Adu Kuat Strategi Pemenangan Pilpres

Sahut-menyahut dan saling memberi respons antartim sukses (timses) jelang 17 April 2019 semakin menajam. Cuaca politik pun semakin panas sebagai polusi dari gesekan 16 partai politik yang akan bertarung sengit di pileg dan pilpres yang akan dihelat sekaligus. Strategi, taktik, dan tawaran perubahan menggema keras dalam rangka mendulang dukungan dari berbagai level.

Di alam demokrasi langsung dengan sistem suara terbanyak (popular vote), politik membutuhkan dua hal sekaligus yaitu isi kepala dan jumlah kepala. Isi kepala berhubungan dengan sosok calon, kemampuan finansial, dan performa timses. Adapun untuk jumlah kepala jelas berhubungan dengan akumulasi suara pemilih untuk memenangkan konsep 50 plus 1.

Sengitnya pertempuran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amien jelas merupakan sesuatu yang normal, mengingat Pilpres 2019 adalah laga rematch (pertandingan ulang). Selisih suara Prabowo atas Jokowi dengan 8,4 juta suara pada Pilpres 2014 adalah evaluasi terbesar untuk dijadikan pelajaran jika kubu jenderal tak ingin gigit jari dalam menghadapi kekalahan.

Setidaknya ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing timses dalam menjalankan strategi pemenangan baik di ruang monologis maupun ruang dialogis. Tujuannya adalah menjaga mesin politik tetap panas dalam rangka mendekap kemenangan. Para elite, calon, dan juga timses harus mampu menjalankan ritme dalam wilayah aspek kemampuan merawat isu, penguasaan wilayah, dan juga tawaran perubahan melalui program keberpihakan terhadap masyarakat.

Isu yang masih sering muncul ke permukaan berkaitan dengan politik identitas tidak terlepas dari latar belakang agama, kualitas keagamaan, dan kedekatan dengan tokoh-tokoh agama. Ketiga isu tersebut saling bersahutan dalam perdebatan publik mengingat pengaruh framing yang dibuat oleh media semakin memperuncing isu tersebut dalam percakapan warga negara.

Hal tersebut dapat dilihat dari membesarnya dominasi gerakan agama tertentu di berbagai pelosok Tanah Air. Gerakan itu dengan satu perasaan bersama bahwa membela ulama, agama, dan negara adalah satu tafsir atas kecintaan pada Indonesia. Fenomena ini jelas merupakan realitas politik yang mau tidak mau atau suka tidak suka membentang dari barat sampai di timur Indonesia. Situasi itu jelas merupakan gambaran dari bagaimana politik berkembang menyesuaikan kondisi sosial yang ada.

Belakangan menggema wacana Tes Baca Alquran yang diinisiasi oleh Ikatan Dai Aceh bagi pasangan capres dan cawapres, meski konstitusi tidak mensyaratkan kemampuan bacaan Alquran dalam memilih pasangan calon. Wacana itu merupakan perkembangan dari saling curiga terhadap kualitas keislaman masing-masing calon. Hal tersebut juga didasarkan pada menguatnya dominasi rmotif agama yang dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa yang muncul karena anggapan kelemahan negara dalam memayungi permasalahan.

Secara geografis dan sebaran penduduk posisi Pulau Jawa masih menjadi lumbung suara yang harus digarap secara serius jika tak ingin dihadapkan pada kekalahan. Baik barisan TKN Jokowi-Ma'ruf ataupun BPN Prabowo-Sandi haruslah realistis dan menghindari klaim-klaim penguasaan wilayah jika tak ingin kehilangan dukungan masyarakat akar rumput.

Selain itu juga daerah-daerah dengan jumlah padat penduduk selain di luar wilayah Pulau Jawa sepertinya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Riau patut menjadi sasaran prioritas untuk dikuasai. Tidak ada jaminan basis salah satu partai politik di wilayah tertentu akan menjadi daerah penyumbang suara untuk pasangan tertentu. Mengingat peta dukungan masyarakat bersifat elastis-pragmatis yang akan mudah berpindah arah ketika kepentingan didapat.

Dalam kaitannya dengan rezim saat ini, PDIP harus berbenah agar banteng tetap memimpin lima tahun mendatang. Langkah BPN Prabowo- Sandi yang memindahkan markas pertempuran ke Kota Solo merupakan penetrasi gagah dalam menggempur rumah kekuasaan dukungan petahana. Secara sederhana memang gerak TKN diuntungkan oleh kekuasaan yang masih di bawah telunjuk Jokowi sehingga lebih mudah meyakinkan masyarakat. Sedangkan BPN diisi oleh deretan orang-orang berpengalaman seperti SBY, Amien Rais, dan tokoh-tokoh agama yang lain.

Mendulang suara lewat tawaran program yang pro kehendak rakyat adalah bagian dari agenda politik yang tidak boleh diabaikan. Hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang bernuansa keberpihakan adalah sesuatu yang fundamental untuk dihadirkan. Harga sandang dan pangan yang murah meriah merupakan cita-cita dari setiap masyarakat dalam menantang hidup yang keras ini.

Masyarakat juga tidak membutuhkan sosialisasi program yang terlampau teoritis dan jelimet karena wilayah sasar utama adalah masyarakat bawah. Sementara itu tontonan perdebatan Fadli Zon, Adian Napitupulu, Ali Mochtar Ngabalin, Raja Juli Antoni, Rocky Gerung di mata kamera jelas wilayah sasarnya adalah kelas menengah ke atas yang jumlahnya tidaklah terlalu banyak.

Manuver yang dilakukan oleh partai politik pendukung juga harus ditertibkan jangan sampai merusak satu peta rekayasa kemenangan yang sedang digarap oleh timses masing-masing pendukung. Tawaran program harus menyasar pada sesuatu yang dapat dirasakan secara bersama oleh lapisan masyarakat, sehingga berdebat terlalu serius urusan poligami dan antiperda agama seperti yang dilakukan oleh PSI jelas blunder besar dan merupakan napas tak sedap yang harus dihentikan segera.

Masing-masing timses juga harus saling memberi pendidikan politik yang sehat dalam rangka membantu masyarakat menentukan pilihan pemimpin yang mampu memberikan manfaat kepada keindonesiaan dan kebangsaan. Timses punya beban amanah yang besar karena hasil dari pilihan politik akan menghasilkan tangis atau duka untuk lima tahun mendatang.

Adi Munazir, S.H aktivis IMM dan konsultan hukum Supreme Law Firm Malang