Pilkada DKI Jakarta dan Budaya Politisi Lompat Pagar

Jakarta - Sistem politik saat ini, menyebabkan orang terbentuk menjadi serakah kekuasaan. Hari ini, tontonan itu ada di depan kita. Misalnya saja, seorang politisi dengan jabatan tertentu yang belum usai dituntaskan, rela lompat pagar menyalonkan diri di tempat lain hanya karena social and politic benefit yang jauh lebih besar dan menjajikan dari jabatan sebelumnya.

Keinginan melangkahi jabatan yang diemban untuk terlibat sebagai kontestan di bursa jabatan dan kekuasaan yang lebih besar inilah yang kita sebut 'politisi lompat pagar'. Kekuasaan dan amanah yang diberikan pada jabatan yang tengah diemban, tak mampu memagari ambisi kekuasaannya.

Sejatinya, budaya politisi lompat pagar ini, membuat kebangunan sistem demokrasi kita menjadi cenderung keropos dan telanjang nilai, karena pijakan niat yang dibangun, bukanlah visi kontinuitas pembangunan, akan tetapi meloncat dari satu zona politik yang kecil ke zona politik yang jauh lebih besar. Padahal, berpolitik bukan suatu loncatan ukuran kuantitas politik, akan tetapi merupakan proses pelembagaan nilai dan gagasan untuk memenangkan kehidupan rakyat agar jauh lebih baik.

Politisi dengan tipe suka lompat pagar, cenderung berorientasi pada ruang dan penggemukan kapasitas politik, demi sebuah nafsu dan tujuan yang politik an sich. Bukan lagi politik nilai, bukan lagi politik pengabdian. Ideal-ideal politik dimaksud, seakan tergerus akibat nafsu berkuasa yang berlebih.

Memang terlalu jauh rasanya, bila seorang politisi dengan watak suka lompat pagar, disandingkan pada visi politik pengabdian. Bahkan, semangat pengabdian itu terlampau jauh dengan politisi tipe ini. Hemat kita, pengabdian tidak menghendaki mereka meninggalkan jabatan yang tengah diamanahkan. Pengabdian meminta komitmen. Pengabdian tidak mesti terpenjara oleh ruang dan atau political size.

Di konteks Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta saat ini, kita mengendus adanya kontroversi yang diwarnai dengan tradisi lompat pagar. Dalam bursa pilkada DKI, ada beberapa kandidat yang masih memiliki jabatan aktif sebagai kepala daerah, namun rela meninggalkan jabatannya tersebut, demi menjadi calon Gubernur DKI.

Joko Widodo atau media mengenalnya Jokowi misalnya, ia masih memiliki masa kerja aktif sebagai Wali Kota Solo di periode yang kedua. Mestinya, di masa jabatan yang kedua ini, Jokowi dapat memaksimalisasi kontinuitas pembangunan di Kota Solo.

Dalam hemat kita, setiap petahana dalam pemilukada, periode kedua, merupakan momentum aplikatif untuk mengobyektifikasi rencana pembangunan yang telah dicanangkan pada periode pertama. Dengan demikian, ketika momentum untuk mengopbyektifikasikan rencana pembangunan ini gagal atau terputus, maka boleh dibilang merupakan bagian kegagalan nyata.

Apalagi kontinuitas pembangunan dimaksud, merupakan bagian penting dari amanah dan janji-janji politik yang ia kobarkan dimasa mengkampanyekan dirinya pada periode yang kedua di Solo. Demikian pun beberapa calon lain yang semirip. Saya membayangkan, janji di bawah sumpah yang disampaikan ketika dinobatkan Jokowi dan lainnya sebagai Kepala Daerah yang kedua kalinya itu, runtuh seketika. Hanya karena tarikan social and politic benefit yang menjanjikan sebagai calon Gubernur DKI kelak.

Dengan demikian, semua politic image yang mereka bangun, mulai dari yang paling populis hingga yang paling mengerti persoalan Jakarta, hanyalah mesin legitimasi budaya lompat pagar yang saya maksudkan.

Lagi pula, pada tingkatan tertentu dalam aqidah politik, kita mestinya mempercayai bahwa janji politik merupakan dimensi sakral dari konstruksi moralitas politik. Maka ketika janji politik itu terdegradasi akibat sebuah ambisi, maka dari aspek moral, kita mestinya ragu dengan politisi yang suka lompat pagar ini.

Pada sisi yang lain, jika kita mereview, basis nilai pengabdian yang diusung beberapa kandidat pilkada DKI ini terbilang rapuh. Terutama bagi kandidat-kandidat yang datang dari luar Jakarta. Hemat saya, basis nilai pengabdian mereka tidak orisinil. Mereka tidak lahir dari basis sosiologis masyarakat Jakarta serta berbagai rangkaian entitasnya.

Mereka tidak lahir dan besar secara politik dari konstruksi ragam masalah Jakarta. Maka dengan demikian, paradigma solutif mereka terhadap problem pembangunan multi aspek di DKI pun akan distortif. Sederhananya, pendekatan pembangunan di DKI berbeda dengan pendekatan pembangunan daerah asal beberapa calon gubernur yang datang dari luar Jakarta.

Dari pendekatan ini saja, kita seakan dibuat memilih secara obyektif, bahwa siapa sebenarnya Gubernur yang ideal untuk DKI, apakah orang yang sekian lama lahir dan terkonstruksi oleh multi dimensi pembangunan DKI, atau orang baru mau melakukan test case pembangunan di DKI?

Dalam pendekatan sosiologi pembangunan, suatu nilai pembangunan akan mudah diterima, apabila nilai-nilai pembangunan yang diusung melekat dan lahir dari konstruksi sosial-politik masyarakat setempat. Jika tidak demikian, basis nilai pembangunan tersebut tidak memiliki pijakan sosiologis dan akan sangat sulit diterima masyarakat Jakarta. Tanpa memenjarakan pikiran pada subyektifitas, saya ingin katakan bahwa, idealnya orang yang tepat mempimpin DKI ini adalah yang lahir dan besar dari konstruksi beragam masalah pembangunan di Jakarta. Biarkan rakyat yang menilainya.

*) Munir Sara adalah peminat sosial keagamaan, tinggal di Jalan Kayu Manis, Matraman Timur, Jakarta Timur.

(vit/vit)