Hal-hal yang Perlu Diketahui di Balik Angka Kemiskinan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan pada 16 Juli 2018. Dinyatakan dalam rilis tersebut, pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Hal ini bagi sebagian orang adalah prestasi, namun tidak sedikit yang skeptis. Sebelum kita percaya maupun skeptis terhadap suatu data sangatlah perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih konsep dan metodologi BPS dalam menghitung angka kemiskinan tersebut? Melek konsep dan data sangat diperlukan agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terperdaya oleh pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan angka statistik untuk kepentingan politik.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dalam BPS dibedakan menjadi dua macam berdasarkan standar penilaiannya. Pertama, Kemiskinan Relatif. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal, serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan miskin secara relatif.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

Dengan demikian, ukuran kemiskinan sangat bergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan antarwaktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kedua, Kemiskinan Absolut. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkalori/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Garis kemiskinan absolut nilainya tetap dalam hal standar hidup, sehingga garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti-kemiskinan antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil, dll).

BPS menggunakan konsep kemiskinan absolut ini melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, maka dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Konsep ini dipakai BPS sejak 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).

Metodologi Pengumpulan Data

Kemiskinan dihitung menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Sampel Susenas Maret mencakup 300.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dan tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia. Kerangka sampel induk kegiatan Susenas sekitar 180.000 blok sensus yang ditarik secara Probability Proportional to Size (PPS) dengan size rumah tangga Sensus Penduduk 2010 dari master frame blok sensus.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Pada paket komoditi kebutuhan dasar makan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Jadi, bisa dibayangkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh petugas pengumpul data untuk mewawancarai responden Susenas ini. Rata-rata berdasarkan pengalaman petugas diperlukan waktu 2-3 jam untuk menanyakan kepada para responden pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuesioner.

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dokumen Susenas ini terdiri dari kegiatan receiving-batching, editing-coding, entry, kompilasi data, dan tabulasi. Kegiatan receiving-batching, editing-coding, dan entry dilakukan sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kegiatan kompilasi data dan tabulasi dilakukan di BPS Provinsi dan Pusat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Selain memahami konsep dan metodologi, kita pun semestinya memiliki pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2017–Maret 2018 yang termuat dalam Berita Resmi Statistik antara lain adalah sebagai berikut:

1. Selama periode September 2017–Maret 2018 terjadi inflasi umum sebesar 1,92 persen.

2. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017–Maret 2018 tumbuh 3,06 persen.

3. Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

4. Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial Program Beras Sejahtera (Rastra) pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.

5. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, yaitu 101,94.

6. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,57 persen pada periode September 2017–Maret 2018 disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode Maret 2017–September 2017. Pada periode Maret 2017–September 2017, harga beras relatif tidak berubah.

Kontribusi Kita Semua

Setelah membaca konsep kemiskinan hingga proses pengumpulan datanya, setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan dalam menginterpretasikan data. Selebihnya, untuk menghasilkan data statistik kemiskinan yang terpercaya butuh kontribusi dari semua elemen masyarakat. Tidak hanya petugas yang berkualitas, dukungan dari masyarakat pun diperlukan agar terkumpul data yang representatif untuk menggambarkan konsumsi dan pengeluaran penduduk Indonesia yang akan mencerminkan tingkat kemiskinan pada akhirnya.

Theresa Novalia Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik