DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 23 Januari 2019, 11:20 WIB

Kolom

Pilpres 2019 dan Hitam-Putih Narasi Ekonomi

Munib Ansori - detikNews
Pilpres 2019 dan Hitam-Putih Narasi Ekonomi
Jakarta -

Narasi ekonomi dan Pilpres 2019 agaknya memang mesti disebut dalam satu tarikan napas. Karena di setiap kegiatan kampanye, kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berikut para pendukungnya sama-sama agresif mengusung persoalan ekonomi sebagai topik idola.

Bila Paslon 01 (Joko Widodo – Ma'ruf Amin) secara terang-benderang menarasikan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, maka Paslon 02 (Prabowo Subianto – Sandiaga Uno) tak kalah gamblang mengumbar celah kegagalan pengelolaan ekonomi yang diselenggarakan oleh kontestan petahana.

Di mata penantang, sejumlah persoalan yang membelit ekonomi merupakan titik paling lemah incumbent. Para influencer mereka, baik di media sosial maupun di depan kamera televisi, tak sedikit pun lelah menggelorakan kegagalan petahana melunasi janji kampanye 2014, khususnya terkait bidang ekonomi.

Melesetnya janji memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7%, membengkaknya utang luar negeri yang menyentuh angka sekitar Rp 5.000 triliun, dan kegagalan mewujudkan produksi mobil Esemka menjadi tiga peluru tajam yang terus menerus ditembakkan untuk mengoyak reputasi petahana.

Terhadap tiga isu tersebut, penantang sepertinya memang berada di atas angin. Pada saat yang sama, incumbent terlihat gelagapan dalam melakukan kontra-narasi. Karena faktanya, pertumbuhan ekonomi memang hanya mampu menyentuh angka di sekitar 5%, utang luar negeri tumbuh rata-rata dua digit, dan pabrik otomotif Esemka entah ada di mana.

Sementara isu musiman yang kerap dimanfaatkan penantang antara lain derasnya impor pangan, defisit neraca perdagangan, layanan BPJS Kesehatan, tenaga kerja asing, dan tersungkurnya kurs rupiah. Pada saat yang tepat, jurus-jurus tersebut dikeluarkan untuk memecundangi elektabilitas petahana.

Kendati begitu banyak celah yang dimiliki kandidat 02, bukan berarti kontestan 01 melarat kinerja. Dalam perspektif makroekonomi, petahana memiliki prestasi dalam hal pengendalian inflasi di bawah 3,5%. Hal demikian tercermin begitu jelas pada stabilitas harga-harga kebutuhan pokok, baik pada hari-hari biasa maupun hari-hari besar keagamaan.

Performa petahana dalam pembangunan infrastruktur juga sulit untuk dibantah. Sepanjang empat tahun terakhir, begitu masif pembangunan bandara, pelabuhan, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), jalan raya, jalan tol, jembatan, bendungan, hingga saluran irigasi.

Divestasi 51% saham Freeport, akuisisi Blok Mahakam, dan pengambilalihan Blok Rokan juga dapat berelasi positif terhadap performa incumbent. Belum lagi kebijakan fiskal 2019 yang begitu jelas mengarah ke daerah, desa, dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Juga, capaian kuantitatif di bidang penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, hingga program pembangunan perumahan. Sejumlah variabel tersebut dipercaya mampu memikat simpati para calon pemilih.

***

Narasi ekonomi pada musim kampanye Pilpres 2019 lebih menonjol pada wilayah persepsi ketimbang debat secara teknokratik. Selebrasi capaian kinerja petahana mesti dibaca dalam perspektif penguatan reputasi Paslon 01. Demikian halnya kritik pedas yang dilontarkan penantang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar membangun personal branding Paslon 02.

Karena bersifat politis, narasi tentang ekonomi acap diselenggarakan secara kurang objektif. Senantiasa dinilai keliru oleh penyokong penantang dan selalu benar di mata pendukung petahana. Padahal, pada setiap kebijakan publik di dalam dirinya mengandung trade off atau hal ihwal yang harus dikorbankan atas pilihan yang diambil. Pun dalam kebijakan ekonomi, mesti terdapat perspektif time lag atau jeda waktu cukup panjang untuk menikmati hasilnya.

Hilangnya analisis multi-variabel tersebut pada gilirannya memicu munculnya warna hitam-putih dalam panorama diskusi publik. Sehingga pada titik tertentu, perbincangan tentang ekonomi diselenggarakan dengan begitu brutal alias defisit akal sehat yang teramat kentara.

Dalam lingkar elite oposisi, yang menonjol hanya tudingan pemerintah tukang impor, rezim jago utang, janji palsu pertumbuhan ekonomi, hoaks mobil Esemka, dan banjir TKA China. Terasa rada sunyi dari argumentasi bernas, logis, dan berbasis riset.

Di pihak lain, para ekonom di lingkar dalam pemerintah tampak kurang greget menguraikan hasil riset akademik tentang resonansi kuat antara fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan harga minyak dunia dan harga komoditas di pasar internasional. Mereka terkesan lalai menjelaskan teori tentang elastisitas relaksasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dengan pergerakan kurs rupiah. Konsep dasar mengenai global value chain (rantai nilai global) juga alpa digunakan untuk menjelaskan duduk perkara industri otomotif, utamanya berkaitan dengan produksi mobil Esemka.

Setali tiga uang, lingkar elite petahana tampak kurang lincah menjelaskan makna pembangunan. Dalam realisasi infrastruktur, misalnya, yang ditonjolkan hanyalah bangunan fisik dan data-data kuantitatif belaka. Sementara abstraksi tentang tersambungnya beton-beton jalan tol minim diucapkan. Begitu pula refleksi mendalam mengenai makna angka-angka inflasi jarang didengar oleh publik.

***

Di tengah semakin mendidihnya suhu politik, tawuran narasi ekonomi bakal berlangsung kian sengit. Seluruh kanal media akan lebih sesak dijejali oleh eskalasi kritik dari penantang maupun parade kinerja ala petahana. Setiap kebijakan ekonomi yang telah dirilis pemerintah bakal disertai jual beli narasi antarpendukung paslon, bahkan sangat mungkin digoreng sampai gosong untuk mendegradasi reputasi incumbent.

Sebagaimana sudah kerap diucapkan kelompok penantang, mereka bakal mengusung topik utama kampanye terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja. Dari sisi strategi, perspektif demikian sudah sangat tepat.

Jika di Amerika Serikat persoalan pajak menjadi topik paling ramai diperbincangkan pada musim Pilpres, maka di Indonesia harga kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan menjadi isu yang paling antusias dipercakapkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar rakyat di Tanah Air.

Tetapi, kelompok penantang agaknya bakal sedikit gagap untuk menarasikan kegagalan pemerintah dalam hal stabilitas harga di sektor pangan. Pasalnya, sepanjang 2018 lalu, petahana telah mengambil pilihan berisiko demi menertibkan harga di tahun pemilu, yaitu dengan menempuh kebijakan kontroversial berupa impor beras dua juta ton. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik juga dipaksa bergeming oleh pemerintah hingga masa pencoblosan. Baik beras, BBM, maupun listrik merupakan lokomotif harga dalam konteks ekonomi domestik.

Justru, kelompok oposisi masih memiliki celah untuk masuk pada topik tenaga kerja, betapa pun pemerintah mengklaim telah menciptakan lebih dari 10 juta lapangan pekerjaan. Kecuali data-data realisasi tersebut memang menyajikan peluang untuk diuji kredibilitasnya, generasi milenial hari-hari ini juga tengah sensitif pada narasi sulitnya mencari kerja.

Sementara dua variabel eksternal, yakni kebijakan suku bunga The Federal Reserve dan pergerakan harga minyak dunia, sedang sama-sama ditunggu perkembangannya oleh kedua paslon. Dua variabel ini punya relasi kuat dengan reputasi kedua kontestan.

Apabila di masa-masa debat Pilpres 2019 rupiah tiba-tiba rontok oleh sentimen The Fed dan BBM non subsidi terpaksa mesti naik karena terpapar amok harga minyak dunia, maka kedua peristiwa tersebut dapat menjadi malapetaka bagi reputasi kandidat 01 namun berkah untuk kampanye kontestan 02.

Ibarat permainan sepak bola, debat Pilpres adalah babak adu penalti. Kedua Paslon sama-sama berpeluang mencuri gol-gol kemenangan dalam adu tos-tosan ini. Sementara bagi publik yang menonton, laga debat bertema ekonomi bakal memberikan ruang yang cukup lebar untuk menilai kualitas konsep dan detail dari Jokowinomics-Ma'rufnomics versus Prabowonomics-Sandinomics.

Munib Ansori pemerhati kebijakan ekonomi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed