DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 20 Juni 2018, 13:12 WIB

Kolom

Realitas Pengelolaan Migas Nasional

Ariana Soemanto - detikNews
Realitas Pengelolaan Migas Nasional
Jakarta -

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 jo Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Mari kita baca kembali pasal tersebut; "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Terjemahan praktisnya, yaitu: Migas itu dikuasai negara, dan migas atau hasil dari pengelolaan migas itu harus semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kalau hasil dari migas tidak maksimal untuk rakyat, artinya tidak seirama dengan Pasal 33 UUD 1945. Jadi, wajar jika kita berupaya mencari hasil dari pengelolaan migas (baca: penerimaan negara dari migas) yang paling maksimal untuk negara agar sesuai semangat Pasal 33. Kita semua pasti sependapat.

Dalam penunjukan pengelola blok migas yang akan berakhir kontraknya (terminasi), kontraktor yang paling bisa memberikan hasil yang lebih besar buat negara, dialah yang harus ditunjuk untuk mengelola, apalagi jika kontraktor tersebut milik dalam negeri.

Permen ESDM Nomor 23/2018 bukan tidak memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk mengelola blok migas terminasi. Namun, selama rencana program kerjanya, kemampuan teknis dan finansialnya memberikan hasil lebih besar buat negara, sesuai semangat Pasal 33, pasti kontraktor itulah yang ditetapkan sebagai kontraktor.

Kita tidak mungkin membiarkan blok migas terminasi dikelola oleh kontraktor yang memberikan hasil pengeolaan yang tidak maksimal untuk negara. Begitu logika sederhananya.

Nilai Strategis Pertamina

Sejak 2017 hingga Juni 2018, sebanyak 12 blok migas terminasi dialihkelolakan ke Pertamina. Sebut saja Blok ONWJ, Blok Mahakam, 8 blok migas terminasi 2018, dan 2 dari 4 blok migas terminasi 2019. Betul bahwa ada 2 blok terminasi 2019 lainnya yang tidak diberikan kepada Pertamina, itu karena Pertamina memang tidak berminat.

Mengelola tambahan 12 blok migas terminasi tentu butuh modal dan teknologi yang tidak ringan. Pemberitaan yang beredar, Pertamina pun akan sharing atau kerja sama dengan kontraktor lain dalam pengelolaan beberapa blok dari 12 blok migas terminasi yang telah diberikan tersebut.

Selanjutnya, mulai 2020-2026 ada 18 blok migas yang akan habis kontraknya dan menunggu untuk diputuskan siapa pengelola berikutnya, bukan sebanyak 27 blok yang akan berakhir dalam 5 tahun terakhir, seperti tulisan Eko Setiadi pada berjudul Mengamankan Cadangan Migas Nasional di detikcom, 12 Juni lalu.

Dalam menentukan kontraktor pengelola 18 blok migas terminasi tersebut pasti yang dipilih adalah yang memberikan hasil paling maksimal untuk negara yang tercermin dari rencana program kerja. Itu tidak bisa ditawar. Jika Pertamina dan kontraktor lainnya sama-sama memberikan rencana program kerja yang sama bagus kualitasnya, tentu Pertamina yang ditunjuk.

Pemerintah pasti melihat sampai ke situ, apalagi di zaman yang begitu terbuka dan penuh kewarasan seperti sekarang ini. Semua pasti sudah dipertimbangkan. Jika kita masih merasa ragu, be positive, mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu. Apa yang beda atau tidak berjalan seperti yang ada di kepala kita belum tentu itu salah. Tapi, bisa juga kita yang saat ini mungkin belum tahu. Realita itu bukan melulu yang ada di isi kepala kita. Banyak kepala-kepala yang jauh lebih tahu dan berpengalaman.

Ada baiknya kita mencari tahu ke para pelakunya, atau berupaya agar bisa turut menjadi eksekutor, menjadi pengambil keputusan, biar bisa lebih merasakan.

Porsi Pertamina

Pada 2017 memang porsi Pertamina dalam produksi migas nasional masih kecil, hanya 23%. Produksi Pertamina sekitar 498 ribu barel oil ekuivalen per day (boepd), sedangkan produksi migas nasional sekitar 2,16 juta boepd. Namun, pada 2018 setelah Blok Mahakam, dan 8 blok migas terminasi 2018 dialihkelola ke Pertamina, maka porsi produksi Pertamina naik menjadi 36%.

Bahkan pada 2019 setelah 2 blok terminasi 2019 dikelola Pertamina, maka akan lagi meningkat menjadi 39%. Mungkin saja kemudian nanti jadi lebih dari 50%. Pada 2019 porsi produksi migas Pertamina sekitar 801 ribu boepd, sedangkan produksi migas nasional sekitar 2,04 juta boepd.

Porsi Pertamina sebesar 39% tersebut tentu lebih besar daripada Chevron atau kontraktor asing lainnya. Pertamina menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini hasil bukan lagi proses, tapi ini sudah bukti, sebuah realitas dukungan untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia di kancah internasional seperti harapan kita semua, merujuk tulisan Eko Setiadi tersebut.

Setuju juga dengan Eko Setiadi terkait "kondisi migas Indonesia yang masih sarat tantangan". Tingginya kebutuhan dan tren penurunan produksi adalah salah satunya. Juga tren rendahnya penemuan cadangan migas yang tercermin dari reserve replacement ratio (RRR) yang masih di bawah 100%. Salah satu sinyal baik yang perlu dipertimbangkan adalah diterapkannya kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) migas skema gross split.

Cek Fakta Berikut

Awalnya berbagai pihak, baik investor, pengamat maupun akademisi meragukan implementasi dari jenis PSC ini. Namun, kenyataannya terbalik. Sejak pertama PSC jenis ini diterapkan, kini per Juni 2018 tercatat sudah ada 20 blok migas yang menggunakan PSC gross split. Baik dari blok migas terminasi 2017-2019, maupun blok hasil lelang 2017-2018. Lelang 2018 juga belum selesai, jadi masih mungkin bertambah tahun ini.

Lantas, apa kaitan antara tantangan tren cadangan/produksi migas nasional dan PSC gross split? Tercatat dari 20 PSC gross split dimaksud, bonus tanda tangan yang didapat pemerintah sebesar US$ 64 juta, dan komitmen investasi sebesar US$ 990 juta. Komitmen investasi yang hampir US$ 1 miliar tersebut penting maknanya. Karena, itu adalah spending kontraktor dalam rangka meningkatkan cadangan dan menjaga tingkat produksi migas nasional.

Yang menarik, investasi US$ 1 miliar dari kontrak migas gross split, artinya proses spending-nya pasti lebih cepat. Realisasi kegiatan dan anggaran dengan PSC gross split akan jauh lebih efektif. Tidak berbelit-belit dan banyak birokrasi dan pembahasan seperti jika menggunakan skema cost recovery. Sehingga, proses penemuan cadangan baru pasti lebih cepat. Ini adalah harapan baru. Meski kita belum bisa membuktikannya sekarang. Tunggu beberapa tahun ke depan (short term).

Data menunjukkan, mulai tahun 2000-an, sejak ditemukannya cadangan migas, butuh waktu rata-rata 15 tahun bagi suatu lapangan untuk berproduksi (first production) --sangat lama.

Dua puluh PSC gross split ini akan menjadi harapan baru apakah proses tersebut bisa dipercepat. Karena tiap spending (biaya) barang dan jasa hulu migas dengan PSC gross split merupakan domain kontraktor saja, dan tak perlu lagi diricek detail oleh Pemerintah (SKK Migas) seperti saat gunakan PSC cost recovery. Tapi, tentu tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, seperti halnya terkait TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Beberapa Tanggapan

Pertama, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 terkait pengujian UU Nomor 22/2001 tentang Migas, bahwa "Isi Amar putusan MK" tersebut utamanya menetapkan sekitar 13 pasal/ayat atau sebagian dalam UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang substansinya terkait dengan BPMIGAS. Dan, mengamanatkan bahwa segala fungsi dan tugas BPMIGAS dilaksanakan oleh Pemerintah cq Kementerian terkait sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut (revisi UU No. 22/2001 tentang Migas).

Sedangkan, hal-hal terkait "pengelolaan blok migas oleh BUMN" yang terdapat pada bab Pertimbangan Hukum dalam putusan MK tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan konstruksi pengelolaan migas baru, yang tertuang dalam revisi UU Migas. Revisi UU Migas yang merupakan inisiatif DPR tersebut, mungkin saat ini masih berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kedua, sesuai Nawacita bidang ekonomi mewujudkan kemandirian energi, selain melalui peningkatan peran Pertamina di hulu migas, juga diwujudkan dengan peningkatan kapasitas kilang minyak nasional. Sehingga impor BBM berkurang.

Empat kilang minyak akan direvitalisasi atau ditingkatkan kapasitasnya (Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai). Ditambah 2 kilang baru akan dibangun yaitu Tuban dan Bontang. Sehingga kapasitas kilang minyak nasional akan meningkat dari saat ini sekitar 1 juta barel per hari menjadi 2 juta barel per hari secara bertahap mulai 2021 hingga 2025.

Ketiga, keberhasilan Pertamina dalam mengelola 2 blok terminasi 2009 dan 2011 yaitu ONWJ dan WMO tentu menjadi prestasi tersendiri. Diharapkan, pengelolaan 12 blok terminasi 2017-2019 yang notabene 6 kali lebih banyak bisa mengulang kesuksesan sebelumnya. Tentu butuh berbagai dukungan yang lebih besar juga. Mari kita dukung, tak hanya dukung Pertamina, tapi juga dukung pengelolaan migas yang hasilnya paling maksimal untuk negara, yang ujungnya langsung untuk rakyat.

Ariana Soemanto lulus S1 dan S2 Teknik Perminyakan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed