Hubungan Indonesia - Tiongkok dan Dasasila Bandung

Tak banyak yang tahu, tujuh puluh tahun lalu ada keterlibatan India dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok. Awalnya, Proklamator Kemerdekaan, Bung Hatta berkirim surat pemberitahuan tentang berdirinya Negara Indonesia Serikat (RIS) kepada Pemerintah Tiongkok.

Surat bertanggal 11 Januari 1950 itu baru sampai ke Beijing empatpuluh tujuh hari berikutnya yang kemudian dibalas melalui nota Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai pada tanggal 29 Maret 1950 melalui perantara instansi urusan luar negeri India kepada Muhammad Hatta. Pada Tanggal 13 April 1950 Bung Hatta kemudian membalas kembali nota tersebut sebagai tanda dibukanya hubungan diplomatik Indonesia - Tiongkok.

Lima tahun berikutnya (Bulan April Tahun 1955), untuk pertama kalinya PM Tiongkok Zhou Enlai datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, sebuah perhelatan dua puluh sembilan negara yang oleh Palmer dan Perkins (1985:589) disebut sebagai salah satu the most remarkable international gathering dalam sejarah dunia abad 20. Tulisan ini akan membahas peran KAA Bandung dalam kaitannya dengan proses perdamaian dunia dan munculnya Tiongkok dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru abad 21.

Dasasila Bandung dan Lima prinsip Perdamaian Tiongkok

Pemerintah Tiongkok memiliki sense of belonging terhadap Konferensi Asia Afrika bukan hanya karena pernah menjadi peserta aktif tetapi juga memiliki saham kesejarahan dalam melahirkan Dasasila (sepuluh prinsip) yang merupakan pengembangan Lima prinsip hidup damai sebagaimana yang disampaikan Perdana Menteri Zhou Enlai selama pertemuan di Ibukota Propinsi Jawa Barat itu berlangsung.

Dalam buku Contemporary International Relations, Frameworks for Understanding (1984:112), Daniel S. Papp secara eksplisit menyebut bahwa Konferensi Asia Afrika di Bandung telah mengadopsi Lima Prinsip Hidup Berdampingan (Five Prinsiples of Coexistence) yang disponsori negeri Tirai Bambu. Lima Prinsip itu meliputi saling menghormati terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan (mutual respect for territorial integrity and sovereignity), tidak melakukan agresi (nonagression), tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain (noninterference in the internal affairs of others), kesetaraan dan saling menguntungkan (equality and mutual benefit), serta hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence). Ketika berpidato di Kantor PBB Jenewa Tahun 2017, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebut Lima prinsip hidup berdampingan secara damai yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan salah satu pedoman yang harus dijalankan komunitas dunia dalam membangun masa depan umat manusia (2017:590).

Dua tahun sebelumnya, Xi Jinping di hadapan Forum Tiongkok-Africa Cooperation di Johannesburg Afrika Selatan menegaskan bahwa "Tiongkok meyakini Afrika adalah milik Rakyat Afrika, dan seluruh persoalan Afrika (penyelesainnya) harus diputuskan orang Afrika sendiri". Meskipun Beijing telah membuat berbagai program kerjasama pembangunan dengan negara-negara Afrika di antaranya modernisasi pertanian, pengurangan kemiskinan, perbaikan sistem kesehatan masyarakat, dan modernisasi industri - tetapi Tiongkok tetap mendukung penyelesaian persoalan-persoalan tersebut dilakukan oleh Rakyat Afrika dengan cara mereka (African way) (2017:496-497-509). Pidato Xi Jinping selaras dengan Semangat Bandung yang mengakui persamaan semua suku bangsa, besar maupun kecil dalam kerjasama dan memajukan kepentingan bersama sebagai sesama bangsa yang senasib sepenanggungan.

Signifikansi KAA dan kekuatan baru dunia

Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di pertengahan abad 20 ternyata memiliki pengaruh bagi munculnya kekuatan baru dunia abad 21. Amitav Acharya (2016) pernah menulis sebuah artikel berjudul Studying the Bandung conference from a Global IR Perspective untuk 'menggugat' arus utama akademisi dunia yang tidak menempatkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung Tahun 1955 sebagai sesuatu yang penting dalam studi Hubungan Internasional.

Guru besar Hubungan Internasional American University Washington ini mengemukakan sejumlah warisan kunci (key legacies) Konferensi Asia-Afrika menyangkut dinamika politik negara-negara peserta dengan dunia barat (Amerika dan Inggris), pengaruhnya dalam mendelegitimasi pakta pertahanan, serta pengembangan gerakan non blok yang berimplikasi pada pergeseran dan perimbangan kekuatan dunia.

Acharya menyebut Tiongkok dan Indonesia - disamping India, Jepang, Turki, Saudi Arabia yang menjadi peserta KAA - kini muncul sebagai kekuatan dunia yang tergabung dalam G-20 (sembilan belas negara plus Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar dunia). Sebagai raksasa baru dunia, Tiongkok tengah memasuki sebuah era yang disebut William Callahan (2013:2) sebagai Taiping Shenshi (perdamaian dan kemakmuran), sebuah tujuan yang in line dengan Deklarasi Bandung.

Kemitraan Strategis dan Penanganan Covid-19

Sejak normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok yang dilakukan Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Li Peng Tanggal 8 Agustus 1990, kerjasama kedua negara hingga hari ini menunjukkan trend yang terus meningkat. Salah satu milestone peningkatan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok adalah deklarasi kemitraan strategis (strategic partnership) yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao Tahun 2005. Penandatanganan Kemitraan Strategis ini menjadi salah satu kesepakatan paling penting dalam sejarah hubungan kedua negara. Kemitraan strategis itu meliputi tiga bidang utama dan dibreakdown dalam dua puluh delapan butir sub bidang kerjasama.

Tiga bidang itu meliputi Kerjasama Politik dan Keamanan, Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, serta Kerjasama Sosial Budaya dan Lain-lain. (lihat: Tiongkok-Indonesia, 2007:208-212). Pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia awal Oktober 2013, kemitraan strategis dikembangkan lagi secara lebih detail melalui penandatanganan Comprehensive Strategic Partnership pada tanggal 2 Oktober 2013 dan sudah dijalankan melalui serangkaian kerjasama di berbagai bidang baik ekonomi dan pembangunan maupun sosial budaya oleh kedua negara hingga hari ini.

Dalam kaitan penanganan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, kesepakatan Kemitraan Strategis Indonesia dengan Tiongkok Tahun 2005 telah menyediakan instrumennya. Dalam butir kedua puluh tujuh terdapat kalimat menguatkan kerjasama dan peningkatan kemampuan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit menular dan tidak menular.

Awal April lalu, Presiden Xi Jinping telah menelepon Presiden Jokowi dan mengulangi komitmen Tiongkok dalam membantu mengatasi krisis kesehatan dunia akibat virus corona ini termasuk di Indonesia. Pemimpin Tiongkok itu juga menegaskan bahwa akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan diprioritaskan dalam kerjasama penanganan Covid-19. Pemerintah dan Rakyat Tiongkok telah menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam membantu Indonesia menangani penyebaran Wabah Corona melalui pengiriman peralatan medis dan berbagai paket bantuan lain. Tentu, Pemerintah dan Rakyat Indonesia perlu menyampaikan satu kata kepada Rakyat Tiongkok : Xie xie!

Wallahu a'lam bi as shawab.

Imron Rosyadi Hamid Kandidat Doktor Hubungan Internasional Universitas Jilin Tiongkok, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok