Mahasiswa Jangan Mau Dipolitikin!

Leiden -

Berbicara mengenai mahasiswa, sesungguhnya kita sedang membicarakan sebuah kekuatan intelektual muda yang cerdas, berdedikasi dan berani. Banyak perubahan bangsa terjadi dengan kekuatan mahasiswa, seperti gerakan mahasiswa tahun 1928, 1966, dan 1998. Mahasiswa selalu berada di garda terdepan perubahan, independen, non-partisan, tanpa tekanan.

Saat ini terdapat 82 ribu mahasiswa Indonesia sedang menempuh studi di lebih dari 30 negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mei 2013). Dengan jumlah sedemikian besar dan kualitas individu rata-rata lebih baik, tentu saja mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki posisi dan potensi menggiurkan bagi parpol untuk digarap. Bahkan, ada di antara mereka yang telah menjadi kader atau simpatisan dari sebuah parpol tertentu.

Menentukan pilihan pada parpol tertentu adalah kebebasan individu yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi. Namun menggunakan organisasi mahasiswa di luar negeri sebagai kendaraan politik, untuk kepentingan pribadi atau golongan adalah hal lain yang menjadi perdebatan serius.

Mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berpolitik praktis sebagai kepanjangan tangan parpol harus secara tegas menjelaskan posisinya. Hal ini sangat penting demi transparansi. Infiltrasi dengan manuver yang diselubungkan dalam organisasi kemahasiswaan menjadi rentan dan kontraproduktif bagi gerakan mahasiswa itu sendiri. Mengapa? Karena akan menghilangkan kepercayaan publik pada kredibilitas organisasi mahasiswa yang telah dibangun dengan susah payah.

Untuk itu organisasi kemahasiswaan di luar negeri jelas harus menjaga sikap non-partisan dan menghindarkan diri dari masuknya kepentingan parpol yang semakin gencar menjelang pemilu 2014. Setiap mahasiswa di luar negeri juga harus terpanggil untuk mengkritisi aktivitas politik para pemimpin organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Lalu di mana peran politik mahasiswa Indonesia di luar negeri? Mahasiswa Indonesia di luar negeri dapat ikut memberikan alternatif solusi untuk berbagai permasalahan bangsa tanpa terjebak ke dalam politik praktis, baik dalam kapasitas institusi atau individu. Alternatif solusi ini seyogyanya sesuai dengan latar belakang kompetensi akademik serta pengalaman yang dimilikinya dan bukan sekadar pernyataan sikap di media massa dan media sosial, yang sebenarnya sudah ramai diwacanakan oleh banyak pihak.

Hari ini banyak sekali mahasiswa berbicara mengenai politik praktis, masalah hukum, sampai isu-isu sosial lainnya tanpa memiliki kompetensi akademik atau latar belakang pengalaman selaras. Hal ini penting untuk menekankan bahwa mahasiswa Indonesia di luar negeri menjadi bagian dari solusi dan tidak sekadar menjadi corong pengontrol. Kritik tanpa disertai solusi akan memungkinkan masuknya kepentingan politik praktis yang sedang giat menggalang suara.

Keterangan penulis:
Penulis adalah mahasiswa S2 Leiden University, Belanda, penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

(es/es)