Mimbar Mahasiswa

Kriminalitas pada Masa Pandemi

Dimas Wira Adiatama - detikNews
Rabu, 20 Mei 2020 15:25 WIB
Perempuan di rebut hpnya open pengendara motor
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -
Seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19 termasuk Indonesia masih berupaya untuk dapat menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek bawaan yang bersifat non-medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Upaya-upaya tersebut dimanifestasikan ke dalam berbagai macam jenis kebijakan, seperti relaksasi pajak, realokasi anggaran pembangunan, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tak terkecuali, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan kurang lebih 30.000 sekian narapidana. Pertimbangannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Apalagi di beberapa rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan telah mengalami over capacity, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi tersebut justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya kriminalitas, meskipun suatu wilayah dalam status PSBB. Terdapat beberapa jenis tindak kriminal yang dilakukan oleh para napi asimilasi, seperti pencurian disertai pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian disertai kekerasan (curas), penjambretan, sampai pembegalan.

Tidak hanya napi asimilasi, pelaku-pelaku lain --non napi asimilasi-- yang memanfaatkan situasi pandemi serta PSBB juga semakin memperparah tingkat kriminalitas. Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat menjadi semakin resah, karena tidak hanya kondisi kesehatan mereka yang sedang terancam, tapi juga dihantui oleh tindak kriminal yang bisa saja mengancam nyawa. Beberapa pelaku mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di tengah pandemi banyak lapangan pekerjaan yang terpaksa harus tutup, ditambah lagi penerapan PSBB di sejumlah wilayah yang mengimbau untuk melakukan work from home membuat masyarakat kelas bawah, khususnya napi asimilasi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan informal yang biasanya menjadi alternatif juga tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Situasi Anomi

Fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi Robert K Merton mengenai situasi anomi dan cara beradaptasi individu. Perlu dipahami bahwa tindak kriminal yang dilakukan individu dalam konteks pandemi tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Untuk napi asimilasi tentu saja tidak bisa divonis secara langsung bahwa mereka tidak merasa jera setelah mendekam di penjara.

Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomi, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya tindak kriminal. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang kemudian berimbas salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat.

Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, pemenuhan kebutuhan hidup di tengah pandemi tidak menjadi persoalan berarti, namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja belum tentu dapat terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan masyarakat dalam kondisi pandemi adalah bertahan hidup, setidaknya sampai pandemi berakhir.

Namun tujuan tersebut tidak dapat diakses oleh semua jenis kelas dalam masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas cara yang ditempuh tentu saja tidak menyimpang, karena mereka masih memiliki sejumlah tabungan ataupun masih berpenghasilan. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki tabungan maupun penghasilan tetap, mereka dipaksa oleh situasi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sinilah terjadi apa yang disebut Merton sebagai anomi.

Bertahan Hidup

Merton merumuskan cara-cara bagi individu dalam beradaptasi dengan situasi tertentu, baik itu situasi stabil maupun tidak stabil seperti saat pandemi. Adaptasi yang dimaksud berkaitan dengan pemenuhan tujuan masyarakat dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pandemi Covid-19, tujuan masyarakat adalah bertahan hidup sampai pandemi berakhir.

Bagi masyarakat kelas menengah ke atas berlaku adaptasi konformitas, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara yang tidak menyimpang, misalnya dengan penggunaan tabungan atau penghasilan tetap. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah berlaku adaptasi inovasi, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara yang menyimpang, misalnya mencuri, menjambret, atau membegal.

Tujuan utama dari dua pola adaptasi tersebut pada dasarnya sama, yaitu bertahan hidup, namun cara yang ditempuh berbeda; ada cara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam nilai-norma masyarakat. Tentu saja bukan keinginan napi asimilasi maupun pelaku-pelaku lain untuk melakukan tindak kriminal. Mereka ditekan dan dipaksa oleh situasi untuk dapat tetap bertahan hidup. Apa yang mereka lakukan tidak lain bentuk adaptasi terhadap situasi pandemi, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak dapat berhenti di pendekatan hukum, yaitu dengan kembali memenjarakan mereka.

Pendekatan lain yang dapat dipilih untuk mengatasi maraknya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 adalah memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net). Fungsinya adalah agar masyarakat dapat tetap survive sampai pandemi berakhir. Pemerintah telah mengupayakan penguatan jaring pengaman sosial melalui pembagian sembako dan keringanan serta relaksasi kewajiban ekonomi masyarakat.

Namun penguatan jaring pengaman sosial yang basisnya adalah kontrol pemerintah (government control) tidaklah cukup, karena pemerintah selaku pengelola negara memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya keterbatasan fiskal dan keterbatasan data. Di sinilah perlunya mengaktifkan basis kontrol sosial (social control) dan kontrol budaya (cultural control).

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sebagai agen penguatan jaring pengaman sosial yang berbasis solidaritas sosial, yaitu ketika setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab dan kepedulian antarsesama. Misalnya dengan saling berbagi kebutuhan bahan pangan, alat-alat penunjang protokol kesehatan, atau dibudayakannya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan begitu, masyarakat yang rentan seperti napi asimilasi dan pelaku-pelaku tindak kriminal dapat beradaptasi dengan situasi pandemi tanpa perlu melakukan penyimpangan sosial.

Dimas Wira Adiatama
mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

(mmu/mmu)