Seleksi CPNS dan Alasan Absurd Menjadi PNS

Kolom

Seleksi CPNS dan Alasan Absurd Menjadi PNS

Ahmad Juwari - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 13:00 WIB
Ilustrasi: Luthfy Syahban/Tim Infografis detikcom
Ilustrasi: Luthfy Syahban/Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 resmi dimulai dengan dibukanya pendaftaran pada 11 November 2019. Sama seperti tahun sebelumnya, seleksi CPNS kali ini bakal dibanjiri para peminat. Profesi sebagai PNS yang lekat dengan zona nyaman dan jaminan sampai hari tua masih menjadi primadona, tidak hanya bagi fresh graduate tapi anak muda yang sudah malang melintang bekerja di perusahaan swasta pun melirik profesi ini.

Tapi apakah niat mencari "zona nyaman" di pemerintahan bisa diterima? Jika dirangkum alasan-alasan menjadi PNS, "zona nyaman" wajar menjadi pilihan para pejuang seleksi CPNS. Pertama, kondisi sosiokultur masyarakat yang masih menganggap PNS seolah-olah "lebih baik" dari sisi kesejahteraan. Padahal dengan berprofesi selain dari PNS, kesempatan lebih sejahtera justru lebih besar.

Faktor lain adalah beban kerja. Tidak menutup mata bahwa beban kerja PNS saat ini belum match dengan kebutuhan organisasi pemerintah sendiri. Alhasil, PNS begitu longgar dan tidak penuh tekanan dalam bekerja.

Perubahan tata kelola pemerintah berbasis kinerja sebenarnya diharapkan mampu menggeser cap PNS sebagai profesi yang nyaman-nyaman saja. Ada target, ada ketercapaian yang dilakukan seorang PNS per tahun per bulan atau bahkan per hari kinerja PNS dapat dimonitor. Sayangnya, membangun budaya kinerja organisasi pemerintah tidak berdiri sendiri. Variabel budaya, regulasi, atau bahkan sistem yang tidak terintegrasi mempersulit perwujudan tata kelola pemerintah yang berkinerja.

Jika melihat dinamika saat ini, "zona nyaman" sebenarnya tidak relevan dengan tuntutan kinerja birokrasi yang berkualitas. Walaupun terlihat utopis, terbentuknya tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi ukuran kualitas Indonesia, setidaknya di sisi pemerintahan. Maka tuntutan kualitas tersebut harus membuang jauh-jauh "zona nyaman" dari karakter birokrasi. Pegawai dituntut untuk berkinerja dan bekerja keras, lebih rigid dan efisien terutama dalam penggunaan anggaran.

Faktanya, sayangnya World Bank masih mendudukkan Indonesia pada 2017 di peringkat 84 dalam ukuran Government Effectiveness Index, di bawah Thailand dan Malaysia. Artinya, ada yang salah dalam tata kelola birokrasi. Birokrasi terampau nyaman dan harus dilakukan perubahan.

Menyegarkan Birokrasi

Lebih dalam dari apa yang diharapkan pemerintah terhadap CPNS hasil seleksi nanti, maka lebih mudah dengan menggali kebutuhan birokrasi pemerintah. Sebelum menetapkan formasi berapa yang akan direkrut, instansi biasanya melakukan analisis jabatan dan beban kerja. Semisal, di BAPPEDA provinsi A menghitung beban kerjanya dan dibutuhkan jumlah jabatan perencana sebanyak X orang. Salah dalam menghitung analisis beban kerja dan jumlah formasi yang harus direkrut akan berimbas pada ketercapaian kinerja instansi. Sehingga dapat dikatakan PNS baru hasil seleksi CPNS nanti adalah orang-orang yang mampu mendorong ketercapaian kinerja instansi.

Proses rekrutmen juga berhubungan dengan regenerasi pegawai. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 2018, Gnerasi X atau bahkan Baby Boomer masih mendominasi populasi PNS yang berjumlah 4,2 juta. Hanya sekitar 8% yang merupakan generasi millenial dengan umur di bawah 35 tahun. Proses rekrutmen menggantikan sel-sel yang mulai pensiun harus dilakukan guna menyegarkan birokrasi dengan anak-anak muda yang lebih lebih akrab dengan perkembangan zaman.

Ada tiga karakter generasi millenial yang ikut dalam seleksi CPNS 2019 yang patut diaplikasikan untuk perubahan masa depan birokrasi, yaitu connected, confident, dan creative. Modal pembeda karakter dengan generasi sebelumnya ini perlu didorong untuk memberi dampak terhadap cara kerja birokrasi lama menjadi cara kerja birokrasi baru yang juga connected, confident, dan creative.

Kaitannya dengan sebelumnya, bahwa karakter tersebut juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing global yang terwujud di Government Effectiveness Index Indonesia. Itulah yang dibutuhkan negara. PNS-PNS yang mau bertindak dan mewarnai birokrasi Indonesia lebih maju. Terdengar idealis, tetapi itulah yang dibutuhkan terhadap seleksi CPNS 2019 kali ini.

Zona Dinamis

Ada beragam isu dalam pembangunan SDM aparatur di Indonesia. Kualitas pelayanan publik adalah satu di antara isu yang penting untuk dibenahi. Pelayanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat mau tidak mau harus berubah sejalan dengan tuntutan kebutuhan. Peserta seleksi CPNS 2019 harus punya kepekaan dalam perbaikan pelayanan tersebut.

Pertaruhan dari keikutsertaan peserta CPNS adalah mau menjalankan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri, yakni sebagai pelayan publik. Peserta seleksi harus sadar sepenuhnya bahwa mereka melamar pekerjaan sebagai pelayan masyarakat. Berbeda dari pekerjaan di sektor swasta, sektor publik mempertimbangkan adanya asas keadilan, kesetaraan, pemerataan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tidak memandang asal, agama, dan suku masyarakat yang dilayaninya.

Ke depan, ASN dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, melainkan harus memberikan solusi dan inovasi, memberi warna baru bagi birokrasi masa depan yang digadang-gadang berlevel kelas dunia.

Pilihan masuk PNS untuk mencari "zona nyaman" pada kesimpulannya adalah pilihan yang absurd dan tidak masuk akal. Karena zaman yang sudah berubah mengarahkan birokrasi yang berubah bentuk, tidak lagi "zona nyaman", melainkan menjadi zona yang dinamis dan menuntut adanya kinerja bagi setiap pegawai yang bekerja.

Ahmad Juwari Analis Akuntabilitas Badan Kepegawaian Negara


Tonton juga Penipuan CPNS, Emak-emak di Kudus Raup Rp 1 Miliar :

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)