DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 12 Juni 2018, 13:20 WIB

Kolom

Mengamankan Cadangan Migas Nasional

Eko Setiadi - detikNews
Mengamankan Cadangan Migas Nasional
Jakarta -

Awal pekan lalu beredar press release dari Indonesian Resources Studies (IRESS) terkait wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir masa kontrak PSC-nya (terminasi). IRESS menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional, dan melanggengkan penguasaan SDA migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas.

Permen ESDM No.23/2018 diterbitkan pada 24 April 2018 untuk menggantikan Permen ESDM No.15/2015. Substansi Permen No.23/2018 tersebut antara lain kontraktor eksisting akan diberikan prioritas untuk mengajukan proposal terlebih dahulu dengan membayar signature bonus yang sudah ditetapkan formulanya.

Menurut IRESS penerbitan Permen ESDM No.23 bertujuan untuk memberi jalan mulus kepada kontraktor asing (existing) melanjutkan pengelolaan wilayah kerja (WK) yang kontrak KKS-nya berakhir, seperti tertuang pada Pasal 2 Permen No.23/2018. Padahal, di Permen sebelumnya, Permen ESDM No.15/2015, pengelolaan WK tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN/Pertamina.

Jangan Mengulang Tragedi Blok Cepu

Dalam 5 tahun ke depan terdapat 27 WK migas kontrak PSC-nya akan berakhir. WK dengan produksi dan cadangan terbesar, yaitu Blok Koridor saat ini berkontribusi 17% terhadap produksi gas nasional, dan Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia dengan lifting minyak bumi sebesar 224 ribu barel per hari atau berkontribusi sebesar 28% dari total lifting minyak bumi Indonesia.

Kondisi migas Indonesia saat ini masih sarat tantangan. Kebutuhan migas terus meningkat, sedangkan produksi terus menurun. Kebutuhan sektor transportasi masih didominasi bahan bakar minyak (BBM). Produksi minyak hanya 800 ribu barel per hari, dengan kebutuhan 1,6 juta barel per hari, sehingga terpaksa impor dalam bentuk crude 300 ribu barel dan BBM 500 ribu barel. Saat ini, sekitar 70% dari produksi migas bertumpu dari lapangan tua (mature field) yang dikembangkan sebelum 1990.

Data 10 tahun terakhir menunjukkan, angka rata-rata rasio penggantian penemuan cadangan minyak atau oil reserve replacement ratio (RRR) sebesar 73%. Pada 2017, RRR hanya 55%. Ini berarti angka penemuan cadangan minyak lebih sedikit dibanding cadangan yang diproduksikan. Artinya, untuk setiap 1 barel minyak yang diproduksi, hanya tergantikan sebesar 0,55 barel. Mengutip BP Statistical Review, cadangan minyak terbukti pada 2016 tinggal 3,3 miliar barel.

Pertamina sebagai BUMN migas nasional memiliki penguasaan cadangan dan produksi migas yang lebih sedikit dibandingkan dengan national oil company (NOC) lainnya. Pertamina hanya menguasai sekitar 10% dari total cadangan migas nasional, tertinggal jauh di bawah Saudi Aramco (Arab Saudi) sebesar 99%, Statoil Norwegia sebesar 54%, Petronas Malaysia sebesar 49%. Dari sisi produksi, Pertamina hanya berkontribusi sebesar 21% dari total produksi migas nasional. Lebih rendah dibandingkan dengan Saudi Aramco 99%, Statoil 58%, Petronas 47%, Petrovietnam 38%.

Kita punya pengalaman pahit terhadap lepasnya blok migas dengan cadangan besar, yaitu Blok Cepu. Blok Cepu adalah ladang minyak yang berada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu mengandung cadangan potensial migas sebanyak 2,6 miliar barel dan gas 14 triliun kaki kubik (TCF). Berdasarkan kajian internal Humpuss Patragas (HPG) pada 1995, potensi cadangan migas Blok Cepu secara keseluruhan mencapai 10,96 miliar barel minyak dan gas sebesar 62,64 TCF.

Dengan asumsi recovery rate 30% maka potensi cadangan migas mencapai 3,28 miliar barel minyak dan gas 18,80 TCF. Jika harga minyak 60 USD/barel dan gas 3 USD/mmbtu, maka pendapatan kotor dari akumulasi produksi migas tersebut senilai USD 253 miliar atau senilai Rp 2.785 triliun.

Wilayah Cepu sudah lama dioperasikan sebagai ladang penghasil minyak. Lapangan Ledok pertama kali dioperasikan oleh DPM pada 1891, yang kemudian dinasionalisasi menjadi PTMRI. Pada 1987, terbit SK Mentamben yang menetapkan diserahkannya wilayah ini kepada Pertamina (Tjatur Sapto Edy, 2006). Setelah dilakukan berbagai persiapan operasi, survei sampai rencana pengemboran, hak pengelolaan Blok Cepu justru diserahkan kepada HPG. Pemberian konsesi ini dikenal dengan istilah Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan HPG pada 3 Agustus 1990. Belakangan, HPG menjual seluruh sahamnya kepada ExxonMobil.

Pertamina sejak awal menyatakan memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri Blok Cepu, baik secara finansial maupun teknis --tidak ada kendala yang dapat menghambat Pertamina untuk beroperasi di wilayah tersebut. ExxonMobil, perusahaan raksasa migas asal Amerika Serikat juga menyatakan berminat mengelola blok tersebut. Pemerintah membentuk tim perunding. Namun, pada akhirnya pemerintah Indonesia saat itu menyerahkan pengelolaan blok tersebut kepada ExxonMobil melalui penandatanganan joint operating agreement (JOA) pada Maret 2006.

Padahal, tidak ada satu pun kontrak yang dilanggar jika Blok Cepu dikelola Pertamina. Dengan jatuhnya Blok Cepu ke tangan Exxon Mobil, Indonesia diperkirakan hanya menerima 54% dari total pendapatan Blok Cepu. Tragis, bukan?

Nilai Strategis Pertamina

Dari uraian tantangan dan kendala pengelolaan sektor hulu migas nasional, maka memperkuat posisi dan peran NOC (Pertamina) mutlak menjadi salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi. Sebagai energy power house, amat wajar negara memberikan ruang kepada NOC-nya. Lalu, mengapa Pertamina yang seharusnya diberikan hak istimewa (privilege) untuk mengelola WK migas terminasi?

Pertama, amanat konstitusi. Amanat konstitusi --khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 45-- secara substansial menyebutkan dengan tegas bahwa; satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Dua, asasnya adalah kekeluargaan. Tiga, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Empat, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Lima, kekayaan tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 sebagai hasil judicial review atas UU Migas No.22/2001, maka pengelolaan WK migas hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 UUD 45 tentang 5 aspek penguasaan negara yang harus berada di tangan pemerintah dan DPR, yakni pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

MK menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. Migas sampai saat ini masih jadi andalan sektor energi nasional. Pada 2016, migas berkontribusi 61% terhadap sumber energi primer nasional, dan diproyeksikan migas masih berkontribusi 47% pada 2025. Artinya, pengelolaan sektor strategis oleh negara melalui BUMN merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan.

Kedua, agenda Nawacita. Agenda Nawacita bidang ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sasarannya adalah mewujudkan kedaulatan energi. Kedaulatan energi adalah hak suatu negara secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Sektor energi memiliki peran amat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Begitu pentingnya sektor ini sehingga sejak awal menjadi bagian dari agenda kampanye JKW-JK yang bertekad mewujudkan Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Alasannya, saat ini Pertamina hanya menguasai 21% produksi minyak dalam negeri. Sedangkan di Malaysia, Petronas sebagai NOC menguasai 60% produksi minyak di negaranya.

Jokowi-JK berjanji akan memberikan dukungan berupa kebijakan yang mendukung, permodalan, strategi bisnis, kemampuan teknis, dan budaya perusahaan. Target Jokowi-JK terhadap Pertamina yaitu berkontribusi terhadap produksi minyak dalam negeri lebih dari 50% dalam waktu 5 tahun. Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia di kancah internasional, dan Pertamina menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara. Artinya, apabila pengelolaan migas dilakukan oleh Pertamina, maka 100% keuntungan akan masuk ke negara. Oleh karena itu, tidak relevan membandingkan penawaran Pertamina dengan KKKS lainnya yang sudah pasti split pendapatannya akan dibagi antara negara dan perusahaan swasta tersebut. Pertamina sebagai powerhouse energy nasional harusnya didukung pemerintah untuk membangun kemandirian, martabat, dan menjadi tuan di negeri sendiri.

Keempat, Pertamina sudah terbukti mampu mengelola blok alih kelola ONWJ pada 2009 dan WMO pada 2011. Bahkan meningkatkan produksi migas di blok tersebut dengan kinerja operasi excellent. Tercatat sejak 1 Januari 2018, Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam mengelola Blok Mahakam, dan hingga saat ini kegiatan operasi berjalan lancar. Sehingga munculnya kekhawatiran akan terjadi penurunan produksi migas di blok tersebut sangat tidak beralasan. Ketidakpercayaan pada kemampuan Pertamina berarti ketidakpercayaan pada kemampuan bangsa sendiri untuk mengelola blok migas yang sudah mature (relatif low risk).

Kelima, sebagai perusahaan negara, 100% migas yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, atau sebanyak yang bisa diserap oleh pasar domestik. Termasuk yang menjadi entitlement lifting KKKS. Dengan dikelola BUMN, dalam lingkup pengadaan dan jasa penunjang operasi migas tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dampaknya akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dan multiplier effect dari rantai bisnis migas.

Keenam, memberikan kesempatan dan prioritas kepada operator existing untuk mengajukan opsi perpanjangan pengelolaan WK tersebut justru setelah Pertamina menyampaikan penawarannya adalah hal yang tidak fair (post bidding).

Ketujuh, membenturkan antara kebijakan alih kelola WK terminasi dengan isu nasionalisasi merupakan dua hal berbeda dan tidak relevan. Isu nasionalisasi inilah yang diangkat Wamen ESDM dalam keterangannya terkait terbitnya Permen No.23 tahun 2018, sebagai masukan dari beberapa perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia. Alasan kebijakan mekanisme alih kelola WK terminasi disebabkan karena memang kontrak PSC-nya berakhir, sehingga WK migas tersebut otomatis dikembalikan kepada negara. As simple as that.

Sedangkan, nasionalisasi migas bermakna bahwa negara secara sepihak membatalkan kontrak migas yang sudah berjalan, mengeluarkan regulasi baru yang secara mendasar mengubah regulasi sebelumnya, mengambil alih operatorship. Sebagai contoh nasionalisasi adalah kebijakan migas Venezuela yang mengharuskan semua kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transportasi, dan storage hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara atau dalam bentuk "mixed company", di mana partisipasi negara PDVSA minimum 60%. Perusahaan migas juga dinaikkan pajak pendapatan dari 34% menjadi 50%.

Lima Usulan

Dari tujuh poin pertimbangan di atas, maka saya mengusulkan beberapa pokok pikiran terkait alih kelola WK migas terminasi, yaitu; pertama, pemerintah hendaknya segera membatalkan Permen No. 23 tahun 2018, dan mengeluarkan kebijakan yang justru mempertegas permen ESDM No. 15 tahun 2015.

Memprioritaskan BUMN (Pertamina) untuk mengelola WK terminasi merupakan pelaksanaan amanat konstitusi, dan sejalan dengan Putusan MK No.36/PUU-X/2012 sebagai hasil judicial review atas UU Migas No.22/2001, bahwa pengelolaan WK migas hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Apabila dianggap diperlukan revisi regulasi, tentunya secara substantif harus memperkuat peran Pertamina, bukan malah membatalkannya tanpa dasar hukum dan pertimbangan yang argumentatif.

Kedua, pemerintah segera menetapkan pengelolaan blok migas yang terminasi, pengelolaan 100% kepada Pertamina dalam suatu keputusan menteri, sesuai dengan surat penunjukan yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah sebelumnya, untuk memperkuat peran perusahaan negara dan meningkatkan ketahanan energi nasional (sasaran Nawacita sektor energi).

Ketiga, mempercepat proses penandatanganan kontrak PSC blok-blok terminasi, sebagai tindak lanjut kebijakan penunjukan pengelolaan 100% kepada Pertamina. Dengan adanya kepastian ini, maka Pertamina memiliki cukup waktu untuk menyiapkan mekanisme transisi, antara lain skenario alih kelola, penyiapan biaya investasi, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada lagi cerita keputusan last minute yang berdampak pada keberlanjutan operasi-produksi.

Keempat, pemerintah dapat memberikan hak partisipasi (Participating Interest, PI) pengelolaan blok-blok migas tersebut kepada daerah terkait (10%) sesuai dengan aturan yang berlaku, sepanjang betul-betul dikelola oleh BUMD tanpa partisipasi atau kerja sama dengan swasta yang berpotensi merugikan daerah.

Kelima, untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan negara, keterlibatan investor dapat dilakukan melalui mekanisme farm in secara business to business (B to B) dengan perusahaan negara, sesuai dengan harga yang wajar. Mekanisme transisi Blok Mahakam, dan proses penawaran PI kepada investor dapat dijadikan rujukan dalam alih kelola blok-blok terminasi ini. Keterlibatan investor ini dengan semangat kerja sama saling menguntungkan, khususnya investor yang memang sudah berpengalaman di sektor hulu. Juga terkait konteks berbagi risiko (risk sharing), baik risiko investasi dan operasi, maupun transfer skill dan teknologi.

Eko Setiadi lulus MBA Energi ITB, tulisan ini opini pribadi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed