DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 16 Agustus 2018, 11:26 WIB

Catatan Agus Pambagio

"Stunting" dan Bonus Demografi

Agus Pambagio - detikNews
Stunting dan Bonus Demografi Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Masa depan bangsa Indonesia saat ini mengalami masa krisis yang serius. Jika tidak segera ditangani dengan serius oleh pemerintah, bangsa Indonesia ke depan merupakan bangsa terbelakang yang hancur karena kaum remajanya terpapar parah narkoba, dan balitanya menderita stunting atau kerdil.

Persoalan narkoba merupakan persoalan rumit dan banyak melibatkan berbagai pihak yang membuat penanggulangannya sulit diselesaikan secara cepat, sementara daya rusak narkoba untuk generasi muda Indonesia sangat dasyat. Di sisi lain meskipun tidak serumit narkoba, stunting mempunyai daya rusak yang lebih dasyat lagi bagi generasi mendatang, seperti terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sehingga, anak-anak Indonesia selain kerdil, intelegensianya juga rendah.

Sejak saya masih aktif di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sekitar pertengahan era 80-an hingga sekarang angka stunting balita di Indonesia tetap tinggi, yaitu berkisar antara 35% - 40%. Meskipun untuk menanggulangi stunting ini sudah menghabiskan dana puluhan triliun rupiah selama puluhan tahun, namun belum berhasil di tekan di bawah 30%. Artinya, program penanggulangan gizi buruk selama ini gagal, meskipun kita mempunyai banyak ahli gizi lulusan perguruan tinggi ternama di negeri ini maupun mancanegara.

Pertanyaan lain, lalu apa yang salah dengan kebijakan pemberian nutrisi, sejak ibu hamil hingga anak usia 1.000 hari?

Merugikan

Di beberapa liputan media, Menteri Kesehatan Nila Muluk pernah menyampaikan bahwa menurut riset kesehatan pada 2013 diketahui ada 37,2% atau sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting, atau 4 dari 10 balita. Demikian pula temuan saya beberapa hari lalu di Desa Pesanggrahan, Purwakarta. Pada Sabtu (11/8) saya mencoba mewawancara bidan dan koordinator kesehatan Desa Pesangrahan terkait dengan balita stunting. Melalui wawancara singkat dengan bidan, dari 10 bayi yang lahir di desa itu, 3 bayi stunting. Di tengah perkembangan teknologi, termasuk teknologi pangan, angka ini sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan bagi saya pribadi.

Kondisi tersebut tentunya sangat merugikan Indonesia yang katanya akan mendapat bonus demografi, dan menurut saya stunting harus menjadi perhatian utama pemerintah saat ini maupun pemerintahan setelah 2019. Penanggulangan stunting perlu kebijakan yang tegas, tidak lagi menjadi permainan kalangan industri nutrisi, profesi ,dan pemerintah. Anak stunting di kemudian hari akan melahirkan anak stunting juga, dan begitu seterusnya. Artinya, penderita stunting di Indonesia bukannya turun tapi terus naik.

WHO menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20%, atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 36%. Sebanyak 19% kategori sangat pendek dan 17% kategori pendek. Ini juga yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Sangat menyedihkan kasus ini terjadi di negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sementara rakyatnya kurang gizi.

Penderita stunting tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 16,9%, dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2%. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 28% pada 2019, suatu target yang ambisius. Sebagai langkah awal untuk pengurangan angka stunting, pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten prioritas yang akan ditangani, dan kemudian dilanjutkan dengan 200 kabupaten lainnya. Pertanyaannya, "Apa mungkin stunting turun dari 35% - 40% ke angka 28% dalam waktu satu tahun?

Kondisi Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai gawat darurat. Dengan jumlah penderita sebesar itu, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (41%), Laos (44%), dan Timor Leste (50%) yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara. Namun, jika di bandingkan dengan populasi tentunya angka tersebut sangat memprihatinkan. Stunting menyebabkan perkembangan otak dan fisik balita Indonesia terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.

Dr Damayanti Rusli S SpAK Phd dari PP IDAI pernah mengatakan di beberapa media bahwa faktor utama tingginya masalah stunting di Indonesia salah satunya adalah buruknya asupan gizi sejak janin masih dalam kandungan, baru lahir, sampai anak berusia dua tahun (1.000 hari). Kekurangan gizi pada dua tahun pertama kehidupan dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Investasi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar lagi. Pertanyaanya, apa bentuk intervensinya? Fortifikasi pangan atau biskuitisasi atau telorisasi atau susunisasi atau apa?

Untuk intervensi stunting sebenarnya tidak terlalu sulit karena banyak pihak ingin berpartisipasi termasuk bantuan dana, mulai dari World Bank sampai Civil Society Organization (CSO), dan tentunya pemerintah pusat dan daerah. Namun, selalu tidak berhasil menurunkan angka stunting secara masif. Terakhir, program pemberian biskuit juga saya anggap gagal karena dari pemantauan di lapangan, biskuit ini menumpuk di puskesmas/posyandu karena tidak disukai bayi (terlalu keras sulit dicerna bayi).

Kemauan Politik

Dalam menjalankan program pemberantasan stunting, harus ada kemauan politik dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kedua, untuk membasmi stunting intervensi gizi perlu dilakukan melalui pendidikan publik secara berkesinambungan. Orangtua harus paham betul kebutuhan nutrisi anak-anak, tidak terpengaruh iklan yang menyesatkan terkait kandungan gizi. Di Wamena baru-baru ini ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang sudah memakan korban jiwa. Intervensi berupa bantuan pangan dibutuhkan, namun edukasi untuk masyarakat tak boleh dilupakan.

Ketiga, berhubung tahun ini sudah masuk tahun politik maka publik harus memilih wakilnya di parlemen yang dalam kampanyenya menyampaikan program peningkatan gizi anti-stunting yang "ciamik" dan cerdas. Begitu pula dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, rakyat harus memilih presiden yang mempunyai program peningkatan gizi anti-stunting berikut sumber pendanaan dan targetnya hingga 2024. Jangan pilih wakil rakyat atau presiden yang tidak mempunyai program peningkatan gizi anti-stunting yang jelas, supaya bonus demografi bisa kita nikmati bersama.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed