DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 21 Maret 2019, 16:10 WIB

Kolom

Diplomasi Indonesia Merangkul Indo-Pasifik

P. L. E Priatna - detikNews
Diplomasi Indonesia Merangkul Indo-Pasifik Foto: Seysha Desnikia
Jakarta -

Kementerian Luar Negeri kembali melalui "pendekatan jemput bola", menggagas pertemuan terobosan melintasi anggota KTT Asia Timur (EAS), bertema Indo-Pasifik di kuartal pertama Maret 2019 ini.

Indonesia tidak ingin kawasan Indo-Pasifik ini menjadi teater besar, perang dingin baru, dalil persaingan politik dan ekonomi Amerika Serikat (AS) dengan China. AS beserta barisan Quad (Australia, Jepang, India) perlahan menurunkan kualitas peran ASEAN dengan membesarkan aktor baru, India, untuk menghadapi China. Dan kita tidak menginginkan kawasan ini menjadi ajang kompetisi ala Thucydides Trap-nya Graham Allison, yang pada akhir kita menjadi satelit yang harus memilih berkubu dengan siapa. Indonesia adalah tulang punggung kekuatan non-blok.

Pertemuan Tingkat Menteri para Menteri Luar Negeri dari 18 negara yang tergabung dalam forum KTT Asia Timur tersebut mendapat sambutan dan berlangsung di Jakarta, 20 Maret 2019. Hadir antara lain Wakil Perdana Menteri Selandia Baru yang merangkap Menteri Luar Negeri Peter Winston, Menlu Australia Maryne Paine, penasihat khusus PM Jepang Kentaro Sonoura, Menlu Brunei Darussalam Dato Pehin Yusof, dan para pejabat penting setingkat wakil Menteri Luar Negeri anggota ASEAN dan EAS lainnya.

Format pertemuan ala retreat Menlu ASEAN ini terbagi dalam dua sesi, yaitu diskusi tentang konsep Indo-Pasifik dan kedua, potensi proyek kerja samanya.

Mengapa Penting?

"Kawasan Indo-Pasifik yang merupakan rumah bagi 3/5 populasi dunia dengan total GDP mencapai hampir 52 triliun dolar AS, sehingga stabilitas dan kerja sama yang inklusif sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan," demikian Wapres Jusuf Kalla mengatakan saat membuka forum Dialog Tingkat Tinggi Kerja Sama Indo-Pasifik tersebut.

"Inisiatif Indonesia untuk menggalang dialog kerja sama di kawasan Indo-Pasifik sesungguhnya berangkat dari pandangan Indonesia yang melihat Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas," demikian tegas Menlu Retno Marsudi saat menyampaikan kata sambutan.

Indo-Pasifik yang dimaksud di sini adalah negara-negara yang terletak secara geografis di belahan kawasan Samudera Hindia (Indian Ocean) dan bentangan kawasan laut Samudra Pasifik (Pacific Ocean).

Indo-Pasifik bukan kependekan atau singkatan dari "Indonesia-Pasifik", bukan juga nama baru pengganti Samudera Hindia. Indo-Pasifik adalah titik-titik geografis yang membentangkan luas wilayah dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik.

Parameter fisik Samudera India areanya mencakup luas 68,6 juta kilometer persegi. Samudera Pasifik areanya mencakup 155,6 juta kilometer persegi. Garis pantai (coastaline) Samudera Hindia mencapai 66.526 km dan Samudera Pasifik mencapai panjang 135.663 km. Sementara Samudera Atlantik jarak panjangnya 111.866.

Kondisi geografis di antara dua samudra itu tentulah amat strategis dari sisi politik, militer, ataupun ekonomi. Satu contoh, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi sea lanes bagi arus pelayaran internasional yang melewati wilayah perairan Indonesia, termasuk 39 selat yang tersebar di wilayah perairan Indonesia dan 4 di antaranya merupakan choke point (dari 9 choke point di dunia).

Mengingat posisi geostrategis, geopolitik, berikut peluang kerja sama yang ada, sejak 2013 Indonesia telah menggagas berbagai cara untuk membangun dan menjamin kawasan Indo-Pasifik terjaga kestabilan dan keamanannya. Sehingga potensi pembangunan dan kerja sama di kawasan ini pun bisa dikembangkan dan dinikmati.

Indonesia bersama ASEAN telah mampu menciptakan stabilitas di kawasan dalam 5 dasawarsa terakhir di kawasan. Rasa saling percaya dalam semangat kerja sama ini menjadi modal kuat dalam menghadapi trust deficit, rasa curiga dan tidak percaya, yang menimbulkan kesalahpahaman dan konflik.

Salah satu modal untuk membangun rasa saling percaya dalam mengembangkan kerja sama internasional itu, Indonesia dan ASEAN memiliki formula khas adanya treaty of amity and cooperation (TAC) sebagai jaminan bagi semua pemangku kepentingan tidak ingkar janji atau malah wan-prestasi. Memasuki kawasan EAS plus ini (melintasi Indo-Pasifik) gagasan meletakkan TAC serupa sebagai kartu jaminan adalah sebuah tuntutan yang logis.

Bukan Organisasi Baru

Bagaimana mengembangkan potensi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, melintasi tumpang tindih dengan kerja sama IORA, APEC, SAGAR atau pun ASEAN yang lebih dulu berjalan?

Jawaban teoritisnya sederhana. Kita tidak membuat organisasi baru. Biarkan organisasi yang sudah ada tetap eksis dan saling bersinergi, saling melengkapi dan tidak saling merugikan.

Lalu apa yang harus dilakukan? Kementerian Luar Negeri dimotori Kepala BPPK Dr Siswo Pramono melakukan "blusukan intelektual", tukar pandangan dan diskusi dengan berbagai kalangan akademis, universitas dan para pakar (dalam dan luar negeri) termasuk pemerintah daerah untuk mencoba menghadirkan sebuah konsep besar Indonesia's Perspective For ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Jadi, konsep besar Indonesia di Indo-Pasifik ini adalah sentralitas ASEAN. Meletakkan peran sentral ASEAN sebagai leader dan dealer pengelola peta stabilitas kawasan sekaligus pemrakarsa perluasan dan pendalaman kerja sama yang melintasi proyek kerja sama kemaritiman, infrastruktur kemaritiman, energi, transfer teknologi, pengembangan logistik, dan lain sebagainya.

Mekanisme perluasan dan pendalaman kerja sama segitiga misal, dari IORA, APEC, dan ASEAN sesungguhnya kalau bisa berjalan baik dan saling melengkapi tentu sangat berarti. Indo-Pasifik menjadi kawasan lintas pertumbuhan dengan orbit dan satelitnya semakin menjangkau belahan dunia, menyebarkan kemakmuran.

P.L.E.Priatna diplomat, peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed