Cukup Sampai di Sini Kampanye Jokowi

Jakarta - KPU ternyata bekerja lebih cepat dari rencana. Rekapitulasi suara versi real count KPU atas Pilpres 2019 sudah selesai, dan sudah diumumkan. Jokowi-Ma'ruf Amin menang.

Ya, memang masih banyak masalah di balik pengumuman hasil Pilpres itu. Pihak Prabowo-Sandi tampaknya masih akan mempersoalkan hasil itu, berbekal tudingan kecurangan ini dan itu. Namun, saya percaya, energi untuk itu tak akan bertahan lama. Jokowi akan melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua.

Ini adalah periode kedua bagi Jokowi. Periode terakhir bagi perannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia tak akan bisa maju nyapres lagi di Pilpres 2024. Artinya, etape ini semestinya menjadi lahan bekerja habis-habisan untuknya. Apakah hasil karyanya akan dikenang oleh mayoritas rakyat Indonesia atau tidak, sesungguhnya periode inilah penentunya.

Maka, Mas Joko seharusnya tak perlu jaim-jaim lagi. Bukan lagi popularitas yang ia kejar, bukan lagi elektabilitas yang ia perjuangkan. Apalagi dia juga tidak tampak menanam anak-anaknya untuk diberi tugas melanjutkan estafet peran-peran politiknya. Pendek kata, kali ini Joko Widodo cuma perlu bekerja, tak perlu lagi berkampanye dan menjaga citra.

Saya yakin, sosok seliat Jokowi sudah paham itu. Yang saya khawatirkan belum paham akan soal-soal seperti itu justru para pendukungnya dari level massa.

Bicara tentang massa dan sikap-sikap mereka tentu saja sangat penting pada waktu ini. Segenap dinamika yang mengiringi polarisasi politik selama 4,5 tahun terakhir menjadi sesuatu yang mencemaskan, karena benar-benar melibatkan masyarakat hingga level terbawah. Pembelahan sosial, konflik-konflik yang menyedihkan, retaknya sendi-sendi lingkungan terkecil hingga lingkup keluarga, adalah fakta-fakta nyata.

Dengan demikian, penyamaan frekuensi pemahaman bagi umat pendukung Jokowi menjadi sangat penting. Pesannya jelas: Jokowi tak akan lagi bisa maju pada 2024. Tak ada lagi relevansinya kampanye terus-menerus bagi kemenangan Jokowi. Maka, yang mestinya dilakukan adalah bersama menjalankan kembali peran-peran penting masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara.

Akibat polarisasi politik, selama ini peran-peran masyarakat sipil memang tidak dapat berjalan baik. Selalu ada tekanan sosial yang menghambat, tak terkecuali ego-ego kolektif yang terlalu kuat.

Kita telah terjebak pada klasifikasi simplistis atas golongan-golongan sosial. Hanya ada dua kelompok manusia di atas bumi Indonesia ini, yang kadung lazim disebut dengan cara dehumanis, yaitu cebong dan kampret. Titik. Tak ada kadal, kupu-kupu, jangkrik, apalagi tonggeret. Nyaris setiap interaksi sosial di zaman remang-remang ini ditingkahi dengan identifikasi: apakah seseorang di hadapan kita itu cebong, atau kampret?

Hasilnya, alam sadar ataupun bawah sadar kita membentuk stempel-stempel instan. Jika Anda melontarkan kritik kepada langkah-langkah Jokowi, maka jelas Anda kampret. Jika Anda berani tidak setuju kepada Habib Rizieq atau Amien Rais, sudah pasti Anda cebong.

Cara berpikir massal sedangkal itu menjadikan Jokowi selalu mendapatkan pasukan pembela yang amat kuat bagi setiap tindakannya, mau sekeliru apa pun tindakan itu. Setiap kritik kepada langkah Jokowi serta merta dihadang oleh laskar so called cebong. Pihak oposisi alias so called kampret memang sudah pasti menyerang, tapi peta pertempurannya hanya akan berakhir seimbang. Jokowi tetap bergeming, tak akan merasakan tekanan apa pun, sebab tekanan massa sudah ada yang otomatis menghadapinya.

Ini berbahaya. Pada situasi seperti ini, kita jadi lupa bahwa presiden adalah pemegang mandat rakyat. Pemahaman atas posisi seorang presiden dilumpuhkan oleh pengidolaan total, dirangkai dengan pandangan dunia yang terlalu biner. Padahal, pola yang ideal bagi keberlangsungan pemerintahan yang sehat adalah pemerintah menjalankan kebijakan, dan rakyat mengontrolnya. Ya, rakyat mengontrol, bukan membela habis-habisan.

Jika pembelaan habis-habisan senantiasa dijalankan, mekanisme kontrol itu akan hilang pelan-pelan. Bahkan meski ada kelompok oposisi pun, kekuatan kontrol itu tetap terasa lemah. Kenapa? Sebab setiap upaya kontrol sesehat apa pun tidak akan pernah dilihat sebagai kontrol, melainkan secara gampangan langsung divonis sebagai kenyinyiran para kampret. Mentahlah ia seketika.

Saya setuju, bukan berarti masyarakat sipil wajib senantiasa bersikap kontra kepada pemegang tampuk pemerintahan. Kontrol dan kontra itu beda. Jelas sekali, selama ini Jokowi juga sering diserang secara tidak proporsional. Dengan aneka fitnah, hoaks, pelintiran. Mulai isu PKI hingga anti-Islam. Pada ruang-ruang itulah edukasi publik tetap wajib dijalankan, dengan pelakunya lagi-lagi masyarakat sipil.

Pelurusan fakta berbeda dengan pemujaan dan kampanye. Batas-batasnya memang seringkali masih kabur, tapi lambat laun akan terlihat. Kita ambil contoh. Jika kita membantah sebuah tuduhan ngawur kepada Jokowi sambil membawa data, itu pelurusan fakta. Tapi jika kita selfie-selfie di tol Transjawa sambil pasang caption, "Pakde hebat! Keren! Lop yu pul, Pakdeee!" maka itulah kampanye. Kira-kira begitu hehehe.

Oh, ada lagi. Jika Anda melihat sebuah kritik tanpa dasar atas kebijakan Jokowi, lalu Anda membantahnya sambil menyajikan argumen yang lebih rasional, itu merupakan dialektika. Tapi jika Anda melengkapinya dengan ejekan sadis kepada kaum oposisi, maka boro-boro pelurusan fakta, itu cuma akan jatuh jadi pelanggengan polarisasi.

Masih banyak contoh tindakan lain yang bisa saling dibandingkan dan diperhadapkan. Selama proses lima tahun ke depan, kita akan terus belajar. Syaratnya sudah pasti, yaitu kita sama-sama memahami bahwa Jokowi tidak perlu berkampanye lagi. Karena Jokowi tak lagi perlu kampanye, begitu pun pendukungnya.

Yang kita perlukan saat ini memang bukan lagi kampanye. Kita jauh lebih butuh meredam polarisasi, berorientasi sama-sama kepada perbaikan negeri, sambil kompak menurunkan ego dan gengsi. Berat? Ya, memang berat. Tapi mau tak mau harus dijalankan bersama-sama, sebab kita ingin kembali menjadi Indonesia.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)