DetikNews
Selasa 11 April 2017, 10:50 WIB

Kolom

Selfi dengan Mayat Begal: Wajah Represif Polisi Kita

Budi Hatees - detikNews
Selfi dengan Mayat Begal: Wajah Represif Polisi Kita Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom
Jakarta - Wajah represif polisi kita mengkristal pada duabelas anggota Polres Kota Bandar Lampung berpose dengan lima mayat tersangka begal yang dibujurkan di bawah kaki mereka. Mayat-mayat itu digeletakkan begitu saja, sementara keduabelas anggota Korps Bhayangkara itu mengangkat tangan kanan mereka yang terkepal.

Potret itu muncul di media sosial bersamaan dengan berita penembakan begal yang disiarkan sejumlah media nasional. Berita yang mengutip Humas Polda Lampung sebagai narasumber menjelaskan bahwa lima tersangka begal itu meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

Bertolak Belakang

Ada fakta yang bertolak belakang antara potret selfi anggota reserse Polres Kota Bandar Lampung dengan keterangan Humas Polda Lampung yang dikutip media. Potret itu menunjukkan, kelima tersangka begal sudah tewas dan digeletakkan begitu saja di atas rumput di halaman RS Bhayangkara Polda Lampung.

Artinya, para anggota Korps Bhayangkara itu tidak memperlakukan mayat manusia sebagaimana layaknya, dengan menaruhnya di ruang mayat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung sebelum dikirim ke pihak keluarganya. Sebaliknya, lima mayat tersangka begal justru dipakai oleh polisi untuk menunjukkan kepada publik cara kerja ranger Tim Antibandit (Tekab), sebuah regu khusus yang terdiri dari anggota reserse Polda Lampung.

Potret selfi itu mendapat kritik dari banyak kalangan. Mabes Polri menjadi gerah, lalu menjawab kritik itu dengan menurunkan tim pencari fakta ke Provinsi Lampung. Tapi, tim itu diarahkan untuk menyelidiki siapa aktor yang telah menyebarluaskan potret tak manusiawi itu. Dengan gampang publik menafsirkan, Mabes Polri berusaha mengubah substansi persoalan menjadi sekadar urusan mencari kambing hitam atas beredarnya foto tersebut.

Esensi persoalan yang mengundang kritik keras dari publik bukan lantaran beredarnya foto bernuansa show of force itu, melainkan pada nilai kemanusiaan anggota Korps Bhayangkara yang sangat buruk. Tidak manusiawi memperlakukan lima mayat tersangka begal seperti seorang pemburu memperlakukan hewan hasil buruannya; dipotret sedemikian rupa dengan tujuan menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku begal bahwa "polisi tidak main-main".

Pada potret itu jelas tertangkap emosi dan amarah yang terpuaskan, yang mewujud pada gesture tangan kanan terkepal dari keduabelas anggota Korps Bhayangka. Emosi dan amarah yang membuat perkara pembegalan bukan lagi persoalan institusi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi sudah menjadi persoalan individu bagi setiap anggota reserse kriminal (reskrim) yang tergabung dalam regu Tekab Polda Lampung.

Dengan kata lain, kita tidak lagi menemukan nilai-nilai profesionalisme kerja pada diri keduabelas anggota Korps Bhayangkara tersebut. Lebih parah lagi, potret itu menjadi bukti bahwa anggota Polri belum bisa memahamkan makna reformasi Polri sejak tahun 2000 yang mengedepankan pentingnya pemolisian sipil.

Kurangi Peran Reserse

Sebetulnya kita tidak bisa hanya menyalahkan keduabelas anggota Korps Bhayangkara yang bertugas di jajaran Polda Lampung itu. Mereka hanya anak buah yang menjalankan tugas khusus dari atasan. Tugas khusus untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan terutama pembegalan, karena aksi kriminal ini sangat meresahkan masyarakat.

Aksi-aksi pembegalan membuat hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi daerah yang rawan. Rasa aman dan rasa tertib masyarakat menjadi begitu mahal, taruhannya adalah nyawa. Masyarakat mulai khawatir untuk berada jauh dari rumahnya. Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat terganggu. Investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Para kepala daerah (Bupati dan Wali Kota) berkeluh kesah soal ketidakamanan dan ketidaktertiban ini sambil mempertanyakan eksistensi Polda Lampung. Kritik itu kemudian dijawab pada masa Polda Lampung dipimpin oleh Irjen Pol Edward Syah Pernong. Sebagai putra daerah asal Lampung, Edwar Syah Pernong kemudian membentuk regu khusus untuk menangani kejahatan begal.

Regu yang menyatu dengan divisi reskrim di sejumlah Polres itu, memiliki keterkaitan dengan reskrim di Polda Lampung. Regu ini diberi keleluasaan bukan hanya dalam menentukan strategi memberantas aksi begal, tapi juga memilih personel yang akan dilibatkan. Status khusus itu juga berkaitan dengan skema pendanaan operasionalnya, yang bukan hanya didukung APBN, tapi juga dipasok dari APBD.

Sayangnya, perlakuan khusus terhadap regu reserse ini bukannya menyelesaikan persoalan, melainkan menambah rumit masalah begal. Aksi-aksi tembak di tempat para tersangka begal, yang kemudian diekspos besar-besaran lewat media massa, menjadi pilihan strategi regu ini dalam memberantas begal.

Strategi ini justru membuat para pelaku begal memindahkan tempat operasionalnya dari Provinsi Lampung ke luar daerah. Aksi pembegalan pun marak di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sejumlah pelaku yang ditangkap polisi selalu berasal dari wilayah Lampung. Tidak sedikit tersangka pelaku begal yang dikirim ke Provinsi Lampung dalam peti-peti jenazah.

Memukul Genderang Perang

Memberantas begal dengan mendorong reskrim di barisan terdepan sama saja dengan Polri memukul genderang perang. Sebab, kita sangat memahami bahwa fungsi reserse pada dasarnya memperlihatkan wajah represif kepolisian. Ketika seseorang yang diduga (guna kemudian disangka) melakukan tindak kriminal pembegalan, hal utama yang akan dilakukan oleh reserse adalah menangkap, menahan, dan melumpuhkan.

Tentu saja strategi ini bertolak belakang dengan model pemolisian sipil yang dijalankan Mabes Polri sebagai amanat reformasi Polri sejak tahun 2000. Model pemolisian sipil bernuansa pencegahan yang sudah diwujudkan antara lain melalui peluncuran Peraturan Kepala Polri tentang Pemolisian Masyarakat.

Seharusnya reskrim juga tunduk pada model pemolisian sipil ini, sehingga persoalan tindak kriminal pembegalan tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi. Artinya, polisi tidak perlu merasa paling berhak dan bertanggung jawab memberantas pembegalan, lalu menganggap strategi tembak di tempat yang dilakukan sebagai satu-satunya cara untuk menimbulkan efek jera.

Tapi, ternyata, efek jera yang diharapkan polisi tidak terwujud, malah sebaliknya menimbulkan perlawanan dari para pelaku begal. Semakin banyak tersangka begal yang ditembak mati polisi, semakin banyak juga korban begal yang ditemukan mati. Ada aksi balas-membalas antara kelompok pelaku begal dengan polisi, yang dampaknya tentu merugikan masyarakat.

Dalam hitungan hari setelah penembakan lima tersangka begal yang potret mayatnya dijadikan bahan selfi anggota Korps Bhayangkara dan disiarkan di media sosial, satu lagi warga Lampung ditemukan tewas dan diduga sebagai korban begal. Korban yang tewas di pihak warga, yang diduga sebagai korban kejahatan begal, selalu muncul setiap kali ada terduga begal yang ditembak mati polisi.

Budi Hatees pemerhati kepolisian dan pemolisian, penulis buku 'Ulat di Kebun Polri', peneliti di Dewan Riset Daerah (DRD) salah satu kabupaten di Provinsi Lampung





(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed