DetikNews
Rabu 16 Agustus 2017, 12:48 WIB

Kolom

Menuntaskan Janji Kemerdekaan

Wildan Sena Utama - detikNews
Menuntaskan Janji Kemerdekaan Foto: Ari Saputra
Jakarta - Tahun 2017 ini Indonesia genap memperingati kemerdekaannya yang ke-72 tahun. Dalam usia yang bisa dibilang cukup panjang tersebut, Indonesia telah berhasil melalui pasang surut gejolak politik dan tetap eksis hingga hari ini. Apakah sesungguhnya yang mendasari gagasan Indonesia tetap hidup dan bertahan cukup lama?

Sesungguhnya ada banyak faktor yang memberi kehidupan dan napas tahan lama terhadap kepercayaan akan eksistensi Indonesia. Namun, dalam karya monumentalnya The Idea of Indonesia (2009), R.E. Elson menjawab bahwa kesadaran di antara banyak orang Indonesia sendirilah, terpupuk sejak awal abad ke-20, yang meyakini bahwa negara-bangsa yang sedang terbentuk itu sebenarnya adalah negara mereka dan mereka sendirilah yang berhak untuk mengelolanya.

Kesadaran ini pertama kali datang dan dibentuk oleh pengalaman bersama berada dalam penindasan kolonialisme Belanda. Pertumbuhan kesadaran tersebut sebagian besarnya dipengaruhi oleh semakin banyaknya elite terdidik Indonesia yang mengenyam pendidikan Eropa. Pendidikan Barat –meskipun awalnya diterima dengan curiga– memberi alat analitis untuk membentuk kembali kesadaran pribumi yang baru serta sarana menghadapi dan menguasai modernitas (Elson, 2009).

Langkah revolusioner pertama dalam menerjemahkan rasa kesatuan pribumi sekepulauan Indonesia digagas secara berani dan brilian oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soeryaningrat, dan Douwes Dekker. Mereka yang tergabung dalam Indische Partij, dengan terpengaruh wacana modernitas, mengatakan bahwa Indonesia adalah kesatuan yang bukan diikat oleh sentiman primordial dan keterikatan agama, melainkan rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya.

Dalam pidatonya mengenai Pancasila, tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia Merdeka berdiri bukan untuk suatu golongan tertentu. Bukan untuk memberi kekuasaan pada golongan bangsawan, golongan Islam, ataupun golongan etnis tertentu. Menurut Sukarno, Indonesia harus dijadikan rumah bersama, kebangsaan Indonesia, yang dibangun atas dasar "semua untuk semua".

Tugas kemerdekaan adalah mewujudkan negara yang dapat mengakomodasi gagasan seperti itu, dan mampu menjalankan fungsi untuk mewujudkannya. Namun, menjalankan tugas itu tidaklah mudah. Ini adalah pekerjaan besar yang sulit, melelahkan, panjang, dan bahkan belum tuntas hingga hari ini.

Menuntaskan Janji

Dalam Pembukaan UUD 1945 tugas Kemerdekaan itu disebutkan. Bahwa rumah besar bernama Indonesia yang didirikan atas dasar 'semua untuk semua' itu harus mampu "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa".

Tugas utama yang berkaitan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia erat kaitannya dengan bagaimana cara mengelola keberagaman Indonesia. Problem ini adalah masalah klasik yang terus menghantui eksistensi Indonesia. Sejak 1950-an, pendirian negara Islam, pemberontakan daerah, dan kekerasan berbasis SARA telah mengancam masa depan Indonesia. Hingga kini problem besar itu belum juga tuntas. Keinginan sekelompok organisasi Islam, seperti ISIS dan HTI, untuk mendirikan negara Islam masih ada. Kekerasan terhadap agama dan etnis minoritas pun masih saja terus berlangsung.

Kasus penistaan agama Ahok merupakan salah satu contoh jelas bagaimana kita masih kesulitan untuk membela gagasan keindonesiaan yang majemuk. Biarpun ada kesepakatan akan pentingnya Bangsa Indonesia dan keberagaman, masih ada kebingungan dalam diri kita sendiri bagaimana menangani keberagaman tersebut. Inilah mungkin kegagalan kita menangkap betapa modern gagasan Indonesia sebenarnya.

Selanjutnya, problem besar kita adalah mengenai pembangunan dan bagaimana mengelola Tanah Air demi memajukan kesejahteraan sosial. Secara geografis Indonesia ditakdirkan sebagai negara maritim. Wilayah lautannya total 5,8 juta km2, dan terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, antara benua Asia dan Australia. Namun, kenyataannya pemerintah Indonesia telah lama mengabaikan takdir ini.

Selama kurang lebih 50 tahun pemerintah pusat telah memunggungi laut; cenderung membangun sarana perhubungan darat daripada sarana pelabuhan, pembangunan "revolusi hijau" daripada "revolusi biru", mengedepankan kekuatan Angkatan Darat daripada Angkatan laut, serta mengesampingkan kekayaan berlimpah sumber daya kelautannya (Fau, 2017). Laut telah lama menghilang dari pikiran pemerintah pusat dipengaruhi oleh imaji kekuasaan Jawa Soeharto yang menganggap bahwa laut tidaklah penting, dan bukanlah hal yang aneh jika Soeharto menghapus portofolio Kementerian Maritim yang pernah dibentuk Sukarno.

Barulah Joko Widodo (Jokowi) presiden pertama Indonesia yang secara terang-terangan merumuskan doktrin kelautannya (Witular, 2014). Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah berambisi untuk menjadi produsen perikanan nomor satu dunia di atas Tiongkok. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal mulai dilakukan. Konsep tol laut diintensifkan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar suplai logistik lebih merata.

Di samping sektor kelautan, pertanahan adalah sektor yang belum terurus dengan baik. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk memakmurkan rakyat. Namun, sampai saat ini banyak sekali ditemui konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang malahan berdiri merebut dan mencemari tanah penghidupan milik rakyat.

Kunci untuk merawat kebangsaan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsanya melalui pembangunan manusia. Untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas di masa depan, pemerataan pendidikan menjangkau daerah-daerah pinggiran harus mendapatkan prioritas. Investasi pendidikan secara jangka panjang harus dibangun agar manusia Indonesia bisa membangun negara lebih baik lagi, dan menghadapi tantangan global yang lebih berat lagi di masa depan.

Wildan Sena Utama peneliti sejarah, alumnus Pascasarjana Leiden University, Belanda. Akan menerbitkan buku mengenai Konferensi Asia-Afrika

(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed