detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 18 November 2019, 11:12 WIB

Kolom

Wacana Penambahan Wamen

Beni Kurnia Illahi - detikNews
Wacana Penambahan Wamen Presiden Jokowi melantik wakil menteri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Meskipun Presiden dalam hal menjalankan hak prerogatifnya memiliki kebebasan untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya melalui pengisian jabatan secara politik (political appointees), namun wacana kebijakan Presiden Joko Widodo dengan ditekennya Perpres Nomor 72 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 terkait penambahan posisi Wamen Pendidikan dan Kebudayaan dan Wakil Panglima TNI merupakan langkah yang kurang tepat.

Apalagi kuantitas wamen saat ini dari 3 menjadi 12 wamen merupakan hal yang dianggap obesitas. Itu sebabnya, kebijakan tersebut justru dianggap berseberangan dengan desain reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi. Setidaknya terdapat dua catatan penting alasan mengapa wacana penambahan wamen ini dinilai kurang tepat atau cacat dalam perspektif hukum administrasi.

Pertama, dalam perkembangan kedudukan wamen secara hukum administrasi, meskipun kedudukan wamen dianggap sah menurut hukum, namun secara konstitusional sebetulnya tidak terdapat satu pun klausul/frasa yang menjelaskan soal wamen dalam konstitusi.

Konstitusi melalui Pasal 17 ayat (2) hanya mengamanatkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hanya saja pada tataran undang-undang, frasa/klausul Wakil Menteri kemudian dimunculkan melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UUKN) yang menjelaskan bahwa dalam terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Melihat ketidaksinkronan frasa/klausul wamen dalam UUKN terhadap ketentuan konstitusi Pasal 17 ayat (2), Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mendalilkan melalui Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa jabatan wakil menteri dikategorikan sebagai jabatan yang pengisiannya dilakukan secara politik sebagai bahagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga jabatan karier yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 UUKN dibatalkan oleh MK.

Ironinya, pasca putusan MK tersebut, Presiden SBY pada saat itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Beberapa muatan norma di dalam Perpres tersebut juga banyak mengalami kekeliruan. Kekeliruan pertama misalnya, dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa wamen dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, artinya kedudukan wamen bukan pejabat struktural dan bukan pula anggota kabinet. Padahal MK secara tegas telah menghapus Penjelasan Pasal 10 yang menjelaskan wamen adalah pejabat kariwr dan bukan merupakan anggota kabinet.

Kekeliruan kedua, di dalam Pasal 1 Perpres tentang Wamen menyatakan bahwa wamen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Tiba-tiba, Pasal 4 menjelaskan wamen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, hak prerogatif Presiden untuk mengangkat wamen, secara langsung juga dinisbikan melalui Perpres tersebut karena pertanggungjawaban wamen itu berada di bawah menteri.

Uniknya, Perpres tentang wamen ini masih berlaku sampai sekarang dan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal Perpres tersebut di samping tidak kongruen dengan Putusan MK juga bertentangan dengan prinsip-prinsip terkait cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi. Dalam batas penalaran yang wajar, Presiden jauh-jauh hari seharusnya bijak dalam menentukan pilihan.

Ketika terdapat norma yang obscuur, Presiden sesegera mungkin mengubah atau membuat norma baru berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Sehingga tidak menimbulkan keaburdan dalam regulasi maupun opini publik.

Dalam UUKN, ruang lingkup tugas wamen membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian. Artinya dalam optik hukum administrasi, wamen secara atribusi dan delegasi hanya bertanggung jawab kepada menteri. Implikasinya, pengangkatan dan pemberhentian wamen merupakan kewenangan menteri yang bersangkutan, bukan Presiden. Jika menteri yang mengangkat dan memberhentikan, wamen pun harus berasal dari pegawai negeri yang pengisian jabatannya harus menggunakan sistem merit (prestasi kerja dan karier) laiknya pengangkatan jabatan struktural.

Desain seperti ini digagas dalam rangka mengurangi tendensius politik bagi-bagi kue oleh Presiden kepada pendukungnya. Di samping itu, hal ini merupakan upaya penghargaan terhadap kinerja ASN yang memiliki profesionalitas dan loyalitas tinggi untuk menduduki kursi wamen, sehingga konsep the right man on the right place dapat diwujudkan mulai dari jabatan tertinggi seperti wamen. Dengan begitu, jabatan wamen tidak lagi dihantui oleh konstelasi politik yang dapat mempengaruhi perolehan jabatan di kabinet. Jikapun terjadi reshuffle kabinet, kementerian masih dapat dijalankan di bawah kendali wamen.

Terlepas dari itu semua, sebetulnya keberadaan wamen dapat bermanfaat jika diperuntukkan secara maksimal dalam membantu tugas menteri. Sebab, terdapat beberapa kementerian yang sesungguhnya wajar membutuhkan wamen karena beban kerja yang mesti ditanggung kementerian tersebut, misalnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Tapi pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah kementerian yang sebenarnya tidak memerlukan wamen, namun diberikan jatah wamen, lalu ditambah lagi nomenklatur kementerian yang sudah terkategori gemuk yaitu sebanyak 34 kementerian tersebut.

Padahal sudah banyak pihak yang menjustifikasi bahwa keberadaan dan penambahan wamen tidak kongruen dengan tujuan diamanatkannya UUKN. Tidak adapun wamen, Pasal 9 UUKN sebetulnya telah secara jelas mengatur struktur organisasi kementerian negara yang terdiri atas menteri, sekretariat jenderal, direktur jenderal, inspektorat jenderal dan seterusnya. Artinya, menteri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah bersifat sub-ordinatif dengan bawahannya tanpa ada Wamen.

Apalagi wacana penambahan wamen ini sudah tentu dianggap contradictus interminus dengan pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu. Presiden mengatakan ingin melakukan penyederhanaan birokrasi, pemangkasan prosedur, serta mekanisme hukuman untuk menteri dan birokrat ketika terdapat melakukan pelanggaran. Hal ini menjadi catatan penting kedua bahwa wacana penambahan Wamen dari yang awalnya 3 menjadi 12, lalu sekarang muncul lagi wacana untuk menjadikan 14 wamen merupakan sebuah persoalan pembengkakan jumlah wamen yang tak terkendali dengan berujung pada pemborosan anggaran.

Sebab, yang namanya obesitas wamen tentu tidak sehat dan memiliki dampak negatif terhadap jalannya roda pemerintahan. Sementara, Presiden Joko Widodo terus menyuarakan agar penyelenggara negara bekerja profesional, tidak menyulitkan birokrasi, dan bahkan berencana menghapuskan jabatan struktural eselon 3 dan 4 guna memangkas birokrasi dalam pelayanan publik.

Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki program-program yang baik dalam reformasi birokrasi, namun program-program tersebut tidak didukung secara konsisten oleh Presiden karena adanya wacana penambahan wamen yang obesitas di Kabinet Indonesia Maju tersebut. Semoga wacana ini dapat dipertimbangkan kembali oleh Presiden sebagai orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting di negeri ini.

Beni Kurnia Illahi dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu & peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com