detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 12 Juli 2019, 10:25 WIB

Kolom

Problem "Akut" Prolegnas

Dimas Firdausy Hunafa - detikNews
Problem Akut Prolegnas
Jakarta -

Evaluasi kinerja kelembagaan legislatif (DPR) dalam bidang legislasi nyaris tak terjamah oleh indera pengawasan. Secara kelembagaan, DPR terlibat untuk mengurusi hampir di segala aspek ketatanegaraan, salah satunya diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah/presiden). Pencapaian target legislasi selama ini jauh dari kata memuaskan.

Dalam periode 2014-2019, pemerintah bersama-sama dengan DPR menyusun prolegnas dengan kuantitas yang tak tanggung-tanggung, dengan rincian Prolegnas 2015 terdiri dari 40 rancangan undang-undang (RUU), Prolegnas 2016 51 RUU, Prolegnas 2017 52 RUU, Prolegnas 2018 50 RUU, dan Prolegnas 2019 55 RUU. Sementara baru-baru ini, ada tambahan usulan 3 RUU dari DPR untuk Prolegnas 2015-2019.

Problemnya, mayoritas RUU nyatanya tak berhasil disahkan dalam jangka waktu satu tahun, misalnya hanya 5 RUU disahkan pada 2018, 10 RUU pada 2016, dan 8 RUU pada 2018. Tak masuk akal jika dibayangkan, hampir menembus batas akhir masa jabatan Presiden dan Wakil presiden Jokowi-JK, serta di ujung periodisasi masa jabatan anggota legislatif saat ini, ada persoalan serius yang perlu dicarikan solusinya ke depan. Dalam tataran teoritis pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjadi kendala pencapaian target legislasi selama ini? Apakah DPR dan pemerintah paham dengan persoalan yang dihadapi?

Problematika

Setidaknya masalah di atas dapat dipotret dalam dua sudut pandang. Pertama, problem prosedural. Pada titik ini problem beban prolegnas diakibatkan mekanisme penyusunan prolegnas yang tidak patuh terhadap persyaratan formal prosedural. Misalnya, seringkali DPR maupun pihak pemerintah ketika mengajukan RUU dalam prolegnas prioritas jarang mencantumkan Naskah Akademik. Alhasil, ketika segera dilakukan pembahasan, RUU yang bersangkutan macet di tengah jalan.

Selain itu, problem serupa juga dapat diakibatkan karena jadwal pembahasan prolegnas yang sering telat dan tidak konsisten, sampai pada titik kemauan politik legislasi baik DPR maupun pemerintah yang minim. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya meja yang kosong ketika pembahasan RUU.

Kedua, problem konstelasi politik-ketatanegaraan. Desain UUD 1945 yang menghendaki hubungan antara presiden dan legislatif dalam bidang legislasi mempunyai porsi yang proporsional dianggap tidak efektif, karena yang terjadi justru adu tarik dan cenderung alot di setiap pembahasan RUU. Idealnya, dalam sistem presidensial kekuasaan legislasi sepenuhnya di tangan lembaga legislatif.

Pada sisinya yang lain problem ini juga diakibatkan karena pilihan sistem multipartai yang tidak cocok dengan sistem presidensial yang dianut. Sistem multipartai menghendaki terfragmentasinya kondisi dan sikap pemerintah dalam mendapatkan legitimasi kepentingan yang sama di parlemen menjadi tak terbantahkan. Fakta empirik terjadi pada setiap rezim pemerintahan selama ini, sistem presidensial tak cocok disandingkan dengan sistem multipartai karena terlalu dinamisnya suara atau arah kebijakan di parlemen akan menyulitkan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka, penyederhanaan parpol menjadi sebuah keniscayaan.

Kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana nasib beban prolegnas ke depan? Diadopsinya pemilu serentak, ditambah peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) dari 2,5 persen (Pemilu 2009) ke 3,5 persen (Pemilu 2014) hingga 4 persen (Pemilu Serentak 2019) tak lain bertujuan memperkuat sistem presidensial dan mengurangi jumlah partai di parlemen dengan harapan dapat memuluskan langkah kedua lembaga ini dalam menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk dalam bidang legislasi. Namun apa daya, peta politik hari ini menghasilkan kesimpulan, pemilu serentak dan peningkatan PT "gagal" mencapai tujuannya.

Dapat dilihat pasca penetapan hasil pemilu serentak (21/5/2019), meskipun kini masih dalam tahap penyelesaian sengketa legislatif, namun dapat dipastikan parpol yang muncul dipermukaan berjumlah 9 (sembilan); hal ini masih dianggap terlalu banyak dalam pemahaman penguatan sistem presidensial. Dapat disimpulkan indikasi kebuntuan antara pemerintah dan DPR dalam bidang legislasi terulang kembali. Pada akhirnya proyek prolegnas selama lima tahun ke depan akan mengalami gejala yang sama.

Solusi

Solusi yang dapat ditempuh atas persoalan ini, pertama, dalam hal problem prosedural, keseriusan dua lembaga eksekutif maupun legislatif dalam bidang legislasi mutlak dibutuhkan. Kedua, dalam hal konstelasi politik-ketatanegaraan, tak ada tawaran lain kecuali kesadaran setiap parpol untuk berkomitmen membentuk dua poros secara permanen. Jika dilihat UU Pemilu sudah mengamanatkan bagi setiap parpol yang memenuhi ketentuan berkontestasi, wajib mengajukan capres dan cawapres (vide Pasal 222 UU Pemilu). Secara tidak langsung, memberikan pesan bagi setiap parpol untuk sejak awal berkomitmen, jika lolos ke parlemen diharuskan menentukan sikap mendukung atau bersikap sebagai oposisi selama satu periode.

Artinya, tak ada alasan lain bagi parpol untuk keluar dari sikap menentukan poros. Selain itu komitmen konsolidatif antarparpol baik dalam koalisi maupun oposisi perlu diperkuat. Diakui, "berat" jika diajukan tantangan ini karena banyaknya kepentingan di setiap jalan yang kemudian membangun kompromi di balik layar. Namun, kesadaran ini perlu dibangun, atau memilih narasi "legislatif tak produktif" muncul dengan durasi selama lima tahun.

Dimas Firdausy Hunafa peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH Universitas Islam Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed