DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 08 November 2018, 13:06 WIB

Kolom

Daftar Pemilih (yang) Tak Kunjung Selesai

Didih M Sudi - detikNews
Daftar Pemilih (yang) Tak Kunjung Selesai Foto: Dwi Andayani
Jakarta -

Persaingan antarpeserta pemilu sudah mulai tampak seiring dengan berlangsungnya masa kampanye. Tidak hanya antarkandidat calon presiden dan wakil presiden namun juga antar-tim kampanye dan antarpendukung. Demikian juga perjuangan para calon anggota legislatif yang harus berjuang di tengah ingar bingar persaingan capres/cawapres.

Di tengah liputan media dan atraksi kampanye, salah satu unsur pemilu yang penting dan menentukan jangan sampai dilupakan. Apalagi kalau bukan daftar pemilih. Sukses-tidaknya pemilu ditentukan juga oleh kualitas daftar pemilih. Bukankah semua persaingan di pemilu pada hakikatnya adalah memperebutkan suara pemilih?

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 198 Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Mereka didaftar satu kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, penetapan daftar pemilih melalui proses yang panjang, kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) sebagai pemegang otoritas data kependudukan dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Proses penyusunan dimulai dari penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Dukcapil, disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) selama 30 hari untuk kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Panitia Pemungutan Suara (PPS) kemudian mengumumkan DPS untuk dimintakan tanggapan masyarakat selama 14 hari dan dilakukan perbaikan. DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan kembali ke masyarakat selama tujuh hari, disusun kembali, kemudian ditetapkan sebagai DPT, dan diumumkan ke publik sebagai daftar pemilih yang berhak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Melihat rangkaian pemutakhiran daftar pemilih, semestinya DPT itu merupakan produk final. Tidak ada lagi perubahan terhadap daftar pemilih setelah DPT ditetapkan. Bagi mereka yang karena satu dan lain hal belum atau tidak masuk DPT, UU masih memberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS pada hari pemungutan suara.

Hanya saja, sebagaimana telah terjadi, ternyata DPT yang telah ditetapkan ini pun berubah. Bahkan muncul istilah baru, yakni DPTHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan), suatu istilah yang tidak dikenal, baik di PKPU No.11 tahun 2018 maupun UU No.7 tahun 2017. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 dan perubahannya, DPT mulai diumumkan 28 Agustus 2018. Rekapitulasi di tingkat nasional pada 4-6 September 2018.

Data Ganda

Pada saat melakukan rekapitulasi tingkat nasional pada 5 September 2018, KPU menetapkan DPT sebanyak 187.781.884 pemilih, dengan rincian 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri. Dalam rapat pleno rekapitulasi inilah mengemuka adanya dugaan data ganda. Tidak tanggung-tanggung, parpol pengusung Prabowo-Sandi menyampaikan adanya 8,1 juta pemilih, sementara Bawaslu menyampaikan sebanyak 2,9 juta pemilih ganda berpotensi ganda.

Walau Bawaslu memberikan waktu yang panjang kepada KPU untuk memperbaiki data tersebut, namun KPU dengan berbagai pertimbangan dan argumen percaya diri untuk menyelesaikan persoalan data ganda tersebut dalam 10 hari. Artinya, DPT akan kembali ditetapkan pada 16 September.

Persoalan dugaan data ganda sangat penting untuk diselesaikan untuk meminimalisasi dugaan penyalahgunaan hak pilih. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali secara teoretis memungkinkan untuk memberikan suara lebih dari satu kali sebanyak dia terdaftar di TPS. Dan, kalau ini tidak diselesaikan bisa menjadi bola liar yang dapat digoreng oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang kalah nantinya.

KPU bersama Parpol dan Bawaslu menyandingkan data pemilih yang dianggap ganda. Diolah, kemudian ditetapkan secara berjenjang. Pada saat penetapan rekapitulasi pada 16 September, tadinya diharapkan ini menjadi akhir dari perjalanan DPT. Dalam rapat ini KPU menghapus data sebanyak 671.911 jiwa sehingga jumlahnya menjadi 187.109.973 pemilih. Artinya, ada sebanyak 0,36 persen data yang berhasil diidentifikasi ganda dan dihapus. Inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-1 (DPTHP-1).

Penyandingan dan penetapan daftar pemilih ganda di beberapa daerah belum optimal sampai waktu yang telah ditetapkan. Karenanya KPU kembali diberi waktu selama maksimal 60 hari untuk memperbaikinya. Tidak hanya pemilih ganda, namun juga memasukkan pemilih baru yang belum terdaftar di DPT.

Pemilih Baru

Di tengah proses penyandingan dan pencermatan data, pada pekan pertama Oktober, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil merilis jumlah pemilih yang tidak masuk dalam DPT dengan jumlah yang fantastis. Angka ini diperoleh dengan menganalisis DPT yang ditetapkan KPU disandingkan dengan DP4. Hasilnya ada lebih dari 31 juta pemilih yang ada di DP4, tapi kemudian menghilang di DPT. DP4 sendiri berjumlah 196.545.636 pemilih.

Secara rinci, dari 185.084.629 pemilih dalam negeri di DPTHP-1, yang berhasil diverifikasi hanya 160.502.33 pemilih. Selebihnya masih ada 31.975.830 jiwa yang tidak dapat diverifikasi. Artinya, lebih dari 31 juta pemilih yang ada di DP4 tidak ada di DPT. Jumlah ini tidak main-main karena merupakan 17,28 persen dari jumlah DPT. Separuh saja terbukti saat diverifikasi, akan ada penambahan sekitar15 juta pemilih.

Pembenahan

Melihat penetapan DPT yang berlarut-larut dan pentingnya akuntabilitas daftar pemilih pemilu, maka setidaknya ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki. Pertama, restrukturisasi petugas pendataan pemilih di lapangan. Selama ini masih ada banyak pemilih yang tidak terdata karena tidak didatangi petugas coklit.

Dalam hal ini pembenahan petugas di lapangan harus diperbaiki, baik dari sistem rekrutmen, pembekalan (bimtek), maupun semangat kerja. Jangan sampai petugas Pantarlih yang berkinerja buruk dalam suatu pemilu direkrut lagi pada pemilu berikutnya.

Kedua, peningkatan kesadaran peserta pemilu dalam mengawal pendataan pemilih. Dari pemilu ke pemilu terkesan pendataan pemilih ini sepi dari perhatian peserta pemilu. Jangan sampai baru ribut saat menjelang pemungutan suara ketika ada nama kader yang tidak masuk DPT. Atau, ribut setelah pemungutan suara ketika pemenang pemilu telah diketahui.

Ketiga, optimasi penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi berguna antara lain untuk mendeteksi data ganda agar data yang dimiliki betul-betul sesuai dengan data lapangan dan mutakhir.

KPU sudah mengembangkan teknologi informasi dalam memutakhirkan daftar pemilih yang disebut SIDALIH (Sistem Informasi Daftar Pemilih). Sistem yang sebenarnya telah digunakan pada Pemilu 2014 dan berbagai pilkada ini seharusnya semakin matang dalam pengembangannya. Hanya saja dalam versi yang digunakan dalam Pemilu 2019 ini malah mengalami kemunduran, baik dari fitur maupun kemudahan aksesnya. Hal ini menyulitkan petugas dan operator di level kabupaten/kota dan kecamatan yang harus lembur mengolah data.

Seharusnya perubahan atau pengembangan dilakukan dengan cara menguji coba terlebih dahulu di beberapa daerah. Setelah dianggap andal baru diterapkan secara nasional untuk mengelola data pemilih ratusan juta jiwa.

Keempat, koordinasi antara KPU dan Dukcapil perlu ditingkatkan. Dilihat dari segi tata kelola, bagaimana pun Dukcapil seharusnya menyampaikan data pemilih tidak di ujung tahapan. Tetapi, di sisi lain analisis dari Dukcapil kalau tidak disampaikan akan sangat riskan ketika jumlah pemilih yang tidak terdaftar mencapai puluhan juta.

Masih ada waktu untuk penetapan DPT yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Semoga tidak ada persoalan mengenai pemilih di kemudian hari. Kita meyakini bahwa DPT itu adalah Daftar Pemilih Tetap, bukan Daftar Pemilih Tak Selesai-selesai.

Dr. Didih M. Sudi Ketua Bawaslu Provinsi Banten




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed