DetikNews
Senin 13 Feb 2017, 17:23 WIB

Kolom

Urun Rembug Aspek Hukum "Cuti Ahok"

Husendro - detikNews
Urun Rembug Aspek Hukum Cuti Ahok Foto: Husendro (Dokumentasi pribadi)
Jakarta - Persoalan ribut-ribut "Cuti Ahok" ini sebenarnya persoalan sederhana yang menjadi menjadi besar karena riak-riak para pengamat dan peserta politik Pilkada DKI. Apalagi kemudian ditambah komentar-komentar provokasi dari para ahli hukum yang menurut hemat penulis tidak proporsional dan cenderung menyudutkan dengan argumentasi hukum yang kurang valid.

Setelah penulis pelajari, akar permasalahannya justru berada pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda itu sendiri. Akan tetapi, sebelum penulis membahas Pasal a quo, baiknya dijelaskan juga proses hukum acara pidana menurut KUHAP dan praktik agar masyarakat umum bisa memahami persoalan hukum ini sesederhana mungkin.

Jadi, jika seseorang dijadikan Tersangka oleh Penyidik, umumnya akan dikenakan minimum untuk 2 pasal tindak pidana, misalnya Pasal 156 KUHP atau Pasal 156a. KUHP. Selanjutnya, dalam proses pelimpahan perkara ke pihak Kejaksaan, jika Jaksa Peneliti menganggap unsur pembuktian perkaranya cukup lengkap, maka dinyatakan "P-21" yang selanjutnya untuk diteruskan diajukan ke muka persidangan. Kemudian, ditunjuklah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani penuntutan perkara tersebut dan kemudian perkaranya didaftarkan di Pengadilan beserta dengan Surat Dakwaan yang berisikan dugaan 2 pasal tindak pidana yang dikenakan kepada Tersangka tadi.

Pada proses pembuktian di persidangan, status Tersangka tadi kemudian berubah menjadi TERDAKWA, dimana agenda pertama persidangan adalah pembacaan Surat Dakwaan ini. Surat Dakwaan ini bukan berarti kemudian si Terdakwa sudah pasti bersalah. Setelah Surat Dakwaan dibacakan, dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli, alat bukti lainnya dan barang bukti.

Setelah mekanisme pembuktian selesai dilakukan, lalu JPU mengajukan Surat Tuntutan kepada Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Pasal yang diyakini JPU dan jenis sanksi atau lamanya pemidanaan. Setelah itu Terdakwa mengajukan Pleidoi, Duplik. Baru kemudian, Majelis Hakim memutuskan mengenai Tuntutan yang diajukan.

Kembali kepada kontroversi penafsiran hukum Pasal 83 ayat 1 UU Pemda 2014, yang menyebutkan bahwa:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jelas disebutkan bahwa secara limitatif UU a quo telah menetapkan bahwa Kepala Daerah/Wakil dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, jika:

Berstatus Terdakwa dengan tindak pidana:

1. Tindak Pidana Kejahatan yang diancam penjara paling singkat (minimum) 5 tahun. Ini artinya, secara penafsiran hukum menggunakan metode a contrario untuk jenis tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang diancam penjara mulai dari 1 hari sampai dengan 4 tahun 11 bulan 30/31 hari tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian sementara tersebut;

2. Tindak Pidana Korupsi. Ini artinya, jika Terdakwa diancam Pasal Tipikor, maka diberhentikan sementara;

3. Tindak pidana terorisme;

4. Makar;

5. Tindak Pidana Keamanan Negara. Di KUHP, tindak pidana diatur dalam Bab I mulai dari Pasal 104 sd 129, yang artinya jika didakwa dengan salah satu pasalnya, maka juga diberhentikan dengan sementara.

6. Perbuataan Lain yang dapat memecah belah NKRI. Pada alasan inilah yang juga kemudian menimbulkan persoalan. Pertanyaannya adalah apakah ini bentuk suatu tindak pidana yang harus didakwakan atau jenis diskresi/keputusan politik hukum Presiden? Bagaimana mekanisme menentukan seseorang Kepala Daerah/Wakilnya diberhentikan sementara karena diduga melakukan perbuatan ini? Tafsiran hukum acaranya bagaimana?

Kembali kepada kasus Ahok, yang didakwa dengan Pasal 156 KUHP yang ancaman hukumannya Paling Lama (Maksimum) 4 Tahun sebagai dakwaan primer/kesatu; dan Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya Paling Lama (Maksimum) 5 Tahun sebagai dakwaan sekunder atau kedua. Berdasarkan uraian Pasal 83 ayat (1) tersebut, ternyata dakwaan pertama tidak memenuhi unsur Pasal 83 ayat 1 UU Pemda 2014 untuk jenis tindak pidana pertama sehingga tidak memenuhi unsur ini. Sedangkan untuk dakwaan kedua, unsur alasan pemberhentian ini terpenuhi.

Permasalahannya adalah Pasal 83 UU Pemda 2014 ini tidak menjelaskan bagaimana jika terjadi suatu kondisi sebuah Surat Dakwaan mengandung 2 jenis tindak pidana yang saling bertentangan untuk pemenuhan unsur ini. Begitupun dengan persoalan unsur "Perbuatan Memecah Belah NKRI". Sehingga mengakibatkan kekacauan penafsiran oleh banyak orang bahkan para ahli hukum.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekacauan ini, Penulis mengusulkan sebaiknya permasalahan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk ditafsirkan lebih konstitusional atau Presiden meminta Fatwa Mahkamah Agung RI.

Demikian usulan urun rembug saya. Semoga bermanfaat.

*) Husendro, SH, MH adalah Praktisi Hukum dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI). Penulis pernah menjabat Senior Investigator Komnas HAM RI Periode 2006-2014, Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Berpengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum dan HAM, serta peminat Filsafat Hukum.
*) Opini ini adalah pandangan dan tanggung jawab penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.
(nwk/nwk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed