detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 30 September 2019, 15:39 WIB

Kolom

Berani PHK Itu Baik?

Almaududi - detikNews
Berani PHK Itu Baik? Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Jakarta - Tentu saja publik terkejut mendengar kabar bahwa Bukalapak hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan pekerjanya. Sebagai salah satu start-up berstatus unicorn di Indonesia, tindakan PHK oleh Bukalapak pasti mengundang tanya dan asumsi. Bagaimanapun, selama ini "PHK" selalu dipersepsikan sebagai kata negatif yang menjadi momok menakutkan.

Jika ditanyakan kepada masyarakat awam, maka PHK oleh perusahaan e-commerce dengan valuasi aset di atas 1 miliar dolar AS itu dapat memunculkan asumsi bahwa perusahaan tersebut mungkin tidak sanggup bersaing dengan banyaknya kompetitor di era 4.0. Jika ditanyakan kepada pekerja, serikat pekerja, atau aktivis perburuhan, maka tindakan PHK oleh Bukalapak pastilah dianggap sebagai musibah. Dari sudut pandang pemerintah, tindakan PHK akan menambah beban dalam menurunkan angka pengangguran.

Sesungguhnya, tindakan PHK dalam kondisi dan situasi tertentu merupakan suatu hal yang baik, positif, dan bahkan harus dilakukan oleh perusahaan. Jika tidak dilakukan, maka dapat berakibat pada kerugian yang secara perlahan menggerogoti perusahaan sampai tidak berbekas. Meskipun demikian, tindakan dan alasan PHK harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Efisiensi

Polemik PHK dengan alasan efisiensi telah mengundang diskursus dan perdebatan tidak berkesudahan. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) membolehkan PHK terhadap pekerja dengan alasan efisiensi. Dalam hal terjadi PHK atas alasan efisiensi, maka perusahaan wajib membayar uang pesangon 2 (dua) kali lipat sebagai bentuk kompensasi. Namun kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 19/PUU/IX/2011 menegaskan bahwa PHK atas alasan efisiensi baru dapat dilakukan apabila perusahaan tutup permanen (tidak untuk sementara waktu).

Permasalahannya, apa gunanya efisiensi jika perusahaan telah tutup permanen? Menjawab hal tersebut, pada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) terlihat bahwa masih dapat dilakukan PHK atas alasan efisiensi meskipun perusahaan tidak tutup permanen. Misalnya saja putusan MA No. 490 K/Pdt.Sus-PHI/2016 atau putusan MA No. 518 K/Pdt.Sus-PHI/2014. Kedua putusan tersebut dikeluarkan setelah adanya putusan MK. Fakta ini seolah menunjukkan bahwa tidak terdapat kepastian hukum terkait ketentuan PHK atas alasan efisiensi.

Di tengah polemik yang tidak berkesudahan, seyogianya perusahaan tetap memahami bahwa pekerja merupakan aset dan bukan beban dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, PHK dengan alasan efisiensi baru dapat dilakukan perusahaan sepanjang dapat membuktikan adanya upaya efisiensi pada beban-beban bisnis lain secara pantas dan patut. Misalnya saja, mengurangi upah atau fasilitas bagi pekerja pada level manajer ke atas, mengurangi atau membatasi jam kerja, kerja lembur, atau hari kerja.

Dalam hal alasan PHK yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata untuk mengejar keuntungan tanpa dilakukannya upaya efisiensi pada komponen bisnis lainnya, maka tindakan PHK jelas bertentangan dengan UUK dan Konstitusi. Secara tegas Pasal 151 ayat (1) UUK mengamanatkan kepada perusahaan agar dengan segala upaya mengusahakan jangan terjadi PHK.

Mendapatkan Untung

Kabarnya, faktor utama penyebab dilakukan PHK terhadap ratusan pekerja Bukalapak adalah keinginan perusahaan untuk menjadi e-commerce yang terus tumbuh dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta menciptakan impact. Meskipun pekerja yang terkena PHK tidak seberapa dibandingkan keseluruhan pekerja di Bukalapak, namun penjelasan yang disampaikan perusahaan kepada publik lebih banyak terkait dengan maksud perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Jika tidak diluruskan, maka tindakan PHK atas alasan mencari keuntungan akan menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan. Jangan sampai PHK menjadi hal yang lumrah, meskipun pada faktanya perusahaan memperoleh banyak keuntungan atau sedang berupaya mencari keuntungan yang lebih besar. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak paling dirugikan adalah pekerja.

Sudah seharusnya setiap alasan PHK yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dan memperhatikan ketentuan yang ada. Jika perusahaan setiap tahunnya terus merugi sehingga terancam untuk "tutup lapak", maka alasan efisiensi yang diatur Pasal 164 UUK adalah tepat. Dengan catatan, perusahaan telah melakukan segala upaya untuk melakukan efisiensi pada beban bisnis lain terlebih dahulu. Namun, jika kenyataannya PHK disebabkan alasan lain, misalnya kinerja pekerja yang buruk atau terus menurun, maka alasan PHK haruslah memperhatikan Pasal 161 UUK.

Pasal 161 UUK mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang melanggar ketentuan di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan syarat, PHK dilakukan setelah pekerja diberikan Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga. Untuk itu, perusahaan berhak mengatur standar kinerja yang harus dicapai oleh pekerja yang diikuti dengan pengaturan sanksinya. Dalam hal standar kinerja tersebut tidak dapat dicapai, maka terhadap pekerja dapat diberikan SP yang berakhir dengan PHK.

Mengadakan Kesepakatan

Apabila perusahaan tetap bermaksud melakukan PHK meskipun tidak didasari oleh alasan yang telah ditentukan dan dibatasi oleh UUK, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri hubungan kerja adalah mengadakan kesepakatan atau persetujuan PHK dengan pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUK jo. Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas persetujuan para pihak. Dalam hal pekerja sepakat, maka berakhirlah hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

Untuk mencapai kesepakatan, harus dipastikan tidak terdapat paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Konsekuensi logisnya, perusahaan pastilah akan menawarkan sejumlah kompensasi kepada pekerja, baik dengan maupun tidak memperhatikan pengaturan kompensasi dalam UUK. Dalam hal terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, maka permasalahan PHK kemungkinan besar tidak akan terekspos kepada publik. Sehingga efek negatif PHK terhadap perusahaan ataupun terhadap dunia ketenagakerjaan dapat diminimalisasi.

Almaududi dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, pemerhati Hukum Bisnis dan Ketenagakerjaan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com