Menyibak Kebenaran tentang Xinjiang dari Laporan Miring Media Barat

Jakarta - Di Indonesia telah banyak beredar berita mengenai etnis Uyghur di Xinjiang Tiongkok yang dilaporkan oleh media-media barat. Laporan berita tersebut memancing kemarahan para umat muslim di Indonesia yang menyebut terdapat perlakuan diskriminasi terhadap umat muslim etnis Uyghur di Xinjiang Tiongkok. Sebenarnya, informasi dari media-media barat tersebut tidaklah benar.

Seiring dengan maraknya konflik antara AS dengan Tiongkok, mulai dari perang dagang, penekanan AS terhadap perusahaan teknologi tinggi Tiongkok Huawei, hingga 'RUU HAM Hong Kong' yang belum lama ini diluluskan. Pihak AS selalu menentang dan melawan Tiongkok, begitu juga dengan media-media barat yang selalu memberitakan berita yang bertentangan dengan Tiongkok.

Berkaitan dengan masalah Xinjiang Tiongkok ini, DPR AS kembali meluluskan RUU soal Xinjiang, yaitu 'RUU HAM Uyghur 2019' yang merupakan sebuah tindakan lain yang juga bertujuan untuk menekan Tiongkok. Tindakan yang mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok yang bertujuan menekan dan mengekang pembangunan Tiongkok. Di mana letak ketidakbenaran berita media-media barat tersebut? Mari kita kenali keadaan Xinjiang yang sebenarnya.

Xinjiang adalah sebuah provinsi terbesar di Tiongkok yang jumlah penduduknya sekitar 24 juta jiwa, dengan kurang dari 40% penduduk etnis Han dan 60% lebih sisanya etnis muslim Uyghur dan etnis lainnya. Hingga kini kehidupan berbagai etnis di Xinjiang berjalan dengan harmonis, pembangunan berjalan makmur dan perekonomiannya maju.

Sebelumnya, terdapat gerakan Xinjiang merdeka yang mengupayakan kemerdekaan Xinjiang dan terus melancarkan aksi terorisme di Xinjiang, hal itu tentunya ditindak tegas oleh Pemerintah Tiongkok.

Media barat lebih tertarik untuk memberitakan hal buruk mengenai Tiongkok daripada hal-hal baik yang terjadi di Tiongkok. Mereka tidak melihat dan mengobservasi sendiri keadaan yang sebenarnya di Xinjiang dan sembarangan melaporkan keadaan Tiongkok yang mengabaikan kenyataan.

Selama 3 tahun belakangan ini, di Xinjiang sudah tidak terdapat kasus terorisme dan kekerasan, ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut telah membawa hasil.

Terdapat kabar yang menyatakan bahwa Pusat Pendidikan Vokasi di Xinjiang bagaikan sebuah penjara. Tiongkok mengambil langkah pendirian Pusat Pendidikan Vokasi untuk mencegah berbagai penyebab terjadinya radikalisme yang dapat berujung pada tindakan terorisme dan ekstremisme.

Tujuan pendirian pusat pendidikan itu ialah untuk memberikan pendidikan kepada rakyat miskin dan tidak mampu serta warga setempat yang dianggap pernah terlibat dalam aksi terorisme namun belum termasuk kategori berat, agar mereka mempunyai kemampuan bekerja dan cara hidup yang baru sehingga dapat melepaskan diri dari radikalisme.

Keadaan sebenarnya yang bertentangan dengan laporan miring media barat mengenai Xinjiang ini dibuktikan melalui beberapa hasil wawancara dan liputan positif yang dilakukan oleh beberapa media di Indonesia, dan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Indonesia yang datang langsung dan menyaksikan sendiri seperti apa keadaan di Xinjiang dan keadaan Pusat Pelatihan Vokasi di Xinjiang tersebut.

Oleh: Wangxin

*Penulis adalah seorang jurnalis China Radio International (prf/ega)