Analisis Zuhairi Misrawi

Imperialisme AS dan Israel di Tepi Barat

Zuhairi Misrawi - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 16:28 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi
Jakarta -

Sejak awal tahun 1900-an hingga saat ini, Israel tidak pernah berhenti bermanuver untuk terus melangsungkan penjajahan terhadap Palestina. Yang teranyar, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel akan melanjutkan proyek pendudukan dan pembangunan ilegal di Tepi Barat. Proyek ini menjadi prioritas yang akan dijalankan oleh Netanyahu menyusul keberhasilannya menyusun pemerintahan baru setelah berhasil merangkul kubu oposisi, Partai Biru dan Putih.

Aneksasi Tepi Barat merupakan program prioritas yang dijanjikan oleh kubu sayap kanan. Langkah ini diambil sebagai strategi dan manuver penting untuk menghambat rencana besar Palestina untuk menjadikan Tepi Barat sebagai salah satu wilayah yang nantinya akan menjadi pemukiman warga Palestina, termasuk mereka yang saat ini bermukim di pengungsian.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel terus mencaplok dan mendirikan pemukiman ilegal bagi warganya di Tepi Barat. Sejumlah resolusi dan peraturan internasional dilibas oleh Israel, bahkan mereka kerap menggunakan kebijakan unilateral yang disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat.

Apa yang terjadi di Israel dalam beberapa tahun terakhir adalah penjajahan yang sempurna. Israel berani melakukan itu karena mendapatkan dukungan penuh dari AS, meski sejumlah langkahnya terbukti melanggar rambu-rambu internasional yang telah disepakati di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebab itu, patut dinyatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari penjajahan yang dilakukan oleh AS dan Israel.

Presiden Donald Trump merupakan Presiden yang memanjakan Netanyahu dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan penjajahan Palestina. Trump menyetujui pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Trump juga ingin memuluskan rencana mengucurkan bantuan pemulihan ekonomi dan infrastruktur bagi Palestina sebesar 50 Miliar dollar AS dengan catatan Palestina mau menerima ibu kota Palestina di luar kawasan suci Masjid al-Aqsha, Jerusalem.

Begitu halnya dengan mempercepat akselerasi pembangunan ilegal bagi warga Israel di Tepi Barat. AS dan Israel sama-sama mempunyai akal bulus untuk terus mencaplok dan menguasai wilayah Palestina. Secara kasat mata, AS dan Israel sedang menyusun rencana licik untuk membangun satu negara, yaitu Negara Israel. Bagi mereka, Negara Palestina hanya ilusi dan imajinasi.

Sontak, rencana AS dan Israel ini mendapatkan protes yang luas dari warga Palestina, dunia Arab, Eropa, bahkan AS sendiri. Trump melakukan rencana tersebut sebagai bagian dari janji politiknya kepada para Lobi Yahudi di AS sebelum Pemilu Presiden pada akhir November nanti.

Namun, kali ini langkah Trump dan Netanyahu tidak akan mudah. Keduanya mendapatkan penolakan yang serius di dalam negeri masing-masing. Di dalam negeri Israel, partai koalisi utamanya, Partai Biru dan Putih yang semula mendukung aneksasi Tepi Barat menolak untuk dieksekusi saat ini, karena Israel sedang menghadapi ancaman pandemi yang berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Partai Biru dan Putih juga mendengarkan aspirasi dari warga Israel yang sebenarnya menolak kebijakan aneksasi tersebut. Bagi mereka, kebijakan unilateral yang melanggar peraturan internasional dan bernuansa penjajahan sangat mengancam keamanan Israel. Mereka memandang sejumlah kebijakan ugal-ugalan Netanyahu dalam beberapa terakhir bisa berdampak buruk bagi Israel. Sebab itu, warga Israel turun ke jalan melakukan demo besar-besaran menentang rencana licik Netanyahu dalam aneksasi Tepi Barat.

Warga Israel juga mencium bau tidak sedap, bahwa ada upaya busuk yang ingin ditutup-tutupi Netanyahu menyusul kasus korupsi yang menimpa dirinya dan istrinya. Netanyahu ingin agar warga Israel mendukung sepenuhnya langkah aneksasi Tepi Barat, sehingga publik melupakan skandal korupsi yang menjerit dirinya dan keluarganya.

Di AS sendiri, ratusan anggota Kongres dari Partai Demokrat sudah menandatangani petisi penolakan terhadap rencana aneksasi Tepi Barat. Tidak hanya itu, kaum Evangelis yang selama ini kerap memberikan dukungan mutlak terhadap Israel mulai menarik diri dan menentang rencana licik Trump dan Netanyahu tersebut. Joe Biden yang akan menjadi kandidat terkuat Presiden AS sudah menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, sejumlah kebijakan terdahulu yang sudah dieksekusi oleh Trump dan Netanyahu akan dievaluasi.

Dunia Arab, sejak rencana Trump dan Netanyahu dalam "Kesepakatan Abad Ini" telah bulat menolak seluruh skenario penjajahan terhadap Palestina. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, Uni Arab Emerate, dan Mesir yang selama ini berada di kubu AS dan Israel mulai menarik diri karena begitu kerasnya tekanan dari warga Arab. Jika AS dan Israel memaksakan kebijakannya, maka publik di seantero Arab akan menekan rezim-rezim yang selama ini menikmati kekuasaan secara otoriter. Sebab itu, isu penjajahan Palestina mendapatkan perhatian serius bagi negara-negara Arab.

Di samping itu, negara-negara Eropa juga menunjukkan sikap yang sama, yaitu menolak rencana licik AS dan Israel tersebut. Mereka memandang ada hukum dan etika yang dilanggar, khususnya pandemi di berbagai dunia yang mestinya mendapatkan perhatian khusus, bukan justru terus memuluskan penjajahan.

Sebenarnya tidak ada celah bagi Trump dan Israel untuk melanjutkan rencana licik tersebut. Mereka harus tunduk pada suara-suara kebenaran yang menggema, baik di Israel, AS, Eropa, dan dunia Arab. Mereka tidak bisa seenaknya memaksakan kehendak busuk yang akan menyengsarakan Palestina.

Namun, seperti biasa, Trump dan Netanyahu merupakan dua sosok yang bebal, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kebijakannya. Beberapa kebijakan sebelumnya yang sudah ditentang oleh mayoritas negara-negara di PBB masih dilanggar oleh Trump dan Netanyahu.

Maka dari itu, diperlukan suara yang lebih lantang lagi untuk secepatnya mengakui kemerdekaan Palestina. Di samping itu, Israel harus diberi sanksi yang tegas atas berbagai pelanggaran kemanusiaan yang selama ini dilakukan terhadap Palestina.

Dalam konteks ini, Indonesia bisa berperan aktif untuk berada di garis terdepan dalam membela dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Indonesia bisa menjadi "juru bicara", sebagaimana dulu dilakukan Bung Karno dalam Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Semoga kita dapat meneruskan api perjuangan Bung Karno dalam memerdekakan Palestina.

Zuhairi Misrawi cendekiawan Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta

(mmu/mmu)