayoritas kerap menjadi problema sosial yang memicu konflik. Kelompok minoritas digolongkan sebagai kelompok yang menerima pelayanan minim dibandingkan kelompok lainnya. Stereotip mengenai minoritas dan mayoritas selalu menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakadilan yang didapat dapat memicu konflik.

Keempat, ketidakberdayaan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, yang dilatarbelakangi tumpang tindihnya aturan ataupun regulasi yang tidak jelas. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi luntur. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya sinergi antarinstansi yang masih meluncurkan ego masing-masing tanpa memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.

Menjadi tugas bersama untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat melalui perubahan paradigma dari yang sebelumnya bersifat konvensional menuju pendekatan proaktif. Dengan begitu, konsep pemahaman yang timbul tidak hanya dilihat dari kejadian di hilir saja. Namun secara bijak masalah dilihat dan dipahami secara utuh untuk melihat seberapa besar potensi konflik kemudian menemukan solusi terbaik menyelesaikan permasalahan.

Jika hal ini berhasil dilakukan, maka kebijakan dan solusi penanganan konflik tidak hanya berfokus kepada permasalahan yang muncul ke permukaan, melainkan akar permasalahan juga dapat ditangani dan diatasi supaya tidak menjadi faktor pemicu konflik yang lebih besar. Dialog-dialog dan keputusan tepat dalam proses negosiasi menjadi kunci penting dalam penghentian kekerasan.

Sementara itu, pendekatan keamanan juga harus selaras dan tidak mungkin dilepaskan dari pendekatan kesejahteraan. Mutu tinggi dari tingkat kesejahteraan dapat melahirkan situasi yang kondusif bagi pembangunan bangsa. Kedua dimensi ini akan saling bergandengan tangan untuk mencegah konflik bertaburan.

Oleh karena itu, pemangku kebijakan seperti kepala desa, camat, gubernur, maupun presiden harus peka dalam melihat berbagai gejolak dan dinamika, serta mencari solusi terbaik di wilayahnya. Pemerintah sendiri perlu menggiatkan penyebaran konten positif di media sosial sebagai konsumsi sehat rakyat. Penyebaran ini nantinya dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

Perlindungan bangsa terhadap konflik sangat membutuhkan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, serta penggabungan seluruh elemen bangsa. Namun yang lebih penting dari itu adalah langkah untuk menyamakan tujuan dan paradigma menjaga keamanan bangsa antara pemerintah dengan seluruh masyarakat.

Muhammad Nur Faizi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, reporter di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Metamorfosa

(mmu/mmu)