Kolom

Jalan Panjang Gibran di Pilkada Solo

Roso Prajoko - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 13:02 WIB
Gibran saat menemui warga di Solo (Foto: Bayu Ardi Isnanto)
Gibran saat menemui warga di Solo (Foto: Bayu Ardi Isnanto)
Jakarta -
Setelah menjalani fit and proper test yang digelar di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) di Semarang pada 21 Desember 2019), kini nasib putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka tergantung Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan tiket partai, diusung PDIP sebagai bakal calon wali kota Solo.

Setelah yidak bisa mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPC PDIP Solo, Gibran mendaftar melalui DPD PDP Jateng. Jalan yang berliku ini menuai simpati warga dan terus menjadi perbincangan di sejumlah obrolan tokoh masyarakat dan warga Solo bahkan hingga nasional. Sebagai kader dan anggota PDIP, Gibran berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPC PDIP Solo.

Berdasarkan peraturan pemilukada yaitu UU No 1 tahun 2016, UU No 8 tahun 2016, dan UU No 10 tahun 2016, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota sepanjang persyaratan partai sebagai pengusung terpenuhi.

Makin Menghangat

Suasana politik menjelang pilkada di Solo pun makin menghangat, meski di permukaan terlihat tenang. Hal ini ditandai para calon yang sudah tidak bisa mendaftar di DPC PDIP Solo mendaftarkan diri ke DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP di Jakarta, termasuk Gibran. Lantaran, DPC PDIP Solo sudah menutup pendaftaran dan mengusung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa dalam Pilkada 2020 mendatang.

Menghangatnya suhu politik di internal PDIP Solo ditambah lagi; belum adannya jaminan pemilik rekomendasi dari DPP PDIP akan diberikan kepada pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa memberikan kegalauan tersendiri. Misteriusnya siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP membuat para calon yang akan mendaftar melalui PDIP memiliki kekuatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan sebuah tiket rekomendasi dari DPP PDIP untuk mendaftar ke KPU, termasuk Gibran.

Mengapa pemilukada melalui PDIP Solo menjadi ramai di perbincangan publik? Pertama, hal ini lebih disebabkan DPC PDIP telah menutup diri dari bakal calon lain selain pilihan DPC PDIP Achmad Purnomo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa. Kedua, masuknya Gibran yang berniat mencalonkan wali kota dari PDIP namun ditolak oleh DPC PDIP.

Ketiga, secara politis, PDIP memiliki 30 kursi di DPRD sehingga tidak memerlukan koalisi dari partai lain jika ingin mengusung bakal calon wali kota. Sehingga dari segi ekonomi pembiayaan pilkada jauh lebih murah dibandingkan dengan banyak partai. Keempat, dari segi komunikasi politik lebih mudah jika dibandingkan dengan multipartai.

Dalam UU NO 10 tahun 2016 pemilukada baik itu Bupati, Walikota, maupun Gubernur secara langsung setidaknya ada dua unsur, yaitu proses seleksi di internal partai dan proses pemilihan langsung yang melibatkan publik atau masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Seleksi Partai

Saat ini tahapan yang harus dilalui para kandidat bakal calon wali kota yaitu seleksi secara internal oleh partai politik. Sehingga konsentrasi calon dan publik lebih kepada di internal masing-masing partai pemilik kursi di DPRD.

Seleksi bakal calon wali kota secara internal oleh partai pengusung berbeda-beda, namun secara umum meliputi popularitas calon, elektabilitas, isu calon yang berkembang di masyarakat, dan dana atau pembiayaan setiap tahapan pilkada serta persyaratan lain yang ditentukan oleh internal partai pengusung. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 UU NO 10 tahun 2016 yang berbunyi: pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Wali Kota dan Calon Wali Kota , Gubernur dan Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

Dalam pasal itu jelas, seseorang yang akan mengikuti pilkada haruslah diusung partai politik atau gabungan partai politik. Begitu pentingnya partai dalam rangka memperoleh tiket mendaftar ke KPU, membuat Gibran yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota berencana mendaftar melalui PDIP di DPD PDIP di Jateng sebagai bakal calon wali kota Solo.

Pertanyaannya, mengapa Gibran tidak mendaftar ke partai selain PDIP? Secara hitung-hitungan politis, mendaftar melalui PDIP jauh menguntungkan daripada harus berpindah melalui partai lain. Pertama, PDIP bisa mengusung bakal calon wali kota sendiri dan tidak perlu koalisi dengan partai lain karena secara faktual PDIP memperoleh 30 kursi di DPRD Solo, sementara secara aturan hanya butuh 9 kursi di DPRD jika ingin mengikuti pemilihan kepala daerah.

Berdasar UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah syarat untuk mencalonkan atau menjadi partai pengusung untuk Pilkada kota Solo hanya butuh 20 persen dari keseluruhan kursi di DPRD kota Solo atau minimal 9 kursi. Dalam pemilu lalu, berdasarkan data di KPU Kota Solo PDIP memperoleh 30 kursi, PKS 5 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 3 kursi, Gerindra 3 kursi, dan PSI 1 kursi.

Keuntungan yang kedua, seandainya PDIP mampu menjalin komunikasi dengan PAN, Gerindra, dan Golkar yang masing masing memperoleh 3 kursi di DPRD, maka calon yang diusung PDIP dipastikan akan melawan kotak kosong sehingga potensi memenangkan pertarungan akan semakin besar dan mudah.

Ketiga, secara pembiayaan jauh lebih murah karena hanya diusung satu partai dibandingkan diusung gabungan dari partai politik. Keempat, berdasarkan jejak pemilih, rata-rata pemilih di Solo merupakan kaum nasionalis atau marhaenis sehingga sudah tepat jika Gibran memilih PDIP.

Rekomendasi DPP

Misteriusnya rekomendasi dari DPP PDIP membuat bakal calon yang akan mendaftar melalui PDIP memiliki peluang yang sama, karena penentu rekomendasi ini hak prerogatif sang Ketua Umum. Hal ini sesuai dengan peraturan PDIP No 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Perjuangan Pasal 1 ayat 16 bahwa penetapan dan pengesahan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah oleh DPP Partai melalui Surat Keputusan DPP Partai yang merekomendasikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, DPC maupun DPD PDIP tidak punya hak untuk menetapkan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bahkan di Pasal 11 ayat 2 tugas dari DPC dan DPD PDIP hanya sebatas pada penjaringan bakal calon kepala daerah yang sekurang-kurangnya mengusulkan dua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di ajukan ke DPP.

Berdasarkan ketentuan peraturan internal PDIP, seharusnya Gibran masih diperbolehkan mendaftarkan diri ke DPC PDIP, karena DPC PDIP Solo hanya mengajukan satu pasang bakal calon wali kota dan wakil. Meski begitu, Gibran telah melakukan seleksi internal melalui PDIP dan harapan terbesar berada di tangan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pemilihan Langsung

Langkah kedua setelah mendapatkan tiket partai adalah pilihan langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan langsung ini kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan pilihannya, dijamin oleh undang-undang. Dalam UU NO 10 tahun 2016 pemilih yang berhak menggunakan kedaulatannya minimal berumur 17 tahun atau sudah atau pernah kawin dan terdaftar dalam pemilih.

Belum munculnya calon alternatif, selain yang beredar di masyarakat, menimbulkan beragam spekulasi adanya kotak kosong, dan publik kesulitan untuk menentukan pilihannya. Dalam konteks pilihan langsung ini, seorang calon peserta pemilihan kepala daerah harus bisa merebut simpati rakyat dan memenangkan pertarungan.

Berbagai upaya dilakukan calon setelah tiket dari partai politik telah didapatnya. Upaya tersebut meliputi penyiapan alat peraga kampanye calon berupa baliho, poster, stiker, dan pernik-pernik lainnya untuk mengenalkan calon. Calon juga menampilkan visi dan misi yang bertujuan meyakinkan ke masyarakat, bahwa programnya pro-rakyat. Selanjutnya mem-branding calon ke masyarakat, yang memberikan informasi atau pesan ke publik yang bertujuan untuk memberikan citra positif di hadapan khalayak. Begitu juga dengan pembentukan tim kampanye yang terbentuk dari tingkat kabupaten atau kota sampai tingkat RT atau TPS.

Selanjutnya adalah segi pembiayaan yang dipergunakan untuk setiap tahapan pilkada. Untuk pembiayaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyebut, dibutuhkan dana Rp 30 miliar untuk mengikuti pilkada secara langsung. Dana yang cukup tinggi ini wajib dipersiapkan bakal calon kepala daerah yang ingin mengikuti jalannya pilkada demi merebut hati rakyat.

Mahalnya pembiayaan pilkada ini membuat petinggi parpol belum bersuara menyikapi belum munculnya pesaing petahana di Solo. Pimpinan parpol lebih cenderung mencari aman dengan bergabung dengan partai penguasa yang telah mengusung figur petahana. Dengan hitung-hitungan kursi, seharusnya partai yang memperoleh kursi sedikit bergabung atau berkoalisi mengusung bakal calon sendiri untuk mengusung calon alternatif selain yang beredar di masyarakat.

Dengan kalkulasi perolehan kursi di DPRD Solo, sebenarnya calon yang bisa diusung bisa dua pasangan calon selain dari PDIP. Koalisi PKS, PAN, Golkar, dan Gerindra, serta partai pendatang baru PSI bisa saja mengusung calon sendiri menghadapi petahana. Namun faktanya sampai saat ini komunikasi antarparpol tersebut belum begitu jelas dan cenderung gamang atau takut untuk bertarung.

Roso Prajoko, M.Ikom dosen Komunikasi Politik Universitas Boyolali

(mmu/mmu)