.webp)
Sebagaimana diprediksi sebelumnya, hiruk-pikuk politik internal PDI-P yang begitu dinamis dan konstalatif tentang figur yang akan diusung oleh partai banteng moncong putih tersebut, pada akhirnya memang harus menunggu sikap tegas Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
Rabu, 21 September 2016, bertepatan dengan hari pertama dibukanya pendaftaran, Megawati Soekarno Putri mengantarkan Ahok dan Djarot secara langsung dan mendaftarkan kedua calon petahanan tersebut ke KPU DKI. Dengan wajah berseri dan senyum sumringah, Megawati nampak begitu yakin dengan keputusan dan pilihannya. Meski Ahok bukanlah kader PDI-P, segenap mesin kekuatan partai diwajibkan untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI yang akan digelar pada awal 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Otokritik
Kemunculan Ahok di panggung politik terkesan fenomenal. Bukan hanya karena style politik yang nyentrik dengan segala kontroversi yang mengiringinya, tapi juga karena figur Ahok yang telah mencuri perhatian publik yang notabene tidak berasal dari rahim partai politik. Sebaliknya, kehadiran "Teman Ahok", misalnya, yang turut meramaikan perbincangan politik, justru lebih bernuansa antipati terhadap partai politik.
Politik yang akrab dengan lakon pragmatis dan transaksional telah membentuk stigma dan mewujud secara nyata. Kantong-kantong publik yang tidak berafiliasi pada partai politik berhimpun dan mengidentifikasi diri mereka sebagai barisan perlawanan. Idealisme politik yang sejatinya dipraktikkan oleh partai-partai politik pun terkena imbasnya, tereduksi dan terdegradasi, sehingga menjadikannya 'momok' di tengah masyarakat. Pada titik inilah, sulit untuk memungkiri kenyataan bahwa salah satu pilar demokrasi tersebut, justru telah menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.
Di sisi lain, sebagai calon kuat non-partisan, sosok Ahok telah membuktikan kenyataan bahwa partai-partai politik dewasa ini sedang mengalami persoalan besar terkait rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik tidak lebih sebagai hiasan megah dalam pentas seremonial yang seringkali hampa substansi. Entitas kepartaian hanya berfungsi sebagai sarana mobilisasi ketimbang partisipasi. Karena itu, partai politik seringkali hanya menarik saat momen-momen Pemilu ataupun Pilkada. Selepas itu, ia ibarat rumah sepi pengunjung yang dihuni oleh segelintir orang dengan kepentingan pribadinya masing-masing.
Berkaca pada fenomena Ahok, sudah saatnya dunia kepartaian mengevaluasi idealismenya. Kritik terhadap perilaku partai politik yang cenderung negatif hendaknya menjadi pelajaran berharga dalam mengembalikan visi, misi dan tujuannya yang sejalan dengan khittah partai politik itu sendiri. Riak-riak perlawanan adalah otokritik yang konstruktif dan memerlukan respons yang bijak. Bukan sebaliknya, memandang publik non-partisan dengan sebelah mata hingga menjadikan mereka sebagai lawan dengan sebutan-sebutan yang tidak beradab.
Hal itulah yang secara khusus disadari dengan penuh oleh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Sebagai partai politik tertua di negeri ini, Partai Golkar memandang Ahok tidak sebagai figur yang berdiri sendiri, melainkan figur yang merepresentasikan "Suara Rakyat". Partai Golkar memandang independensi Ahok tidak semata dalam kacamata politis, namun lebih dari itu, Ahok adalah figur yang independen dari berbagai stigma negatif yang selama ini dialamatkan kepada partai politik.
Golkar sebagai partai yang mengusung Paradigma Baru di tengah tuntutan zaman yang semakin dinamis sedang berusaha memperbaiki citra dan wibawanya. Dukungan terhadap Ahok yang dideklarasikan pertengahan Juni 2016 lalu adalah langkah awal mengembalikan "Suara Rakyat" menjadi "Suara Golkar".
Asal Bukan Ahok
Meski Ahok bukanlah kader Partai Golkar, kinerja yang telah ditunjukkan selama ini sejalan dengan Doktrin Perjuangan Partai Golkar yang dikenal dengan Karya Kekaryaan. Dengan doktrin itulah, Partai Golkar berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi. Partai Golkar lebih berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Karya yang baik dan bermanfaat bagi rakyat lebih penting daripada ide dan gagasan semata yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan menyeluruh untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat.
Doktrin inilah yang kemudian menjelaskan mengapa Partai Golkar bersifat inklusif. Perilaku politik yang sempit yang masih menjajakan primordialisme dan sektarianisme dan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar menjadi tantangan utama bagi doktrin perjuangan Partai Golkar. Sulit dinafikan, Jakarta merupakan miniatur kebangsaan yang dihuni oleh kompleksitas masyarakat dengan aneka ragam persoalannya. Tidak pada tempatnya, sentimentalitas lebih didahulukan ketimbang program-program kerakyatan yang selama ini telah nyata dan teruji.
Atas dasar itulah, kita patut mengapresiasi langkah politik yang dilakukan oleh keempat partai pendukung dan pengusung Ahok. Mereka telah menunjukkan kebesaran jiwa dan mempraktikkan betapa perbedaan politik tidak menghalangi niat baik dan tulus untuk membangun bangsa dan negara dengan membangun Jakarta Baru yang lebih baik. Mereka merelakan figur di luar partainya yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan rakyat.
Sebaliknya, demokrasi telah menyediakan tempat yang luas bagi kontestasi yang didasari atas ide dan gagasan. Partai-partai yang akan mendukung dan mengusung calon selain Ahok-Djarot memiliki kesempatan yang sama. Tentu saja, kehadiran calon-calon lainnya hendaknya dilandasi oleh argumentasi, ide dan gagasan tentang membangun Jakarta. Bukan semata "ketidaksukaan" kepada Ahok yang justru memunculkan figur-figur "Asal Bukan Ahok" dan menggaungkan stigma tentang "Ahokfobia".
Pada gilirannya, ketidaksukaan kepada Ahok hanya mengaburkan pandangan tentang ide dan gagasan yang sejatinya lebih didahulukan. Latar belakang Ahok adalah latar belakang yang tidak haram di alam demokrasi. Karena itu, ketidaksukaan tersebut justru lebih berupa ketakutan terhadap Ahok dari berbagai kebijakannya yang mengancam pragmatisme politik itu sendiri. Pilgub DKI Jakarta 2017 akan membuktikan apakah Ahokfobia akan memenangkan kontestasi, atau kesejatian demokrasi akan semakin memberi harapan bagi Jakarta Baru di masa yang akan datang.
*) Yorrys Raweyai, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar
Halaman 2 dari 3
