Dalam tradisi Nusantara, Idulfitri adalah momen saling memaafkan. Namun, itu urusan antara manusia dengan manusia. Bukan warga negara dengan hukum. Kalau soal hukum kok diselesaikan dengan meminta maaf, ya kacau. Apalagi yang benar malah meminta maaf kepada yang salah, dan yang salah dengan penuh keagungan memberikan maaf kepada yang benar.
Ya, ya. Dugaan Anda tepat. Saya sedang membicarakan kasus video yang viral beberapa hari lalu. Seorang warga melawan petugas penegak peraturan, padahal aturan di situ sudah cukup terang benderang. Dan akhir ceritanya justru berujung pada prosesi sangat mengharukan menjelang Lebaran, yang menampilkan penganugerahan ampunan dari si warga kepada si petugas negara.
Kita bisa saja membaca peristiwa itu dari kacamata orang ramai. "Wooo ngaku-ngaku orang beragama tapi kok gitu sikapnya!"
Tapi percayalah, urusannya tidak sesimpel itu. Ada gambar yang jauh lebih besar, lukisan raksasa yang bisa kita pandang bersama-sama dengan penuh rasa nelangsa. Video viral itu adalah wajah nyaris-permanen dari sebuah negeri ruwet bernama Indonesia. Ia merupakan drama kecil yang menampilkan konfigurasi persoalan yang tak pernah bisa kita bereskan, bahkan meski sudah 22 tahun Reformasi berjalan.
***
Dulu, saya punya seorang kenalan, sebut saja namanya Boy. Pekerjaannya tidak dia tutup-tutupi: broker. Perantara. Bukan sekadar perantara jual-beli mobil, melainkan jual beli proyek di suatu bidang. Ringkasnya, yang dijalankan Boy adalah menyambungkan kepentingan antara pengusaha besar dengan pemegang kebijakan.
Kadang-kadang, para pengusaha butuh jalan pintas. Kadang-kadang, mereka minta bolong-bolong prasyarat proyek ditutup-tutupi dan "dimaafkan" oleh pejabat yang akan meloloskan proyeknya. Kadang-kadang, urusannya lebih rumit dari itu, dan saya tidak cukup tahu. Nah, Boy bertugas membereskan semuanya, sambil colek sana colek sini, membangun jaringan koneksi, dan ujungnya tentu saja menumpuk "oli".
Sebagai konsekuensi usaha abu-abunya, Boy perlu mobilitas tinggi. Dia tak mau terhambat dalam gerak cepatnya meliuk-liuk di segenap celah kemacetan Jakarta. Maka, Boy pun menjalankan ajian sakti. Dia beli mobil Camry, mobil pejabat pada masanya. Dia beli plat nomor dengan angka kecil. Lalu dia menggaji seorang sopir berbadan kekar. Si sopir dikasih baju safari, dikasih pula kacamata hitam. Tiap kali jalan, Boy dengan anggun duduk di sebelah sopir, di kursi depan.
Jadilah, tiap kali ada problem di jalan, entah senggolan, atau kepergok melanggar aturan lalu lintas dan dihentikan polisi, Boy cukup membuka kaca jendela Camry. Separuh saja. Lalu ia berucap dengan tenang, membuka bibirnya tak usah lebar-lebar, sambil sedikit mengangkat dagu, "Sori, Dik buru-buru!"
Dan berkali-kali, sampai entah berapa puluh atau berapa ratus kali, jurus itu sangat manjur: si petugas memilih mundur. "Silakan, Pak! Silakan!"
Haha. Inilah Indonesia, Sodara. Inilah Indonesia.
Apakah polisinya penakut? Apakah Pak Polisi tidak cukup berani menegakkan peraturan? Mungkin ada benarnya. Tapi lebih banyak salahnya. Sebab, seorang polisi di lapangan tentu saja masih berpangkat rendahan. Apa daya dia jika yang dia setop ternyata pejabat tinggi, atau tangan kanan seorang menteri, atau orang kepercayaan dari seseorang yang sangat berkuasa di jantung kekuasaan? Lihat mobilnya! Lihat plat nomornya! Lihat betapa gagah sopirnya! Dia pasti bukan sopir biasa! Berarti yang punya mobil sudah pasti juga bukan orang biasa!
Dan, tak hanya sekali-dua Pak Polisi mendengar aturan liar itu: jika seorang petugas rendahan membuat murka seorang petinggi, bukan hal aneh kalau besok pagi tiba-tiba dia sudah dimutasi. Entah ke Pulau Sabang, atau ke Wamena. Pak Polisi bisa apa?
Inilah Indonesia, Sodara. Inilah Indonesia, bahkan setelah Reformasi konon dijalankan 22 tahun lamanya.
Di sini, hukum memang hukum. Tapi selalu ada orang-orang yang diposisikan istimewa di hadapan hukum. Itulah kenapa, dalam rangkaian peristiwa yang disimak oleh jutaan orang Indonesia kemarin itu, tetap saja tanpa malu-malu seorang tokoh dari sebuah organisasi otoritas keagamaan menyusulkan pernyataan yang dianggap wajar: "Seharusnya aparat paham beliau menggunakan pakaian seperti itu. Berarti beliau bukan orang sembarangan."
Bukan orang sembarangan! Inilah dia. Mari simak sekali lagi. Ketika sang tokoh dari lembaga otoritas keagamaan mengatakan, "Beliau bukan orang sembarangan," padahal jelas-jelas konteks peristiwanya sedang memperhadapkan "Si Beliau" dengan hukum dan peraturan, makna tersiratnya, "Beliau bukan orang sembarangan. Jadi semestinya di hadapan hukum jangan perlakukan dia sama dengan orang-orang sembarangan."
Pendek kata, hukum di Indonesia berlaku bagi siapa saja, bagi seluruh warga negara Indonesia, kecuali orang-orang yang "bukan orang sembarangan"! Begitu, bukan? Maka, jika Anda cuma orang sembarangan, ya Anda harus taat hukum dan menghormati hukum. Tapi jika Anda bukan orang sembarangan, Anda bisa selalu mendapat banyak kesempatan untuk berkelit dari kekuasaan hukum.
Lalu, bagaimana agar Anda bisa jadi orang yang tidak sembarangan? Ada sekian cara.
Anda bisa jadi pejabat tinggi, itu yang paling pasti. Jabatan bukan cuma amanah, melainkan juga kekuasaan. Dan di sebuah negeri yang masih terus mewariskan bau-bau feodalisme, kekuasaan itu bisa meliputi "wilayah kebudayaan" yang sangat luas, jauh lebih luas daripada wilayah geografis administratif.
Atau Anda bisa menjadi orang yang punya banyak akses ke pejabat tinggi, membangun pengaruh tak kasat mata dari sana, dan dengan pengaruh itu Anda bisa melakukan apa saja.
Bersama itu, Anda pun bisa menampilkan kesan sebagai orang yang bukan orang sembarangan, entah secara apa adanya ataupun dengan sedikit kreativitas manipulatif. Seperti Boy teman saya itu, misalnya. Atau cukup dengan menempelkan stiker besar bertuliskan "Keluarga Besar Korps Anu". Atau dengan menjadikan emblem balok pangkat sebagai hiasan gantungan di spion tengah mobil Anda.
Selain itu, Anda pun bisa membangun diri sebagai bukan-orang-sembarangan lewat jalur di luar jabatan pemerintahan. Syaratnya, Anda punya banyak pengikut. Semakin banyak pengikut Anda, semakin Anda memantapkan diri sebagai bukan orang sembarangan.
Nah, untuk meraih pengikut yang banyak, Anda bisa menjadi tokoh politik, atau tokoh kebudayaan, atau tokoh bisnis merangkap preman, atau tokoh keagamaan. Poinnya tetap sama, yaitu semakin besar jumlah pengikut Anda, semakin perkasalah Anda, dan semakin besar peluang Anda untuk menjadikan hukum tak berdaya di bawah jempol kaki Anda.
Apakah penegak hukum takut dengan jumlah massa yang besar? Tentu saja takut. Massa, apalagi massa fanatik yang gelap mata, selalu menjadi ancaman. Sekali massa yang besar itu digerakkan oleh sang patron, seketika itu pula potensi kekacauan besar muncul di depan mata. Itu jelas bahaya.
Alasan lain yang tak kalah mendasarnya, pengaruh atas massa yang besar adalah tambang emas elektoral. Setiap kali menjelang digelarnya hajatan pemilu atau pilkada, tokoh-tokoh dari berbagai bidang yang punya massa besar akan didekati oleh aktor-aktor politik. Semua akan bernegosiasi, bertransaksi, massa yang besar akan segera dimobilisasi, dan dari situ terciptalah tumpukan utang budi yang menanti konsesi-konsesi.
Jadi, pengaruh atas massa yang besar adalah sumbangan signifikan bagi kesuksesan seorang tokoh politik dalam meraih kekuasaan. Baik kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan legislatif. Maka, apakah Anda membayangkan bahwa orang-orang yang punya tabungan peran elektoral, atau punya potensi untuk mendukung panen raya elektoral, akan dengan begitu saja diabaikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan? Tentu tidak, Sodara. Tentu tidak.
***
"Ayo, syuting! Viralkan! Viralkan!" Begitu teriak Pak Petugas yang muncul di video, sambil melihat "Si Beliau" yang mulai kalap. Sedih sekali saya melihatnya.
Dengan mengucapkan kata-kata itu, Pak Petugas tengah menguak lebar-lebar aib pahit di belakang kamera. Dia ragu pada kekuatannya sendiri sebagai aparat yang punya otoritas. Dia tak berani menunjukkan haknya, untuk mengganjal siapa saja yang melawan penegakan peraturan. Dia lebih percaya mekanisme lain yang lebih perkasa, yaitu kekuatan massa.
Ya, bukankah viral artinya suara publik luas, dan itu juga massa? Lihat, bahkan untuk menjalankan tugas yang telah secara legal-formal dia genggam di kedua tangannya pun dia tak cukup percaya diri, penuh keraguan, lalu Pak Petugas lebih memilih mencari dukungan massa!
Di akhir cerita, sempurna sudah semuanya dalam prosesi penganugerahan ampunan untuk para petugas. Sejak hari itu sampai seterusnya, para petugas di lapangan pun tak akan lagi punya keberanian untuk secara tegas menegakkan peraturan. Sekali menemukan seorang pelanggar, mereka akan berpikir sepuluh ribu kali:
Hentikan, tidak, hentikan, tidak. Bagaimana kalau yang aku hentikan ternyata bukan orang sembarangan? Bukankah justru malah aku yang bakalan kerepotan, bahkan bisa-bisa hancur ditimpa kesialan? Ah, mending diamkan saja. Lebih aman.
Panjang umur, Reformasi!
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)
