Di kaki yang satu ia ikut menikmati kekuasaan dengan menempatkan kader-kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Di kaki yang lain, ia memainkan peran sebagai oposisi yang tanpa ewuh pakewuh mengkritik dan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah.
Pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan ini sebenarnya menimbulkan kegeraman bagi anggota partai koalisi, terutama Partai Demokrat, agar PKS dikeluarkan dari koalisi dengan langkah mengganti seluruh menteri dari PKS. Namun entah kenapa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang sekaligus Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, masih ragu-ragu mendongkel menteri-menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Mungkin Susilo Bambang Yudhoyono masih teringat jasa besar partai itu saat mendukung dirinya maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2004 maupun 2009. Bisa juga ada kekhawatiran bila PKS dipecat dari partai koalisi, geliat Fraksi PKS di DPR akan semakin liar menyerang pemerintah, sehingga untuk sedikit meredam maka PKS tetap dipertahankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan sikap yang demikian, maka PKS tidak hanya mengartikulasikan agenda politiknya di dalam politik yang terlembaga secara formal, melainkan juga menyatakan ketidakpuasan dan kepentingannya melalui serangkai aksi di luar parlemen seperti demonstrasi dan kegiatan aksi lainnya. Kegiatan di luar parlemen itu dilakukan pastinya dengan tujuan untuk memperkuat cita-cita dan kemauan PKS, baik untuk kepentingan politik, sosial, maupun menyuarakan kepentingan dunia Islam. Dan ini sudah dilakukan sejak masih bernama PK (Partai Keadilan).
PKS menduakan kakinya ia juga terlihat ia tidak hanya sekadar sebagai partai politik, namun juga sebagai organisasi dakwah. Dalam organisasi dakwah ini, PKS melalui kadernya yang sudah terlatih, menyiarkan dakwah-dakwah Islam sekaligus menyampaikan pesan politik yang tersembunyi serta merekrut masyarakat untuk menjadi kadernya. Dan cara ini sangat berhasil. Bertindak sebagai organisasi dakwah, dengan sebutan Jamaah Tarbiyah inilah maka aktivis PKS bisa masuk ke dalam masjid-masjid dan berbagai organisasi Islam yang sudah ada tanpa dicurigai.
Dalam pemilu 2014, dengan kemungkinan tingginya parliament threshold, 4% sampai 5%, dan keinginan untuk lebih membesarkan PKS. Sepertinya, entah dengan alasan terjadinya dualisme sikap dalam menentukan arah haluan partai, PKS akan memainkan dua kaki lagi, yakni sebagai partai yang berbasis-berdasarkan Islam dan sebagai partai yang terbuka bagi kalangan, tua-muda, kanan-kiri, moderat dan tradisional.
PKS menjelang pemilu legislatif 2009, misalnya, sudah menyatakan dirinya akan memperluas cakupan massa pendukungnya. Langkah itu ditunjukan dengan mengadakan Mukernas di Bali, Januari 2008. Mukernas yang diadakan di pulau di mana mayoritas penduduknya beragama Hindhu itu merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah disampaikan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam Rapimnas PKS di Hotel Putri Gunung, lembang, Bandung, Jawa Barat, Agustus 2007, mengatakan partainya akan melakukan ekspansi terhadap kalangan nasionalis dan sekuler.
Apa yang dikatakan Tifatul Sembiring saat menjadi Presiden PKS itu benar-benar diwujudkan ketika melakukan propaganda kampanye, di mana saat iklan di televisi partai itu beriklan dengan menampilkan KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyhari, Soekarno, Soeharto, Natsir, juga dengan iklan seorang gadis manis tanpa menggunakan jilbab. Iklan-iklan itu menunjukan bahwa PKS ingin merangkul kelompok manapun yang di tempatkan di salah satu kakinya, sedang satu kakinya yang lain tetap berpijak pada massanya yang sudah dibangun lewat jaringan dakwah.
Apa yang dimainkan oleh PKS dengan menggunakan dua kaki ini, di satu sisi PKS sangat diuntungkan, namun di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, pihak yang dirugikan selama ini adalah Partai Demokrat. Pembangkangan yang dilakukan PKS membuat kebijakan pemerintah yang hendak digulirkan menjadi tertahan.
Ketika PKS menampilkan iklan Soekarno, Soeharto, Natsir, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asyhari, ia untung, namun iklan-iklan itu merugikan partai-partai lain yang berhubungan secara emosional dengan tokoh-tokoh yang diiklankan tersebut. Organisasi semacam NU dan Muhammadiyah pun merasa dipecundangi dengan iklan yang mempolitikan ulama-ulama besar itu.
Perilaku PKS yang sering bermain di dua kaki inilah yang menyebabkan banyak partai berhati-hati terhadapnya. Dalam pilkada Jakarta, misalnya, PKS sering sendiri ketika mengajukan calonnya. Belajar pada pembangkangan PKS di partai koalisi, partai politik lain berpikir bila hendak berkoalisi dengannya, mereka berpikir jangan-jangan PKS akan menerapkan cara tinggal glanggang colong playu, alias meninggalkan medan peperangan bila tidak menguntungkan dia. Namun bila perang selesai dan menang, PKS akan meminta pampasan perang.
PKS tidak akan bermain dua kaki, bila ia berkuasa. Buktinya Fraksi PKS di DPRD Depok selalu mendukung kebijakan Walikota Depok Nurmahmudi. Demikian pula Fraksi PKS di DPRD Jawa Barat akan selalu mendukung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kedua kepala daerah itu adalah kader PKS. Di tingkat nasional PKS tidak akan bermain dua kaki bila kadernya jadi presiden, tapi kita tidak tahu kapan kader PKS bisa jadi presiden.
*) Ardi Winangun adalah pengamat politik dan Ketua Alumni Forum Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Nomor kontak penulis: 08159052503. Email: ardi_winangun@yahoo.com
(vit/vit)











































