Adanya Coronavirus telah merapuhkan akselerasi pengelolaan fiskal. Semuanya serba berjalan mandek. Rantai pasokan (supply chain) punya faktor kuat dalam mengusik stabilitas perekonomian. Disparitas permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) suatu barang kian menganga. Anjloknya konsumsi mengakibatkan putaran bisnis melamban. Imbasnya, pemilik modal tak ambil pusing dengan pilihan "merumahkan" atau pay off hingga memutus kontrak pekerja. Dilema ini penyebab maju-mundurnya otoritas pemerintah dalam memutus permasalahan.
Kondisi seperti di atas menimpa pula pada pasar energi. Apalagi dalam kondisi physical distancing, esensi dasar dari pasar --transaction by meeting place-- sengaja diberhentikan. Demi menghindari margin "nol", mau tak mau produksi pun digarap seefisien mungkin. Kelebihan ini diadopsi oleh perusahaan digital. Orientasi perusahaan tak lagi melirik proses, namun pada hasil sehingga memungkinkan karyawan memiliki jam kerja yang fleksibel. Dunia usaha migas juga sudah sejak lama mengeksekusi hal tersebut, namun hanya di bagian eksplorasi dan produksi. Semangat ini yang bakal menghiasi era kenormalan baru (new normal).
Saya percaya pasar tercipta dengan sendirinya. Dalam konteks era ini, investor energi juga bakal meletakkan base production tidak hanya berpusat pada satu negara. Biaya produksi murah bukan lagi iming-iming. Keberlangsungan usaha berpegang pada jangka panjang. Ini tak semata-mata mencegah demand shock, tapi menjaga pula supply shock. Makanya, diversifikasi usaha penting dilakukan demi menjaga jaringan produksi.
Namun sektor energi sedikit unik. Kendati serba digital, pasar sulit membayangkan mengkoneksikan antara suplier dengan konsumen secara langsung. Kita tidak mungkin membeli bahan bakar minyak (BBM) melalui merchant-merchant di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Mau tak mau kita mesti ke SPBU. Kalaupun bisa beli listrik melalui online, itu semua tetap jual-belinya dari PLN, tidak bisa langsung dari Independent Power Procuder (IPP). Ini berbeda dengan sektor lain.
Teknologi dinilai tepat mendisrupsi. Selaras jatuhnya mobilitas, kecepatan, cleanness, efisiensi, dan efektivitas dianggap sebagai jawaban dari produktivitas. Apalagi bila berkaca dengan produktivitas migas kita tak sebanding dengan tingkat konsumsi. Bayangkan, kebutuhan BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari dengan produksi minyak mentah yang hanya sekitar 800 ribu barel per hari, maka Indonesia mengimpor 1,2 ribu barel minyak per hari. Tak salah bila banyak menyerukan pemakaian mobil listrik.
Inisiasi lain melewati perbaikan kebijakan fiskal (gross split). Penetrasi kebijakan diharapkan mengamankan percepatan jangkauan eksplorasi. Satu wilayah kerja blok bisa membutuhkan waktu sekitar 6-10 tahun. Bila penemuan berada di tahun ke-10, masih butuh 5-10 tahun lagi untuk bisa minyak atau gasnya mengalir. Total, butuh sekitar 15-20 tahun. Dan masih banyak hal lain bisa diinterupsi seperti data. Jika penetrasi tidak dikejar segera, saya khawatir gelombang lonjakan konsumsi makin menjadi.
Kekhawatiran terbesar saya adalah menyikapi transisi masa pandemi. Bayangkan, jalanan bakal tambah macet terutama middle class yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi massal. Kecurigaan akan kesehatan di ruang sosial bisa menjadi turning point tingkat konsumsi BBM. Hal ini berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja, penerapan efisiensi memangkas pengurangan lapangan kerja. Sebuah anomali lain.
Saya tak menampik ketergantungan konsumsi energi fosil membawa buruk atas eksploitasi alam. Masyarakat kita masih enggan memahami bagaimana listrik dihasilkan. Entah dari batu bara atau yang lain. Di sinilah relevansi kritik atas pascamodernitas yang lebih mengedepankan kosmosentris. Baru, dunia berlomba mencari sumber energi berbasis energi terbarukan. Seberapa relevankah?
Etalase Energi Bersih
Hasil riset Oxford University merilis, investasi energi terbarukan mampu meredam tekanan di era normal baru. Jenis investasi ini tergolong padat karya. Kebijakan menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan dinilai sebagai jalan keluar. Sayangnya, riset ini mengungkapkan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kok bisa? Bukankah kita punya target 23% bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT)?
Kekayaan EBT di Indonesia mirip dengan sumber pangan. Kita punya banyak diverifikasi. Ragam pilihan mendukung pengurangan energi fosil. PR kita adalah tak ingin mengulangi lagi monopoli "sumber energi". Sedikit berbeda, sumber EBT memiliki sifat intermiten. Ini yang sedikit menyulitkan. Terlebih menghadapi tuntutan tingginya konsumsi energi. Berkejaran dengan pertumbuhan ekonomi.
Dominasi batu bara dijadikan jalan pintas menggenjot ekonomi sejatinya merupakan pilihan mandiri. Menghormati keputusan politik global dengan tetap merefleksikan diri. Indonesia tak boleh terjerumus dalam arus politik transaksi "jejak karbon" dengan memanfaatkan isu energi bersih. Semestinya, kita punya kontrol mulai dan sampai kapan pemanfaatan energi bersih menjadi tepat guna.
Keseimbangan lingkungan bakal makin kuat disuarakan. Era baru akan menggeser ke arah security concern dibandingkan global approach. Maka penting rasanya mendorong hilirisasi mineral sebagai antagonis dari global supply chain. Kekuatan tersebut harus dioptimalkan guna memperpanjang mata rantai nilai tambah industri dalam negeri. Kebijakan harus didukung dengan munculnya teknologi ramah lingkungan dan penguatan skema fiskal.
Dalam menjalankan sumber EBT, empat elemen penting untuk diterapkan agar menjadi kekuatan sumber energi baru, yakni teknologi, manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Praktiknya, kerap kali SDM lokal kerap dipinggirkan. Keadaan ini menimbulkan simptom resistensi hingga berujung ke kemiskinan. Untuk itu, komunitas lokal menjadi penting menyelamatkan berkah yang seharusnya mereka dapatkan dari SDA yang ada.
Kita sepakat EBT lebih diutamakan. Pasar sektor ini begitu menjanjikan. Peluang ini harus segera ditangkap dengan memperhatikan empat pilar, yakni availability (ketersediaan), accessibility (kemudahan), affordability (keterjangkauan), acceptability (penerimaan), dan sustainability (keberlanjutan). Paradigma tersebut didorong agar energi tidak lagi dijadikan komoditas belaka.
Bisnis EBT pun makin mendapatkan tempat di kalangan generasi milenial. Respons pasar yang positif tampak dari mulai menjamurnya usaha rintisan atau start up di bidang tersebut. Dari skala rumahan hingga pabrikan. Bayangkan, dari sekitar 400 GW potensi, baru dimanfaatkan sebesar 2,1%. Potensi ekspansi yang menjanjikan.
Pertanyaan terbesar, sejauh mana kesiapan teknologi untuk menekan harga dan kemampuan suplai? Bila ini tak tercapai, angan-angan mencapai kemandirian energi dari sumber energi bersih di era new normal hanya menghiasi teras angka bauran energi saja. Ia tergerus dengan teknologi energi fosil yang mengkampanyekan ramah lingkungan. Atau, bisa jadi di era new normal ini masifnya konsumsi energi justru mengembalikan kita pada ketergantungan energi fosil. Itu semua tergantung seberapa serius pemerintah mengelola kebijakan energi.
Naufal Azizi analis kebijakan di Kementerian ESDM
(mmu/mmu)
