Kolom

Di Balik Sejahteranya Daerah Pemekaran

Ulul Azmi Afrizal Rizqi - detikNews
Selasa, 29 Jan 2019 12:06 WIB
Foto: Imam Suripto
Foto: Imam Suripto
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis angka kemiskinan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018. Secara nasional, BPS kembali mencatat penurunan angka kemiskinan. Setelah menorehkan satu digit angka pada Maret 2018, BPS kembali melaporkan angka kemiskinan Indonesia pada September 2018 sebesar 9,66 persen. Turun 0,16 persen dari angka Maret 2018 sebesar 9,82 persen.

Angka agregasi nasional tersebut diperoleh dari kompilasi tingkat provinsi. Dari 34 provinsi, hanya empat provinsi yang mengalami peningkatan angka kemiskinan, yakni Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sisanya cukup membuat kepala daerah masing-masing patut berbangga dengan penurunan kemiskinan secara statistik.

Berbicara mengenai kemiskinan tingkat provinsi, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan terendah. Pada September 2018, BPS mencatat persentase kemiskinan DKI Jakarta sebesar 3,55 persen. Turun 0,02 persen dibandingkan Maret 2018 sebesar 3,57 persen. Sementara Papua masih menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 27,43 persen.

Berbicara data kemiskinan tingkat provinsi, sebuah ironi muncul dan patut menjadi pertanyaan. Beberapa provinsi baru atau hasil pemekaran ternyata mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan provinsi induk. Apa yang menyebabkan hal tersebut dan mengapa dapat terjadi?

Pemekaran Wilayah

Mengenai pemekaran wilayah, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut memungkinkan suatu wilayah mengalami pemekaran atau bergabung menjadi satu wilayah administratif. Namun, dengan pertimbangan faktor geografis dan ekonomi, lebih banyak wilayah yang mengalami pemekaran daripada penggabungan.

Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kepualauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Kepualauan Bangka Belitung merupakan sederet provinsi baru di Indonesia yang berdiri setelah tahun 1999. Atas berbagai pertimbangan dan untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah mengetok palu mendukung pembentukan provinsi baru.

Menjadi daerah yang mandiri dan berdikari adalah konsekuensi yang harus dijalani setelah berpisah dari provinsi induk. Tantangannya, mampu berjalan sendiri meski harus merangkak terlebih dahulu atau gagal karena ketidaksiapan lepas dari rangkulan induk. Itu menjadi tantangan dan tanggung jawab wilayah pemekaran. Kenyataannya, secara sepintas dapat diprediksi bahwa wilayah pemekaran akan lebih maju dibandingkan daerah induk. Mereka dinilai memiliki daya dan kekayaan berlebih untuk menjadi wilayah mandiri.

Lebih Sejahtera

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, data menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah pemekaran lebih sejahtera dibandingkan daerah induknya. BPS mencatat angka kemiskinan pada tujuh wilayah pemekaran yang disebutkan sebelumnya, lima di antaranya memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan daerah induk.

Meski secara nasional masih tinggi, Papua Barat memliki persentase kemiskinan sebesar 22,66 persen pada September 2018. Lebih rendah daripada Papua yang mencatat persentase 27,43 persen. Kecuali Kalimantan Utara dan Gorontalo, wilayah pemekaran lain seperti Maluku Utara (6,62%), Banten (5,25%), Kepulauan Riau (5,83%), dan Kepulauan Bangka Belitung (4,77%) juga memiliki persentase kemsikinan yang lebih rendah darpada daerah induknya.

Jika dikaitkan dengan pembangunan manusia, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan hal yang tidak berbeda jauh. Empat dari tujuh wilayah pemekaran memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Papua Barat memiliki IPM tahun 2017 sebesar 62,99. Lebih tinggi daripada Papua yang memiliki IPM 59,09. Sementara Banten dengan IPM 71,42 lebih tinggi daripada Jawa Barat dengan IPM 70,69. Kepulauan Riau mencatat IPM sebesar 74,45, sedangkan Riau memiliki IPM 71,79. Kepulauan Bangka Beitung memiliki IPM 69,99, sedangkan Sumatera Selatan 68,86.

Dari data kemiskinan dan IPM dapat dilihat bahwa sebagian besar daerah pemekaran secara statistik lebih sejahtera daripada daerah asalnya. Setidaknya ada tiga argumen untuk mendukung data tersebut. Pertama yaitu pemerataan pembangunan. Suatu daerah mengalami pemekaran biasanya dikarenakan merasa kurang terjamah oleh ibu kota provinsi. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut terhambat dan tertinggal dari pusat pemerintahan.

Salah satu solusi untuk mengatasinya yaitu melakukan pemekaran wilayah yang diharapkan mampu lebih fokus dalam membangun dan menata wilayah sendiri. Termasuk dalam penanganan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bakal lebih fokus dan memperhatikan masyarakatnya. Kebijakan di bidang pangan dan kesejahteraan dapat diatur dengan lingkup wilayah yang lebih kecil dibandingkan sebelum mengalami pemekaran.

Kedua, dengan adanya pemekaran wilayah akses pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Cakupan wilayah yang lebih kecil dibandingkan saat masih bersama daerah induk menyebabkan masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mencapai pusat pelayanan publik. Biaya yang "diselamatkan" tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pangan dan kesehatan misalnya.

Ketiga yaitu memaksimalkan potensi daerah lokal. Suatu daerah biasanya berani melakukan pemekaran karena dirasa memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan apabila dikelola sendiri. Seperti Kepualauan Bangka Belitung yang menyimpan kekayaan timah dan Kepulauan Riau dengan potensi tambang bauksit. Sedangkan Kalimantan Utara menjanjikan potensi mineral dan energi yang tidak sedikit jumlahnya. Batuan gamping, sirtu, hingga minyak dan gas menjadi kekuatan Kalimantan Utara untuk menyejajarkan diri dengan daerah maju lainnya.

Ketiga argumen tersebut sedikit memperkuat alasan daerah pemekaran memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul dibandingkan daerah induk. Bagi daerah induk, hal tersebut dapat dijadikan contoh untuk lebih memaksimalkan potensi daerah yang ada. Terus melakukan pemekaran wilayah bukanlah solusi terbaik untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, lebih kepada penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung dan berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ulul Azmi Afrizal Rizqi BPS Kabupaten Maluku Tengah

(mmu/mmu)