DetikNews
Rabu 30 Agustus 2017, 12:16 WIB

Kolom

Modal Legal Memacu Ekonomi Digital

Jusman Dalle - detikNews
Modal Legal Memacu Ekonomi Digital Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) melucuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 yang membatalkan sejumlah pasal tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menjaga angin segar bagi kelangsungan ekonomi digital. Terutama layanan transportasi berbasis aplikasi atau daring yang jadi pilar utama sektor industri baru ini.

Di era ekonomi digital yang tak bisa dihindari ini, keputusan MA tersebut sudah tepat. Menjadi modal legal untuk memacu ekonomi digital. Khususnya sektor transportasi berbasis aplikasi yang jadi pilar penting industri baru ini. Keputusan MA mengembalikan nilai kompetitif taksi daring agar bisa eksis bersaing.

Taksi daring diminati karena memberikan extra value. Bukan cuma urusan tarif. Banyak kelebihan lain dari taksi daring. Antara lain menyajikan perkiraan waktu tempuh, mendapat panduan rute terbaik, mengetahui kredibilitas pengemudi yang bisa di-rating oleh konsumen. Bukan cuma itu, taksi daring juga memberikan informasi estimasi biaya secara transparan sehingga menghindarkan konsumen dari jebakan argo kuda. Ringkasnya, keputusan MA sudah sangat tepat, mengembalikan nilai kompetitif taksi daring agar bisa eksis bersaing dengan layanan taksi konvensional.

Tak bisa dihindari, pro dan kontra tentu saja mewarnai karena putusan itu bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Namun, alasan menolak putusan MA itu sudah usang dan tidak masuk akal. Terlalu berlebihan jika putusan MA dikhawatirkan bakal menimbulkan perselisihan antara pengemudi transportasi daring dan konvensional seperti diembuskan banyak pihak.

Adapun kekhawatiran terjadinya perselisihan antara pengemudi taksi daring dan taksi konvensional, rasa-rasanya terlalu berlebihan. Terjadinya kesalahpahaman seperti sebelum-sebelumnya, hanya dampak jangka pendek, gejala biasa dalam perubahan. Apalagi ini terjadi di sebuah industri. Lagi pula, perselisihan itu akhirnya bisa diselesaikan dengan komunikasi secara elegan.

Saya menyebut kekhawatiran itu berlebihan sebab faktanya kini perusahaan taksi konvensional malah berkolaborasi dengan layanan taksi daring. Meski beda ibu kandung, lahir dari industri yang tidak sama, keduanya malah menjalin kemitraan bisnis. Blue Bird bekerja sama dengan Go-Jek, sementara Taxi Express bergandengan dengan Uber. Kedua market leader taksi konvensional tersebut nyatanya membuka diri menerima perubahan, dan diikuti oleh para pengemudi mereka.

Ini membuktikan keberadaan taksi daring berdampak positif. Taksi daring sukses meniupkan ruh perubahan yang mematangkan industri transportasi dengan berbagai inovasi. Taksi daring juga menjadi benchmark bagi perusahaan taksi konvensional sehingga berbenah memperbaiki layanan. Masyarakat selaku konsumen sangat diuntungkan dengan transformasi positif tersebut.

Lagi pula, ekonomi digital mencitapkan arus ekonomi baru yang efektif dan efisien. Menguntungkan bagi semua pihak. Ini tentu jadi tantangan bagi pelaku industri model lama untuk menyesuaikan diri. Keputusan MA menjaga iklim ekonomi digital agar kita tidak lari mundur ke belakang.

Beberapa pasal yang dibatalkan dalam Permenhub tersebut memang sangat bertentangan nalar ekonomi masa kini. Antara lain soal pengaturan batas tarif atas dan bawah yang tidak relevan. Sudah banyak teknologi mutakhir yang mencegah perang harga agar tidak merugikan pelaku usaha. Termasuk pemanfaatan global positioning system (GPS) yang secara akurat bisa memperkirakan jarak tempuh sehingga cost operasi bisa diprediksi secara matematis dan disesuaikan dengan perkiraan biaya per kilometer atau berdasarkan durasi. Teknologi canggih ini diterapkan oleh transportasi daring sehingga berani menurunkan harga yang tentu saja disambut baik oleh konsumen.

Begitu pula pasal soal kewajiban surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan. Terlalu berbelit-belit dan tidak relevan lagi dipertahankan. Kita telah berada di era ekonomi yang serba cepat. Urusan administrasi dan rantai birokrasi semestinya dipangkas sesingkat mungkin agar memacu daya saing dunia usaha.

Perlu dicatat, budaya birokratis dan administratif yang bertele-tele seperti itu yang membuat Indeks Daya Saing Indonesia melorot ke posisi 41 secara global, alih-alih naik seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Maka sudah tepat langkah MA menghapus pasal yang tidak sejalan dengan spirit deregulasi tersebut.

Terkait kewajiban uji KIR, katanya untuk menghindari bahaya dan ancaman atas keselamatan penumpang. Alasan tersebut agak susah dinalar. Secara logika, tidak mungkin kendaraan pribadi yang juga dipakai sehari-hari untuk keperluan keluarga dibiarkan tanpa perawatan. Apalagi kendaraan-kendaraan saat ini semakin mudah dalam perawatan.

Sekali lagi, semua argumentasi MA dalam membatalkan 14 pasal di Permenhub tersebut semakin membuktikan keberadaan taksi daring berdampak positif. Taksi daring meniupkan ruh perubahan yang mematangkan industri transportasi dengan berbagai inovasi.

Taksi daring menjadi benchmark bagi perusahaan taksi konvensional sehingga berbenah memperbaiki layanan. Sesuatu yang harusnya dilakukan beberapa tahun lalu tanpa menunggu adanya ancaman dari pesaing. Masyarakat selaku konsumen sangat diuntungkan dengan transformasi positif tersebut. Taksi daring ini menerapkan teknologi mutakhir yang harusnya kita adopsi tanpa banyak alasan yang dibuat-buat. Yang terpenting, di atas kepentingan masyarakatlah harusnya kebijakan berpijak. Bukan begitu?

Jusman Dalle Direktur Eksekutif Tali Foundation dan Praktisi Ekonomi Digital


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed