Polisi Israel mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan kekuatan besar di sekitar Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Sementara para pejabat Palestina mengayakan Israel memberlakukan pembatasan di kompleks tersebut.
Dilansir AFP, Selasa (17/2/2026), selama bulan puasa, ratusan ribu warga Palestina secara tradisional menghadiri salat di Al-Aqsa--situs tersuci ketiga dalam Islam, yang terletak di Yerusalem timur, yang direbut Israel pada tahun 1967 dan kemudian dianeksasi.
Arad Braverman, seorang perwira polisi senior Yerusalem, mengatakan pasukan akan dikerahkan siang dan malam di seluruh kompleks, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Bukit Bait Suci, dan di daerah sekitarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Braverman mengatakan ribuan polisi juga akan bertugas untuk salat Jumat, yang menarik jumlah jemaah muslim terbesar. Braverman mengatakan polisi telah merekomendasikan penerbitan 10.000 izin untuk warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, yang membutuhkan izin khusus untuk memasuki Yerusalem.
Braverman tidak menyebutkan apakah batasan usia akan berlaku, dan menambahkan bahwa jumlah akhir orang yang diizinkan akan ditentukan oleh pemerintah.
Pemerintahan Yerusalem Palestina dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa mereka telah diberitahu bahwa izin akan kembali dibatasi untuk pria di atas 55 tahun dan wanita di atas 50 tahun, mencerminkan kriteria tahun lalu.
Dikatakan bahwa otoritas Israel telah menghalangi Waqf Islam--badan yang dikelola Yordania yang mengelola situs tersebut--untuk melakukan persiapan rutin, termasuk memasang struktur peneduh dan mendirikan klinik medis sementara. Sumber Waqf mengkonfirmasi pembatasan tersebut dan mengatakan 33 karyawannya telah dilarang memasuki kompleks tersebut pada minggu sebelum Ramadan.
Kompleks Al-Aqsa adalah simbol utama identitas Palestina dan juga sering menjadi titik konflik. Berdasarkan pengaturan yang telah lama berlaku, orang Yahudi dapat mengunjungi kompleks tersebut--yang mereka hormati sebagai situs kuil kedua mereka, yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 M--tetapi mereka tidak diizinkan untuk berdoa di sana.
Israel menyatakan berkomitmen untuk mempertahankan status quo ini, meskipun Palestina khawatir status quo tersebut sedang terkikis. Braverman menegaskan kembali bahwa tidak ada perubahan yang direncanakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kelompok ultranasionalis Yahudi yang menentang larangan berdoa, termasuk politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang berdoa di tempat tersebut saat menjabat sebagai menteri keamanan nasional pada tahun 2024 dan 2025.











































