detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 17 Juni 2019, 15:40 WIB

Kolom

Opini WTP, Korupsi, dan Anggaran yang Kredibel

Amirsyah - detikNews
Opini WTP, Korupsi, dan Anggaran yang Kredibel Foto: Rolando/detikcom
Jakarta -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Hasilnya lebih banyak yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan yang tidak. Apresiasi patut diberikan atas upaya keras pemerintah pusat dan daerah dalam membuat laporan keuangan yang sesuai standard sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang.

Mendapatkan opini WTP adalah suatu prestasi yang patut dibanggakan, namun perlu pahami bahwa hal tersebut bukanlah jaminan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan dengan semestinya. Juga bukan jaminan bahwa instansi pemerintah yang mendapatkan WTP sudah membuat anggaran yang kredibel dan melaksanakannya dengan amanah. Jadi tidak perlu heran jika yang memperoleh WTP pun masih terdapat korupsi ataupun pemborosan uang rakyat.

Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) pemerintah untuk mendapatkan opini adalah pemeriksaan yang menilai administrasi pencatatan transaksi keuangan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan. Dalam prosesnya juga dilihat apakah sudah ada upaya pengendalian untuk memastikan pencatatan sudah benar menurut standard dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya opini laporan keuangan hanya tahap awal saja untuk mewujudkan good and clean government. Masih ada tahapan selanjutnya yaitu menilai efisiensi dan efektivitas anggaran dan pelaksanaannya. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja dilakukan BPK untuk menilai aspek ekonomi dan efisiensi, serta aspek efektivitas. Hal ini terdapat dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Misalkan instansi X memiliki anggaran penggantian pagar kantor. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, akan dilihat apakah proses pengadaan sudah sesuai peraturan pengadaan barang/jasa; apakah pencatatan transaksi dalam laporan keuangan sudah sesuai standar; apakah ada pengendalian internal yang bisa memastikan pengadaan dan pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya. Bila semuanya sesuai dengan standar dan peraturan, maka akan diberikan opini WTP.

Tetapi apabila dalam proses pengadaan ada "deal" tertentu agar ada pihak-pihak yang diuntungkan, maka hal ini tidak bisa diketahui oleh auditor dalam pemeriksaan LK. Paling yang akan tampak mencurigakan bila ada harga di atas kewajaran atau spesifikasi yang tidak sesuai.

Pemeriksa akan menemukan kerugian negara dan merekomendasikan untuk mengembalikan ke kas negara. Ada tidaknya potensi korupsi baru dapat diketahui dengan melakukan audit investigatif yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu. Dengan memeriksa lebih dalam dan detil atas transaksi-transaksi yang terjadi. Pun bila disimpulkan ada indikasi pelanggaran hukum, maka aparat hukum akan kembali memeriksanya untuk memastikan sesuai dengan peraturan.

Dalam laporan keuangan instansi X yang WTP juga tidak bisa diketahui apakah anggarannya telah kredibel. Perlu dilakukan audit kinerja untuk mengetahui apakah anggarannya telah efektif dan efisien. Misalnya ditemukan fakta bahwa sebenarnya instansi X tidak mendesak mengganti pagar kantor. Justru instansi X lebih membutuhkan pembelian genset karena listrik yang sering mati sehingga membuat operasional pelayanan pada masyarakat terganggu. Apalagi jika ternyata harga genset lebih murah atau sama dengan harga penggantian pagar. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan anggaran instansi X tidak efisien atau tidak kredibel.

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa saja akan ada pemeriksaan lebih lanjut, mengapa instansi X lebih mengutamakan pagar dibandingkan genset. Apakah "ada apa-apanya"? Adakah suap, korupsi, ataukah perusahaan tersebut memiliki hubungan khusus dengan pihak yang berwenang di kantor. Jika dari hasil pemeriksaan ada indikasi pelanggaran hukum, maka akan diteruskan ke aparat yang berwenang.

Jadi, instansi X bisa saja mendapatkan opini WTP namun ternyata anggarannya tidak kredibel karena tidak sesuai dengan kebutuhan, terjadi pemborosan atau bahkan terdapat tindakan korupsi. Contoh lain terkait efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah atau kredibilitas anggaran. Suatu daerah yang kondisinya banyak terjadi balita kurang gizi atau bahkan busung lapar. Tetapi anggaran untuk mengatasi atau menanggulanginya justru sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Di sisi lain, dalam anggaran daerah tersebut terdapat banyak alokasi anggaran yang besar untuk membangun rumah dinas pejabat, rapat-rapat, perjalanan dinas dan sebagainya.

Ada yang mengatakan, "Jika yang mendapatkan opini WTP saja ada korupsinya, maka apalagi yang mendapatkan opini lebih rendah seperti WDP dan Disclaimer!" Ini adalah logika yang salah kaprah, bisa jadi karena kekurangtahuan atau ketidakpahaman. Apapun opini LK yang didapatkan, tidak ada hubungan sebab akibat dengan terjadinya kasus-kasus korupsi. Juga belum tentu ada hubungannya dengan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sangat mungkin yang opininya belum WTP, pelayanan kepada masyarakat sangat baik sehingga berefek pada kesejahteraan rakyat.

Tentu saja yang terbaik jika bisa mendapatkan semuanya. LK mendapatkan opini WTP dan tidak ada korupsi. Anggarannya pun kredibel karena dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dengan demikian akan menghasilkan kinerja yang baik dan juga pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Amirsyah pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com