Saatnya Beralih ke Kapal Laut?

Jakarta -

Meroketnya harga tiket pesawat semenjak awal 2019 berimbas pada kondisi makro ekonomi. Angka inflasi ikut meroket. Sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa negara menurun drastis. BPS merilis bahwa inflasi April 2019 sebesar 0,44 persen atau secara tahunan 2,83 persen. Sementara, inflasi Januari hingga April 2019 mencapai 0,80 persen. Penyumbang inflasi terbesar kurun waktu Januari-April 2019 bersumber dari bahan makanan jelang bulan Ramadhan dan tingginya harga tiket pesawat.

Naiknya tarif tiket pesawat di 39 kota di seluruh Indonesia mengakibatkan tarif angkutan udara menyumbang inflasi sebesar 0,03 persen dan penumpangnya ikut menurun. BPS mencatat kurun waktu Januari-Maret 2019 jumlah penumpang turun hingga 17,66 persen.

Di samping itu, akibat kenaikan tiket ini kunjungan wisatawan domestik juga merosot hingga 30 persen. Kini masyarakat beralih menggunakan kapal laut milik Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang selama dua dekade nyaris gulung tikar. Pasalnya selama masa itu masyarakat dimanjakan harga tiket pesawat yang supermurah. Imbasnya kapal-kapal Pelni pengangkut penumpang menghentikan beberapa jalur operasinya hingga menyiasati dengan cara mengangkut barang dan kontainer. Hal ini dilakukan agar menutupi tingginya biaya operasional.

Naiknya tiket pesawat secara drastis melampaui 30 persen membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi alternatif yaitu kereta api, bus, dan kapal laut. Masyarakat yang berlebaran atau berlibur ke Pulau Sumatera dan Jawa, kendaraan darat (bus dan kereta api) jadi pilihan utama. Lain cerita bila hendak mudik dan arus balik Lebaran dari dan ke Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB, dan NTT. Pilihannya hanya kapal laut.

Apakah armada kapal laut milik Pelni maupun swasta nasional mampu menggantikan lonjakan penumpang yang beralih dari pesawat terbang? Pertanyaan ini penting, sebab kapal-kapal penumpang milik Pelni usianya sudah melampaui 30 tahun dan jumlahnya pun terbatas.

Membenahi Tata Kelola

Armada kapal laut milik Pelni secara umum hingga akhir 2018 yang mengangkut penumpang dan barang di seluruh perairan Indonesia berjumlah 88 unit. Rinciannya terdiri dari kapal penumpang 26 unit, roro 2 unit, kapal barang 9 unit, dan perintis 52 unit. Semuanya menyinggahi 91 rute tetap pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah armada tersebut jadi problem tersendiri karena pengguna kapal laut bakal membludak pada hari-hari besar keagamaan dan libur panjang. Mengatasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, Pelni kurun waktu dua dekade terakhir tak melakukan peremajaan kapal penumpang yang bertonase besar. Soalnya, masyarakat lebih memiliki pesawat ketimbang kapal laut. Tiket kapal laut memang lebih murah, tapi jarak waktu tempuhnya jauh lebih lama dibandingkan pesawat.

Umpamanya, dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Bau-Bau harga tiket kapal laut sekitar Rp 500 ribuan dan membutuhkan waktu tempuh tiga hari tiga malam. Sementara, harta tiket pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Bau-Bau (sebelum kenaikan) sekitar Rp 1,5 jutaan dengan waktu tempuh empat jam termasuk perbedaan garis lintang waktu. Ketika harga tiket melonjak awal 2019 mencapai Rp 2,8 hingga 2,9 juta per orang pada jalur yang sama penumpang kelas menengah bawah berubah pikiran.

Pilihannya beralih menggunakan kapal laut. Kondisi ini menimbulkan problem tersendiri karena tiket kapal laut kian sulit mendapatkannya meskipun secara online apalagi jelang hari-hari besar keagamaan dan libur panjang. Tiket online maupun offline (agen perjalanan) sudah ludes dibeli penumpang terutama yang berlebaran di Indonesia timur dan tengah. Masalahnya, apakah pada hari-hari besar keagamaan dan libur panjang kondisi ini masih tetap terjadi?

Hemat saya, harga tiket pesawat bakal tetap tinggi meski Kementerian Perhubungan telah bernegosiasi dengan pihak maskapai untuk menurunkannya. Imbasnya, penumpang yang menggunakan kapal laut bakal melonjak. Hal ini jadi angin segar bagi transportasi laut khususnya kapal penumpang. Bukti menunjukkan bahwa akhir 2018 kapal-kapal Pelni telah mengangkut penumpang sebanyak 3,622 juta. Angka ini meningkat 2,86 persen dibandingkan 2017 yang jumlahnya 3,43 juta.

BPS merilis bahwa hingga Februari 2019 kapal-kapal Pelni telah mengangkut sebanyak 243.445 penumpang atau melonjak 42 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang hanya 171.243 penumpang. Selain penumpang, kapal-kapal Pelni juga mengangkut barang, kendaraan dan kontainer. Pada 2018 jumlah barang yang diangkut mencapai 88.290 ton meter kubik atau melonjak 118 persen ketimbang 2017. Kendaraan yang diangkut berjumlah 9.394 unit atau naik 135 persen dibandingkan 2017. Sementara, kontainer mencapai 15.568 teus atau naik 105 persen dibandingkan 2017.

Perkembangan yang menjanjikan ini mestinya menjadi patokan bagi Pelni untuk membenahi tata kelola dan manajemen pelayanan penumpang serta barang dan jasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Peta Pengembangan

Sebagai negara kepulauan, kebijakan memperkuat armada transportasi laut terutama untuk mengangkut penumpang lewat program "tol laut" menjadi keniscayaan. Masalahnya, untuk membangun kapal penumpang bertonase besar mustahil selesai dalam waktu singkat --harganya mahal.

Pelni sejak 2017 telah berencana membeli 3 kapal penumpang bertonase besar dari perusahaan galangan kapal Meyer Werf di Jerman untuk meremajakan armadanya yang berusia lebih dari 30 tahun. Sayangnya, harga per unitnya amat mahal yakni senilai 70 juta euro atau Rp 1,042 triliun (kurs Rp 14.891). Sementara, pihak Pelni menawarnya sebesar 50 juta euro (Rp 744.55 miliar). Jika terealisasi, tambahan armada ini bakal memperkuat pelayaran nasional kita untuk mensubtitusi pesawat.

Sejatinya, Pelni tidak cukup hanya membangun tiga unit kapal. Melainkan, perlu menyusun peta jalan pengembangan armadanya untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. Alasannya, Pelni sebagai perusahaan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan sarana transportasi laut karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Peta jalan pengembangan armada ini mesti mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penumpang selama 25 tahun ke depan, kondisi geografis, dan tingkat frekuensi transportasi barang dan jasa kelautan. Dalam peta jalan ini, Pelni mesti memproyeksikan kebutuhan jumlah kapal penumpang, roro, kapal barang, dan kapal perintis dalam rentang 25 tahun ke depan. Setidaknya setiap lima tahun ada pengadaan kapal baik itu kapal penumpang, roro, barang, maupun perintis untuk melayani kebutuhan pelayaran antarpulau dan interseluler.

Pengembangan armada ini juga mesti dibarengi pembangunan dan pembenahan infrastruktur serta manajemen kepelabuhanan yang terbaik dan modern di daerah-daerah yang disinggahinya. Khusus kapal penumpang, seyogianya membutuhkan sarana pelayanan yang prima, cepat, dan mudah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Pasalnya, website Pelni yang sekarang beroperasi belum sepenuhnya mudah diakses untuk mendapatkan tiket.

Mengapa Pelni tidak memanfaatkan penjualan secara daring semacam traveloka dan tiket.com? Jika itu milik swasta, bukankah sebaiknya Pelni membangun jaringan penjualan daring sendiri sebagai perusahaan negara? Kebijakan ini tak akan berjalan efektif tanpa dibarengi dukungan sumber daya manusia yang profesional dan politik anggaran yang memadai. Sumber daya manusia yang profesional berperan menjalankan tata kelola, pelayanan prima, manajemen kepelabuhanan yang berstandar nasional maupun internasional dan pengelolaan sistem penjualan daring yang mudah diakses.

Apalagi, pengembangan armada kapal penumpang diintegrasikan dan disinergikan dengan pengembangan "paket-paket wisata bahari" yang sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Kepulauan Raja Ampat, Bali, NTB, Wakatobi, Bunaken di Menado, dan Pulau Komodo. Mau tidak mau kapal-kapalnya mesti menyediakan standar pelayanan penumpang yang prima, profesional, dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Soalnya, kapal-kapal itu bakal menyinggahi destinasi wisata atau pelabuhan-pelabuhan terdekat. Misalnya, kapal yang menyinggahi Kepulauan Raja Ampat berlabuh di Sorong. Atau, Kapal yang ke Bali berlabuh langsung di pelabuhannya. Hal ini bakal mendorong kembali kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara tanpa terkendala tingginya harga tiket pesawat.

Naiknya harga tiket pesawat, mestinya jadi "triger" bagi Pelni untuk memposisikan kembali jasa transportasi laut sebagai "entitas" kita sebagai negara kepulauan dan mendukung capaian visi poros maritim dunia.

Muhamad Karim Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, dosen Universitas Trilogi Jakarta

(mmu/mmu)