detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 03 Oktober 2019, 15:19 WIB

Kolom

Stigma Terhadap KPK: Soal Penyadapan (Bagian Kedua)

Zainal Arifin Mochtar - detikNews
Stigma Terhadap KPK: Soal Penyadapan (Bagian Kedua) Foto: Ari Saputra
Jakarta - Dalam usia 17 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geliat untuk memberikan stigma tak pernah usai. Ada begitu banyak stigma yang dilemparkan dan disematkan terhadap KPK, yang sayangnya, sebagian besar orang mudah percaya. Percaya ini bisa jadi disebabkan oleh setting-an informasi yang masif, maupun oleh karena tidak melakukan upaya menambah pengetahuan maupun tabayyun. Banyak yang percaya begitu saja oleh karena "katanya".

Karenanya, tulisan sederhana ini ingin dibuat untuk membahas satu per satu hal tersebut. Kali ini kita akan membahas soal penyadapan di KPK. Mitos yang dibangun bahwa KPK boleh melakukan sadapan atas siapapun dan bisa kapan pun. Hal ini yang seringkali diulang-ulang dalam berbagai kesempatan bahwa dengan begitu merusak privacy dan kepercayaan. Benarkah demikian?

Penyadapan di KPK

Pasal 12 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK memberikan kewenangan pengawasan terhadap KPK yakni melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Semangatnya cukup kuat agar KPK bisa mendapatkan informasi yang cukup.

Tetapi sebenarnya belum juga cukup kuat karena tidak disertai misalnya seperti di penegakan hukum pemberantasan narkoba yang bisa menggunakan penjebakan yang mengarahkan. Misalnya polisi bisa menjebak dengan membeli narkoba dan lain-lain. Di wilayah korupsi KPK tidak sebesar itu kewenangannya.

Lihatlah di UU hasil revisi, tidak ada lagi penyadapan pada wilayah penuntutan. Hanya tersisa di penyelidikan dan penyidikan. Di situ pun masih terpangkas. Kita akan bahas di bawah.

Kembali ke soal penyadapan KPK, apakah bisa seenaknya melakukannya? Tidak! Pada praktik sebagaimana diatur di dalam prinsip kerja KPK (SOP), dimulai dari usul anggota satgas lalu dinaikkan ke approval ketua satgas. Naik lagi meminta persetujuan direktur penyelidikan. Naik lagi ke Deputi Penindakan. Lalu approval terakhir di lima komisioner KPK.

Banyaknya meja untuk mendapatkan persetujuan ini supaya menjaga agar tidak terjadi abuse of power dari KPK. Jadi mustahil sebenarnya disalahgunakan oleh keinginan satu atau dua orang saja sebagaimana yang disebutkan di berbagai isu.

Bahkan kemudian penyadapan di KPK itu dibatasi, jika tidak ada bukti dan indikasi yang bisa diarahkan ke orang tertentu yang disadap tersebut, maka dalam kurun waktu tertentu, orang tersebut dikeluarkan dari daftar sadapan dan data sadapannya dimusnahkan. Sedangkan yang masih disadap, tetap akan masuk pantauan hingga nanti dimasukkan dalam persidangan dan itu pun hanya terbatas pada soalan kasus korupsinya.

Dalam banyak penangkapan yang menggunakan sadapan, KPK sudah cukup baik menutup hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi. Padahal jika dibuka dengan detail, banyak hal-hal lain yang memang tak bisa dibuka oleh karena tidak ada kaitan dengan kasus korupsinya.

Silakan bandingkan dengan apa yang terjadi di lembaga lain yang melakukan penyadapan. Dalam tindak pidana terorisme, narkotika, perdagangan orang, lembaga yang memiliki kewenangan di situ dapat melakukan penyadapan. Begitupun intelijen diberikan kewenangan penyadapan. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana akuntabilitas pada lembaga-lembaga tersebut?

Kemudian, model sistem KPK menggunakan standar yang diterima secara layak di dunia internasional, mengikuti standar lembaga internasional European Telecomunication Standards Institute (ETSI) yang merupakan satu di antara dua lembaga standarisasi yang diakui di seluruh dunia. Bahkan pada tahun tertentu, sebelum akhirnya terhenti, Kominfo juga masih melakukan monitoring.

Cukup itu? Tidak! Sudah ada Putusan MK No 05/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa penyadapan KPK itu sangat legal. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya saja masih amat beragamnya diatur di berbagai instansi maka harus diatur dalam UU khusus tentang penyadapan agar bisa dijaga prinsip penghargaan atas hak asasinya.

Sederhananya, perintah Putusan MK adalah buatlah UU khusus tentang penyadapan yang mengatur segala jenis model penyadapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan penyadapan. Itu jauh lebih bermartabat dan tidak standar ganda, oleh karena ada perlakuan yang sama, walaupun boleh jadi dilakukan secara mekanisme berbeda di UU tersebut.

Masalahnya, mengapa DPR dan Pemerintah secara buru-buru mau mengatur hanya KPK dan itu pun pakai Dewas dengan segala keanehan seperti yang sudah dibahas di tulisan sebelumnya?

Tapi di UU alih-alih mengelola UU, malah lahir ide memberikan Dewas sebagai pemberi izinnya. Bahkan secara ketat dikatakan dapat memberikan izin dan dapat juga tidak. Lebih lanjut dengan aturan tersebut, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan alasan di balik memberi izin ataupun menolak pemberian izin.

Di situlah menjadi cek yang amat kosong dan bisa diisi secara serampangan. Lagipula, penyadapan adalah bagian dari tindakan pro justicia yang tidak seharusnya diberikan kepada dewan pengawas.

Tetapi yang jauh lebih parah dari itu, dan mungkin inilah penyebabnya kenapa kemudian dipaksakan dibahas terburu-buru dengan klausul pasal seperti ini adalah dengan konsep Pasal 12B dan Pasal 37B di UU revisi, kemungkinan besar KPK harus kehilangan mahkota dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas, yang dibuat secara tertulis yang pada bagian penjelasannya dikatakan izin tersebut hanya diberikan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewas.

Ketentuan tersebut harus dibaca dengan hati-hati karena punya implikasi besar, salah satunya adalah penyadapan hanya dilakukan setelah dapat izin tertulis dari Dewas dan setelah gelar perkara di Dewas. Padahal, kewenangan KPK untuk menyadap itu ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan mengatakan harus setelah gelar perkara, berarti hilanglah kewenangan KPK penyadapan di wilayah Penyelidikan dan hanya akan ada di wilayah penyidikan.

Sederhananya, dengan praktik OTT yang terjadi di KPK selama ini akan mati oleh karena tahapan pemberian izin setelah gelar perkara merupakan wilayah yang ada di tahapan penyidikan. Jadi meskipun klausul pasal memberikan kewenangan penyadapan di penyelidikan, tetapi konsep UU sangat mungkin ditafsirkan ke hanya ada di penyidikan.

Dan itulah yang akan mematikan OTT. Padahal karakter korupsi sebagai kejahatan tertutup, khususnya suap, mustahil dibongkar tanpa penyadapan. Biasanya dengan mudah mereka berdalih bahwa ini adalah pinjaman dan berbagai alasan lainnya. Penyadapanlah yang akan membuktikan, meskipun penyadapan bukan bukti tunggal.

Apa Seharusnya?

Idealnya yang namanya penyadapan adalah kewenangan aparat penegak hukum. Makanya, tidak dalam bentuk perizinan, harusnya hanya dalam bentuk pelaporan ke atasan yang paling bertanggungjawab di dalam lembaga penegakan hukum tersebut. Karena itu merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh UU kepada penegak hukum sebagai bentuk kewenangan pro justicia.

Memang, pada pelaksanaan penyadapan ada teknis yang tidak sederhana. Semisal, ada koruptor yang tidak mau menggunakan handphone, padahal orang ini indikasinya kuat, atau bahkan melarikan diri, maka orang di sekitarnyalah yang disadap agar dapat informasi tentang keberadaannya bahkan mendapatkan informasi tentang pola yang dilakukan. Melalui sadapan terhadap orang di dekatnya yang boleh jadi tidak terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan.

Makanya, ide mengaturnya secara peraturan perundang-undangan tersendiri jauh lebih menarik karena akan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh bahkan disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentunya. Supaya tindakan pro justicia yang bisa melanggar HAM ini bisa diatur secara baik. Sederhannya, maka buatlah UU tersendiri yang mengatur soal penyadapan dan itu berlaku bagi siapa saja, tidak hanya KPK, tetapi lembaga lain yang melakukan penyadapan.

Zainal Arifin Mochtar pengajar dan peneliti PuKAT Korupsi Fakultas Fakultas UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com