Tak Sekadar Memindahkan Ibu Kota

Topik hangat masyarakat Indonesia dalam beberapa akhir ini adalah wacana pemindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo dikabarkan memilih opsi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Isu tersebut sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan bahkan sejak zaman Presiden Bung Karno. Pulau Kalimantan menjadi alternatif kuat sebagai calon lokasi ibu kota baru. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 466 triliun.

Pemindahan ibu kota dianggap sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Kondisi Jakarta sekarang sudah jenuh dan sulit melakukan pengembangan karena keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ibu kota baru diharapkan akan menjadi trigger sehingga memicu perkembangan di luar Jawa.

Melihat kondisi DKI Jakarta sekarang dan permasalahan ketimpangan, isu pemindahan ibu kota ke luar Jawa menjadi logis. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perencanaan yang matang dalam penentuan dan pembangunan ibu kota baru. Tanpa perencanaan matang maka tujuan pemindahan ibu kota tidak berjalan maksimal. Penentuan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan aspek penting untuk mendukung pengembangan ibu kota baru. Apabila dua hal ini tidak dipertimbangkan dengan seksama maka pemindahan ibu kota sama seperti hanya memindahkan masalah.

Pertama, pemisahan fungsi ibu kota. Selama ini fungsi pusat negara masih berada di Jakarta dan sekitarnya. Pusat pemerintahan, perdagangan ekonomi, bisnis, dan industri semua mengumpul di satu kawasan. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi dan mobilitas penduduk serta barang menjadi terpusat. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.663 jiwa/km2 (BPS, 2018), sedangkan luas wilayahnya paling kecil se-Indonesia.

Ketidakseimbangan antara populasi dengan luas wilayah mengakibatkan tekanan penduduk begitu besar. Setiap tahun migrasi ke Jakarta mencapai puluhan ribuan dari berbagai daerah. Kondisi ini memicu munculnya berbagai masalah seperti alih fungsi lahan, kemacetan atau pemanfaatan air tanah berlebihan.

Sudah banyak contoh negara yang mulai menyebarkan fungsi pusat negara ke beberapa kota. Malaysia membangun kawasan Putra Jaya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat ekonomi. Brasil telah memindahkan kegiatannya pusat pemerintahan ke Brasilia dari Rio De Janiero sejak 1960-an. Amerika Serikat memusatkan pemerintahannya di Washington DC, sedangkan pusat ekonomi di New York, Miami, atau Los Angeles. Jumlah penduduk di Washington DC bahkan tidak mencapai 1 juta jiwa.

Konsep ini yang perlu diadopsi oleh pemerintah apabila memang rencana pemindahan akan direalisasikan. Tidak serta merta semua fungsi Jakarta ikut dipindah menuju ke lokasi baru. Apakah nanti fungsi pemerintah atau ekonomi yang dipindah perlu kajian lebih mendalam. Tujuan pemisahan fungsi untuk menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mengurangi tekanan pembangunan. Harapannya mobilitas barang dan penduduk tidak fokus pada satu kota saja tetapi menyebar.

Selain itu akan tercipta interaksi saling menguntungkan antara ibukota baru dengan pusat pertumbuhan lainnya. Kondisi tersebut akan memicu perkembangan pembangunan di luar Jawa. Konsentrasi penduduk di Jawa akan berkurang munculnya pusat-pusat ekonomi baru akibat pemindahan ibu kota.

Pengurangan konsentrasi penduduk juga akan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Pulau-pulau di luar Jawa memiliki kawasan strategis untuk pelestarian alam. Pengurangan tersebut akan menurunkan tekanan pembangunan pada lingkungan hidup. Kondisi daya dukung dan daya tampung lokasi ibu kota dapat terjaga dalam kurun waktu jangka panjang. Sisi lain, tekanan terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa akan menurun karena beban sebagian ibu kota telah dipindah.

Kedua, konektivitas antarwilayah. Salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah memicu pembangunan di luar jawa dengan harapan terjadi pemerataan. Tentu tidak serta merta apabila ibu kota pindah, maka pemerataan akan berjalan dengan sendirinya. Perlu beberapa aspek pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya jaringan konektivitas. Menurut Kuncoro dalam buku Perencanaan Daerah (2012), konektivitas merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan di Indonesia.

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Perlu biaya tinggi dan waktu lebih lama untuk membangun di daerah bergunung atau wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Kerusakan jalan, keterbatasan moda transportasi udara dan laut serta minim fasilitas pendukung masih menjadi masalah di negeri ini. Hal tersebut menghambat kelancaran mobilitas masyarakat, aliran distribusi perdagangan atau barang hasil produksi. Aktivitas ekonomi bisa terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah.

Dukungan secara politis juga penting untuk pembangunan infrastruktur terutama yang terkait konektivitas. Proyek-proyek infrastruktur memiliki rentang waktu penyelesaian dalam jangka panjang. Selama ini banyak kebijakan diganti atau dihentikan seiring dengan pergantian kepemimpinan. Padahal konektivitas akan terjalin apabila pembangunan infrastruktur perhubungan berjalan secara berkesinambungan.

Komitmen jangka panjang penting agar pembangunan bisa dilanjutkan kepala negara/daerah lintas periode. Kesinambungan adalah kunci bagi keberhasilan suatu rencana pembangunan jangka panjang. Apabila tidak sinkron, maka tidak akan terjalin konektivitas. Hal ini hanya akan menghamburkan-hamburkan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi dana infrastruktur selalu memiliki proporsi paling besar dari anggaran.

Tujuan pemerataan dari pemindahan ibu kota sulit terwujud apabila tidak didukung konektivitas antarwilayah. Hal ini karena daerah yang minim konektivitas akan tetap terhambat untuk berinteraksi dengan pusat pertumbuhan atau ibukota baru. Apabila kondisinya seperti ini, maka perkembangan hanya terpusat di Jawa atau lokasi ibu kota baru. Multiplier effect (dampak pengganda) ibu kota baru tidak akan memberi dampak sampai skala nasional.

Konektivitas diperlukan agar melancarkan aliran barang maupun dari atau ke ibu kota baru dengan pusat pertumbuhan lainnya. Hal tersebut akan menciptakan interaksi saling menguntungkan antarwilayah. Perkembangan ibu kota baru akan pesat karena mendapat besarnya dukungan dari pusat pertumbuhan lainnya. Dukungan bisa berupa suplai bahan produksi, hasil industri, atau tenaga kerja.

Pusat pertumbuhan juga mendapatkan keuntungan karena kegiatan ekonomi berjalan untuk memenuhi kebutuhan dari ibu kota baru. Apabila memang ibu kota pindah ke Pulau Kalimantan, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan konektivitas Indonesia Timur. Hal ini akan memberikan peluang pusat pertumbuhan di Indonesia Timur untuk menangkap peluang multiplier effect dari ibu kota baru. Apabila kondisi ini berjalan dengan lancar maka tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pemisahan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan poin krusial untuk mendukung pengembangan ibu kota baru. Pemindahan ibu kota tidak akan berdampak luas apabila pembagian fungsi tidak jelas serta tidak dibarengi pembangunan konektivitas. Jangan sampai uang negara sebanyak ratusan triliun terbuang sia-sia. Pemindahan ibu kota tidak sesederhana memindahkan gedung atau relokasi kawasan.

Memindahkan ibu kota berarti akan mengubah arah perkembangan skala nasional. Oleh karena itu, semua aspek perlu dikaji secara detail baik aspek biaya, infrastruktur, ekonomi, geopolitik, termasuk dampak lingkungan. Hal ini agar lokasi memang benar layak untuk pembangunan dan menampung aktivitas ibu kota dalam jangka panjang. Selain itu perlu perencanaan strategi yang matang agar dampak ibu kota baru dapat memberikan manfaat dalam lingkup luas, tidak hanya sekedar pindah lokasi.

Gilang Adinugroho alumnus Magister Geografi Universitas Gadjah Mada, konsultan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Wilayah