Kolom

Wabah Corona dan Tantangan bagi Schengen

Yohanes Ivan Adi Kristianto - detikNews
Kamis, 12 Mar 2020 16:30 WIB
Satu orang turis Italia dinyatakan positif terinfeksi corona di sebuah Hotel Spanyol. Ribuan tamu di hotel itu pun dikarantina guna cegah penyebaran COVID-19.
Pariwisata di Spanyol terdampak wabah virus corona (Foto: AP Photo)
Jakarta -
Permasalahan virus Corona (SARS-CoV-2) yang menjadi topik hangat selama hampir satu bulan tidak hanya dialami di negara pertama munculnya virus itu, China, melainkan sudah mendunia. Negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta mayoritas negara di Asia Tenggara berjibaku menghadang efek negatif virus ini. Sementara itu, negara-negara Uni Eropa yang awalnya aman dari serangan Corona mulai terancam setelah otoritas Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia mengkonfirmasi adanya pasien Corona dari keempat negara tersebut. Italia menjadi negara terparah yang terdampak Corona dengan 1000 kasus terkonfirmasi.

Ancaman Corona di Eropa membuat wacana penutupan batas antarnegara di Eropa mencuat. Sebuah artikel di New York Times menyebutkan bahwa batas negara dalam kawasan Schengen mungkin saja ditutup untuk menghambat persebaran Corona. Pendapat tersebut cukup logis mengingat regulasi Schengen sangat membebaskan perpindahan warga negara anggota Schengen serta pemegang visa Schengen.

Dua hari setelah opini penutupan batas internal Schengen menyebar, otoritas Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, bahkan untuk penutupan parsial. Andaikan perjanjian Schengen dipatuhi hingga wabah Corona berakhir, pertanyaannya, mengapa UE hingga detik ini gigih mempertahankan kesepakatan tersebut?

Efek Penutupan

Bila kebebasan migrasi dalam wilayah Schengen dibatasi atau bahkan dihentikan, setidaknya ada tiga dampak yang akan muncul. Pertama, aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan barang dan jasa antarnegara anggota Schengen berkurang. Dikutip dari Layanan Riset Parlemen Eropa (2016), sejak perjanjian Schengen resmi ditetapkan hingga 2014, nilai perdagangan intra-UE meningkat lebih dari dua kali lipat setiap tahun.

Riset tersebut menambahkan bahwa perjanjian Schengen memfasilitasi tidak kurang dari 24 juta perjalanan bisnis per hari. Sebaliknya, negara-negara Eropa bukan anggota Schengen mengalokasikan biaya cukup besar untuk mengkontrol perbatasan. Badan ini memperkirakan setidaknya 5-18 juta Euro harus dikeluarkan oleh negara-negara anggota UE bagian selatan, tengah, dan barat untuk menjaga perbatasan.

Efek paling besar dirasakan oleh para pebisnis di Eropa dengan estimasi kehilangan mencapai 300 juta Euro dalam satu tahun. Mengingat vitalnya kebebasan bermigrasi bagi perdagangan regional, pemberlakuan kontrol ketat perbatasan diperkirakan akan memukul aktivitas ekonomi Eropa secara signifikan, sehingga pejabat UE masih kukuh mempertahankan implementasi kesepakatan Schengen.

Kedua, penutupan atau kontrol ketat perbatasan negara anggota Schengen dapat memengaruhi sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Menurut Eurostat, setidaknya ada 1.7 juta siswa pendidikan tinggi dari luar negeri menempuh pendidikan; sepertiga (37.8%) dari jumlah tersebut merupakan warga negara anggota UE.

Organisasi supranasional ini secara konsisten mendukung penuh pelajar dari suatu negara anggota UE mendapatkan pendidikan di luar negara asalnya yang menjadi anggota UE. Mengapa? UE beranggapan hal itu meningkatkan pemahaman antarbudaya, sehingga integrasi UE melalui sektor sosial meningkat secara perlahan.

Dilansir dari Komisi Eropa, program Erasmus telah menyokong secara finansial lebih dari 200 ribu mahasiswa untuk mengambil program sarjana, magister, pertukaran pelajar, dan magang di negara anggota UE yang bukan negara asal mereka. Bila Schengen dianulir, meskipun untuk sementara, sektor pendidikan pun tidak mustahil terdampak negatif. Padahal, penghapusan kontrol perbatasan baik melalui jalan raya penghubung dan bandara telah menarik pelajar untuk studi di negara UE lainnya.

Melihat krusialnya lalu lintas mahasiswa yang mendukung terciptanya integrasi sosial budaya UE, keputusan pejabat organisasi ini untuk tetap menjalankan perjanjian Schengen dapat dimengerti.

Ketiga, bidang pariwisata sangat bergantung pada kebebasan warga negara anggota Schengen untuk berpindah. Bygvra (2018) menyebutkan lalu lintas manusia antarnegara Schengen untuk perjalanan jarak pendek sampai menengah dengan tujuan wisata cukup tinggi. Sebagai contoh, orang-orang Belgia dan Belanda secara rutin pada akhir pekan pergi ke Jerman untuk menikmati kuliner, sedangkan warga Belanda dan Jerman sering mengunjungi Belgia untuk membeli cokelat.

Fakta tersebut diperkuat penemuan Layanan Riset Parlemen Eropa yang menyebutkan setidaknya ada 1.25 juta perjalanan dalam area Schengen. Singkatnya, UE tetap ingin mempertahankan laju perpindahan manusia dalam wilayah Schengen untuk tujuan wisata dipertahankan.

Alternatif

Jika penutupan perbatasan antarnegara anggota Schengen kurang memungkinkan karena dampak negatifnya terlalu berat, apakah ada alternatif bagi rezim Schengen dan UE selain tetap membebaskan sepenuhnya laju perpindahan manusia dalam zona Schengen?

Pertama, UE menerapkan kontrol di zona Schengen sementara sampai vaksin atau obat virus Corona ditemukan. Pengendalian jumlah laju perpindahan massa pada wilayah tersebut bukan menutup sepenuhnya, namun melakukan pengecekan, sama halnya dengan kontrol imigrasi untuk penumpang pesawat dari wilayah luar Schengen.

Sayangnya, hukum tertulis dalam perjanjian Schengen tidak menyebutkan satu pasal pun tentang pengendalian batas negara Schengen dengan alasan mencegah persebaran penyakit. Satu-satunya poin yang bisa digunakan ialah Pasal 22 yang mengizinkan negara anggota untuk mengisolasi wilayahnya sementara dengan alasan tertentu seperti bencana alam, ancaman keamanan (terorisme), dan penyelenggaraan acara internasional.

Kedua, solusi lainnya adalah UE hanya memperbolehkan lalu lintas manusia dan barang secara bebas di wilayah Schengen untuk pelaku bisnis. Mereka perlu diutamakan karena sektor perdagangan ialah sektor yang paling terdampak bila kontrol ketat di perbatasan diberlakukan kembali pada zona Schengen.

Meskipun begitu, kedua alternatif tersebut memungkinkan untuk diterapkan jika negara-negara yang terlibat dalam perjanjian Schengen secara kolektif memutuskan perubahan pasal dalam kesepakatan itu. Namun, perubahan terkait politik UE memakan waktu cukup lama karena mekanisme pengambilan keputusan, terutama bersifat traktat, memerlukan beberapa tahapan.

Dapat disimpulkan, UE sebaiknya segera menyatakan keputusan tertulis terkait wacana isolasi Schengen, sehingga terjadi kepastian politik. Negara anggota Schengen juga perlu menahan diri untuk tidak membatasi atau menutup perbatasannya tanpa hukum yang sah karena hal itu akan menyebabkan legitimasi perjanjian Schengen dipertanyakan.

Yohanes Ivan Adi Kristianto, SIP, MA alumnus Hubungan Internasional University of Groningen Belanda, pemerhati isu hubungan internasional

(mmu/mmu)