Kolom

Sisi Gelap Suap Korporasi

Nadiatus Salama - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 15:59 WIB
Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah/detikcom
Jakarta -
Selama tahun 2019 kemarin, telah banyak terungkap kasus suap yang melibatkan perusahaan atau korporasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Dari mulai kasus suap pada Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang jumlahnya mencapai 30 ribu dolar AS, kasus suap pada sejumlah pejabat PT Garuda terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce hingga sejumlah Rp 100 miliar, hingga kasus suap migas Pertamina Energy Services (PES) Pte. Limited yang disinyalir bernilai hingga 2,9 juta dolar AS dari Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan minyak mentah kepada PES di Singapura.

Belum lagi kasus suap properti, distribusi gula, alat kesehatan, obat, dan lain sebagainya. Ini hanyalah baru sedikit kasus yang mencuat ke publik. Belum kasus lain yang senyap tersembunyi tanpa suara karena kurangnya sorotan media. Mengungkap kasus suap bukanlah hal yang mudah. Para pelaku transaksi suap saling menyembunyikan dan merahasiakan. Informasi tentang transaksi suap saling terkunci rapat di antara mereka sendiri. Tidak pernah ada bukti yang tertulis dan tercatat dalam buku akuntansi perusahaan. Kenyataan inilah yang mengakibatkan suap korporasi sangat susah untuk diungkap.

Para pelaku suap biasanya sangat lihai dalam membangun jejaring suap korporasinya. Semakin lama dan sering mereka terlibat dalam transaksi suap, maka akan semakin terampil dan cerdik mereka dalam praktik illegal ini. Mereka tahu kapan saat yang tepat untuk "bicara" dan "diam".

Survei yang dilakukan oleh World Gallup Poll (2013) menunjukkan 82% warga Indonesia yakin bahwa korupsi tidak saja terjadi di sektor pemerintah, tapi juga tersebar luas di sektor bisnis. Memang, suap korporasi merupakan fakta dalam transaksi bisnis yang sudah menjadi taken-for-granted. Para pendahulu mereka juga melakukan hal yang sama. Suap korporasi menjadi strategi agar roda kehidupan perusahaan tetap bisa berjalan dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis. Karena alasan inilah maka para pelaku suap korporasi tidak suka ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "mengusik" aktivitas mereka.

Pemberian suap dalam bentuk uang tunai selalu menarik dalam suap korporasi ini karena sifatnya yang cepat dan praktis. Selain itu, uang tunai bisa langsung digunakan dan diberikan langsung kepada penerima suap. Namun, agar tidak terdeteksi, bentuk suap yang diberikan pun tidak selalu dalam bentuk uang tunai.

Pelaku juga bisa memanipulasi suap dalam bentuk hadiah barang mewah, mobil dan rumah yang megah, perjalanan wisata, dan pembayaran keanggotaan klub-klub tertentu. Bahkan, salah satu pelaku suap dari perusahaan multinasional pernah menuturkan kepada saya bahwa dia pernah memberikan suap berupa pembiayaan studi tingkat lanjut ke luar negeri hingga wisuda kepada putra si klien. Belum lagi, pemberian suap dalam bentuk lain yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Patronase

Suap korporasi bisa menjadi salah satu strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dalam transaksi bisnis melalui bentuk patronase. Skema hubungan patron-klien memungkinkan suap korporasi menjadi semakin mapan dan sistemik. Melalui skema patron-klien, para pelaku suap korporasi tahu bagaimana menjaga "pertemanan" ini agar tetap awet. Mereka bisa melakukannya dengan makan atau minum di luar, main golf bersama, atau sekedar mengirim pesan lewat telepon genggam secara berkesinambungan. Ini penting dilakukan agar tetap terjalin kedekatan antara pelaku suap dan yang menjadi patron. Pelaku suap korporasi akan terus berusaha mendekati si patron agar tidak "melupakannya".

Mereka menganggap bahwa suap korporasi dengan berlandaskan patronase menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mempercepat transaksi bisnis agar biaya proyek tidak meningkat secara signifikan. Proses pengurusan yang singkat dan waktu yang pendek adalah hal yang substansial dalam bisnis. Sistem patronase membantu perusahaan menjadi lebih hemat waktu, ekonomis, serta memotong jalur dan prosedur birokrasi. Penundaan proses bisnis justru akan berimplikasi pada pembengkakan biaya. Hal inilah yang menjadi justifikasi para pelaku suap dalam bertransaksi.

Dibayar Konsumen

Pelanggaran etika bisnis ini telah lama terjadi demi memenuhi tujuan bisnis, yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang, tidak ada yang gratis dalam bisnis. Bisnis tetaplah bisnis. Sehingga, boleh saja, dari pihak si pemberi suap membela diri dengan mengatakan bahwa suap korporasi merupakan strategi agar tetap eksis dalam dunia bisnis. Sementara dari pihak si penerima suap mengatakan bahwa yang diterima itu bukanlah suap, tetapi komisi, hadiah, uang lelah, dan lain-lain.

Padahal, suap korporasi telah mengakibatkan meroketnya harga produk menjadi beberapa kali lipat jauh lebih tinggi daripada harga sebenarnya (Tam, 2014). Ini disebabkan oleh adanya biaya-biaya bisnis tidak relevan yang telah dikeluarkan oleh pelaku suap. Inilah harga mahal yang harus dibayar oleh konsumen. Lebih buruk lagi, mahalnya produk ini tidak diikuti oleh meningkatnya kualitas produk atau jasa yang diberikan.

Mahalnya biaya produk ini bisa dilihat pada, misalnya, kasus suap obat yang mengakibatkan melambungnya harga obat yang harus ditanggung oleh pasien, kasus suap buku teks pelajaran di tingkat sekolah yang menyebabkan harga buku menjadi mahal meskipun siswa atau para orang tua tidak terlalu merasakan hal tersebut karena pembelian buku sudah ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di samping itu, kasus suap pengembang perumahan juga telah mengakibatkan spesifikasi bangunan menjadi buruk dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya.

Kita baru membahas dampak suap korporasi terhadap konsumen. Kalau mau diurai lebih jauh, akan masih banyak lagi ditemukan berbagai dampak buruk dari jahatnya suap korporasi, baik di tingkat internal (pegawai, manajer) maupun eksternal (pemerintah, perusahaan lain, masyarakat). Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran para pemangku kepentingan di dunia bisnis untuk mencegah meluasnya suap korporasi ini. Selain itu, transparansi urusan perizinan perlu terus diperbaiki agar dampak buruk suap korporasi tidak terjadi lagi.

Nadiatus Salama pemerhati perilaku organisasi, dosen di UIN Semarang; sedang tinggal di Hiroshima, Jepang

(mmu/mmu)