.webp)
Hampir tiap bulan ada usulan dan gagasan yang aneh-aneh, bukan untuk kepentingan rakyat. Meski mereka dipilih langsung oleh rakyat, mereka bukan bekerja untuk rakyat.
Dalam banyak hal, mereka melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas menyakiti hati rakyat. Mulai dari korupsi berjamaah yang berakhir dengan hukuman penjara, berantam dalam sidang pleno, kunjungan kerja yang mewah tapi melakukan hal-hal yang memalukan, memperjuangkan proyek gedung mewah yang menakjubkan, mengajukan proyek kasur empuk, usulan kenaikan gaji dan tunjangan yang terpaksa harus ditolak oleh pemerintah, dan yang terakhir upaya melindungi diri dengan jalan mematikan KPK yang berfungsi melindungi kekayaan negara dan uang rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua orang tahu bahwa DPR adalah tiang demokrasi. Tanpa DPR, demokrasi tidak ada. Sementara Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang penduduknya besar. Karena itu peran Indonesia di antara negara-negara demokrasi semestinya cukup besar. Apa yang dilakukan lembaga pengemban demokrasi itu menimbulkan bermacam pertanyaan.
Pertama, mengapa rakyat memilih wakil-wakil yang perilakunya tidak mewakili kepentingan mereka? Apakah ada paksaan di desa-desa untuk harus memilih calon-calon yang ditentukan seseorang atau diajukan sesuatu partai politik?
Kedua, karena DPR adalah wakil rakyat yang mencerminkan mutu rakyat, apakah rakyat Indonesia yang sudah merdeka selama 70 tahun belum mampu mengamalkan tugas demokrasi?
Ketiga, apakah pemilihan umum yang dilakukan secara bebas, langsung dan rahasia itu dapat disusupi praktek-praktek suap yang disebut money politics ?
Dengan melihat pengalaman pemilu yang sudah lama dan sudah diikuti berkali-kali, mustahil rakyat belum paham tentang Pemilu. Agaknya cukup paham bahwa pemilu diperlukan untuk memilih wakil-wakil mereka yang mumpuni dalam arti dapat memahami dan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Buktinya, dalam Pemilihan Umum yang lalu rakyat telah menunjukkan kemampuan memahami demokrasi.
Partai Demokrat yang sebelumnya pernah menjadi partai terbesar, tumbang karena perilaku korupsi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dan kader-kadernya. Akibatnya, meskipun SBY dan kawan-kawannya berjuang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, nampaknya tidak mudah. Susah diharapkan Partai Demokrat akan dapat merebut kembali hati rakyat yang pernah kecewa. Harapan bagi Partai Demokrat tinggal pada lemahnya partai Golkar dan PPP yang masih pecah.
Partai yang masih kuat dan berkuasa sekarang ini adalah PDIP. Kepercayaan rakyat terletak pada beberapa kader yang sangat disenangi rakyat seperti Jokowi, Tri Rismaharini dan Ganjar Pranowo. Namun jika upaya membonsai KPK sekarang ini dapat disinyalir timbul dari inisiatif kader-kader PDIP, saya kira hal ini akan berpengaruh terhadap popularitas partai itu dalam memasuki Pemilu yang akan datang.
Sedangkan PKS yang baru-baru ini telah melakukan reformasi dan memunculkan orang-orang yang dipandang jujur mempunyai harapan akan mendapat simpati. Satu-satunya masalah terletak pada kemauan PKS untuk melakukan reformasi di kalangan kader PKS yang menjadi anggota dan pimpinan DPR serta petugas partai dalam kabinet.
*) Said Zainal Abidin adalah Pengajar Ekonomi Politik dan Analisis Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana STIA LAN, Jakarta
Halaman 2 dari 1
