DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 14 September 2018, 14:00 WIB

Kolom

Mengubah Legislatif Kita

Andi Anggana - detikNews
Mengubah Legislatif Kita
Jakarta -

Memasuki pengujung 2018, trias politica di Indonesia, yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih belum berjalan baik. Dari ketiganya, cuma eksekutif yang mampu menghadirkan perubahan. Di beberapa kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional, eksekutif kita cenderung mendengar publik. Contohnya, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Ridwan Kamil di Bandung, Tri Rismaharini di Surabaya, dan Joko Widodo (Jokowi) di tingkat nasional.

Tiga nama yang disebut pertama di atas membuktikan, rakyat memberi kepercayaan ke level berikutnya. Untuk Jokowi, meski belum terpilih lagi, tapi dicalonkan kedua kalinya, jadi bukti kerjanya direspons baik oleh publik. Eksekutif kita relatif tersorot positif. Publik langsung menilai; memberi reward dengan memilih kembali atau punishment dengan memilih calon lain. Ini kelebihan demokrasi. Publik langsung menilai, memilih, dan memberi sanksi.

Lalu, mengapa tidak terjadi pada legislatif dan yudikatif kita? Dalam teori sistem politik dikenal istilah blackbox. Sarjana politik mahfum dengan sistem politik yang terdiri dari tiga tahapan: masukan, proses, keluaran. Dalam tahapan proses inilah terdapat blackbox --publik tidak mengetahui proses yang ada di dalam, hanya dapat melihat masukan dan keluaran. Publik seringkali termakan jargon janji yang tak ditepati

Pertanyaannya, orang-orang yang dipilih di legislatif apakah memenuhi standar pembuat kebijakan yang ideal? Relatif tidak. Di tingkat nasional, meski tidak bisa dibaca keseluruhan, kerja sebagian besar anggota DPR dan DPRD disorot negatif. Prolegnas dan Prolegda tak sesuai target tiap tahun. Banyak di antara anggota yang terlibat kasus korupsi. Hasil kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik, dan malah membuat peraturan untuk kepentingan sendiri.

Mensterilkan Legislatif

Bak cawan penuh lumpur, legislatif kita harus dibersihkan. Paradoks utama membenahi partai politik demi terciptanya calon legislatif tentu tidak salah. Tapi, membebankan semua kepada parpol, di era politik biaya tinggi juga tak melulu benar. Parpol sudah menghadirkan pilihan untuk terpilih, harus dipilih pemilih. Bagian terakhir ini, yang seharusnya jadi peluang publik memainkan politiknya. Mencari yang sedikit mungkin mudaratnya. Publik yang harus reaktif --kasarnya, agresif mencari pilihannya.

Saat daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar caleg tetap (DCT) sudah final, ruang pemilihan terbagi pada parpol, calon, dan pemilih. Membuang lumpur dari cawan membutuhkan kesediaan pemilih untuk dapat memilih caleg yang memiliki tiga modal awal. Pertama, caleg harus punya bekal, terutama visi dan misi yang jelas, dan punya platform apa yang mau dikerjakan. Kedua, caleg harus bebas korupsi, terbukti dari latar belakang dan akuntabilitas keuangannya. Ketiga, caleg harus independen di tengah ruang parpol dan kepentingan.

Bagian paling khusus, caleg harus bisa mencegah timbulnya korupsi politik. Mengutip Peter Larmour (2011), timbulnya korupsi politik dibagi menjadi tiga persoalan. Yakni, hadir dari penyalahgunaan kekuasaan, peminggiran kekuasaan rakyat, serta adanya perselingkuhan negara dan bisnis. Jika anggota legislatif yang lalu telah melakukan ini, memilihnya sama saja mengotori cawan kembali. Publik mesti teliti, melihat rekam jejak para calonnya sedini mungkin.

Kasus Kota Malang, di mana walikota, beberapa kepala dinas, sampai 41 anggota DPRD digaruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi berjamaah kasus APBD-P jadi pelajaran penting. Publik mesti melihat, jika ada di antara mereka, bahkan yang terindikasi, mencalonkan kembali, harus ditolak. Publik harus peduli pada standar mewujudkan legislatif kita bersih dari proses awal.

Mengapa penting mensterilkan legislatif? Ruang demokrasi kita menghadirkan kumpulan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengawasi, mengontrol, dan membuat anggaran suatu pemerintahan di tingkat lokal atau nasional. Aturan main ini sudah disepakati, maka jalani dengan cakap. Mereka, anggota legislatif, khususnya tingkat DPR, diberi kekuasaan juga memilih calon-calon di yudikatif. Jadi, jika kita asal memilih caleg, maka tak heran hasil yudikatifnya lemah.

Terkini, sudah eranya ikut membangun bangsa dan negara tidak harus melalui jalur politik praktis. Kita harus melek politik. Lewat menyeleksi pilihan dan memilihnya, tentu berdasarkan kebutuhan, adalah mekanisme apik membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Meminimalisasi pilihan kepada orang yang dianggap kompeten dan berintegritas lebih baik dibandingkan berdiam diri menerima pilihan tanpa memilih. Sebab, berdiam diri membuka peluang cawan kembali berlumpur.

Momentum Milenial

Pada 2018 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah itu 90 jutanya menurut data Bappenas adalah kaum milenial yang berkisar di rentang usia 20-34 tahun. Daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 berdasarkan data KPU sebesar 196,5 juta jiwa. Artinya, 50% lebih, kaum milenial di Indonesia dapat menentukan arah legislatif di kabupaten, kota, bahkan tingkat nasional.

Respons kaum milenial sangat penting dalam mencegah yang buruk masuk, dan membantu yang baik untuk bekerja. Pelaksanaan Asian Games 2018 mungkin jadi tolok ukur bahwa Indonesia dapat membuat dunia terkesima, lewat berbagai kerja sama antaratlet, pelaksana, panitia, penonton, juga kritikus. Semua larut dan suka cita atas keberhasilan itu. Semangat bersama itu yang harus masuk dalam level politik kebangsaan kita.

Tentu, bagi sebagian kaum milenial, pilihan masuk jalur politik praktis bukan passion. Tapi, bukan itu poinnya. Kaum milenial tidak dituntut masuk parpol, namun harus bersama-sama berpartisipasi dalam ruang lingkup politik kebangsaan. Membantu yang terbaik masuk ke gelanggang politik. Partisipasi kemudian menjadi penting. Apa artinya partai menyeleksi orang-orang terbaik, namun tidak dipilih, karena alergi terhadap politik?

Untuk kaum milenial, alergi terhadap politik korup jadi keharusan dan penting. Tapi, menafikan politik kebangsaan bukan pilihan terbaik. Biar bagaimana pun, demokrasi sudah mengisyaratkan parpol untuk memilih wakil publik di beberapa posisi politik. Karenanya, bagi milenial yang antiparpol, harus diingat bahwa menyelamatkan parpol juga harus bersama-sama aktif dan berpartisipasi. Politik milenial tidak harus ikut berbasah-basah, tapi membantu orang lain dengan saran, kritik, dan yang terpenting dukungan.

Masa kampanye Pemilu 2018, yang akan dimulai 23 September nanti, jadi ajang bagi kaum milenial untuk ikut aktif melihat, menganalisis, menyeleksi, dan menentukan pilihannya. Kaum milenial tentu lebih mahfum bagaimana caranya melihat orang lain lewat berbagai media sosial. Maka, menjadi aktif adalah bagian dari proses membuat legislatif di tingkat mana pun menjadi lebih baik. Karena menjadi apatis, lalu kritis, bukan jawaban menyelamatkan bangsa.

Andi Anggana Juru Bicara PSI DKI Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed