Kolom

Rasionalitas Keberadaan Dewan Pengawas KPK

Agung Hermansyah - detikNews
Rabu, 08 Jan 2020 14:00 WIB
Pelantikan Dewan Pengawas KPK (Foto: Rivan Awal Lingga/Antara)
Pelantikan Dewan Pengawas KPK (Foto: Rivan Awal Lingga/Antara)
Jakarta -
Di pengujung tahun 2019, Presiden Jokowi secara resmi telah melantik lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK masa jabatan 2019-2023. Komposisi tim Dewas KPK terdiri dari mereka yang memiliki sepak terjang "wow" dalam pemberantasan korupsi, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris.

Namun, ternyata pesimistis dan kekhawatiran masih menyelimuti. Rasa pesimistis dan kekhawatiran ini memiliki alasan yang kuat, dikarenakan penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12B jo Pasal 37B UU No.19/2019, yang dianggap dapat memperlemah agenda pemberantasan korupsi.

Terkait dengan keberadaan Dewas, maka perlu dijelaskan, bahwa fungsi pengawasan sangatlah penting dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan hak di depan hukum (equality before the law), menjamin proses hukum (due process of law), dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, banyak yang latah dan tergelincir dengan keberadaan Dewas, sehingga menganggapnya sebagai upaya pelemahan KPK.

Padahal, dalam prinsip ketatanegaraan sebagaimana disampaikan Lotulung (1994), pengawasan diperlukan oleh semua lembaga negara demi menghindari penyimpangan, juga untuk memaksimalkan kinerja. Pada dasarnya, segala sesuatu yang absolut itu dari dulu hingga sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetap harus ada check and balance. Apalagi dengan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK, tak ada yang dapat menjamin bahwa KPK akan menjalankan kewenangannya sesuai prosedur hukum.

Sebab itu, patut pula diduga ada penyelewengan dalam pelaksanaannya yang berpotensi melanggar hak orang lain. Sebagaimana diungkapkan Mahfud MD, "Secara filosofis pun sebenarnya adanya konstitusi dan hukum dikarenakan manusia perlu berpraduga bahwa manusia itu punya potensi untuk melanggar hak-hak orang lain. Karena dugaan seperti itulah konstitusi dan hukum dibuat guna mengantisipasi problem yang bisa muncul berdasar kecurigaan itu. Kalau kita tidak menganggap dan tidak menduga manusia akan menyeleweng, maka tak perlu ada konstitusi dan hukum."

Walaupun sebenarnya dalam konteks hukum pidana, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan KPK tersebut bisa diuji melalui hukum acara dengan cara mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Yang kemudian objek praperadilan ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Namun, bukan berarti secara institusional KPK luput dari pengawasan. Aktivis hukum dan akademi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Feri Amsari, dalam sebuah acara diskusi di salah satu stasiun televisi swasta mengatakan, "Kalau pemerintahan seluruhnya malaikat, tidak perlu pengawas. Tapi karena pemerintahan bukan diisi para malaikat dibutuhkan pengawas, itu sebabnya perlu lembaga pesaingnya."

KPK memang bukan malaikat yang steril dari kekeliruan dan kekhilafan. Ia juga bukan tidak mungkin diintervensi oleh kekuasaannya. Tetapi padanya rakyat berharap. Realitasnya, masing-masing lembaga punya pengawasnya sendiri. Kepolisian diawasi oleh Kompolnas, Kejaksaan diawasi oleh Komisi Kejaksaan, bahkan Mahkamah Agung yang independensi dan kelembagaannya disebutkan dalam Konstitusi, hakim-hakim Mahkamah Agung diawasi oleh Komisi Yudisial.

A.M Donner pun juga menyebutkan bahwa "kewenangan suatu lembaga negara jika tidak dibatasi dengan hukum, maka cenderung disalahgunakan."

Soal Penyadapan

Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010 menyatakan, penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari HAM yang dapat dibatasi (derogable rights). Namun pembatasan rights of privacy hanya dapat dilakukan dengan UU sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Sementara Putusan MK No.006/PUU-I/2003, menyatakan kewenangan penyadapan KPK adalah konstitusional, namun untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan perlu ditetapkan syarat dan tata cara penyadapan dalam UU. Setidaknya, kekalahan KPK di Praperadilan menegaskan bahwa ada penyimpangan hukum atas proses upaya paksa, baik itu cara perolehan alat bukti, penetapan tersangka, penggeladahan, penyitaan, dan lain-lain.

Itu sebabnya, setiap kewenangan lembaga negara yang bersumber dan diperoleh, baik itu dari atribusi, delegasi, maupun mandat dalam teori hukum administrasi negara diikat dengan asas larangan sewenang-wenang (willekeur) dan asas geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkeheid (tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Pertanggungjawaban tersebut memiliki dua makna, yakni (1) kewajiban untuk bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan (2) kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan/penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Sehingga, dalam perspektif hukum administrasi negara, fungsi pengawasan yang ada pada Dewas KPK sesungguhnya bersifat yuridis dan legalistik, yakni untuk memastikan seluruh fungsi lembaga berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dan tidak melanggar atau melawan hukum, berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan menjamin akan adanya perlindungan hak-hak seseorang selama proses penegakan hukum oleh KPK. Justru keberadaan Dewas menutupi kelemahan teknis yuridis penyadapan oleh KPK sebagai suatu upaya paksa sepanjang belum adanya UU khusus tentang penyadapan.

Namun, patut diakui pula, aspek teknis dan regulasi Dewas KPK dalam UU No.19/2019 jauh dari kata ideal. Ketentuan pemberian izin penyadapan dalam waktu 1 x 24 unbalance. Sebab, setiap kasus korupsi memiliki kerumitan tersendiri dalam membongkarnya. Apalagi pasca Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, delik korupsi pada UU Tipikor adalah delik materiil dan kerugian negara harus nyata (actual loss). Artinya, seseorang dapat ditetapkan tersangka apabila kerugian negara itu nyata dan riil.

Sedangkan, dalam sejumlah perkara korupsi, kerugian keuangan negara terus bertambah seiring dengan pengembangan kasus. Pemerintah perlu menyempurnakan aspek teknis dan regulasi agar fungsi Dewas KPK optimal.

Akhir kata, Craig Ferguson mengatakan, "Bahkan mereka yang paling antikorupsi sekali pun akan sama dengan koruptor bila mereka tidak mau menerima kritik dan merasa paling benar."

Agung Hermansyah alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP Law School Angakatan 3 - 2018, Jakarta

(mmu/mmu)