Beda Sikap Politik, Beda Hari Raya

Jakarta - Setiap tahun perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri sepertinya menjadi yang lumrah dan wajar. Sehingga orang tidak peduli lagi bila ada yang hendak merayakan Idul Fitri lebih dulu atau yang belakangan, yang penting semua happy. Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri, sendiri bukan suatu hal yang haram dalam agama Islam, sehingga tak berdosa bila masing-masing pihak merayakan pada hari yang berbeda. Nabi pun sudah memprediksi bahwa nanti ummatnya akan terpecah menjadi banyak golongan. Banyak golongan juga akan menyebabkan banyaknya penetapan Hari Raya Idul Fitri.

Masing-masing ormas, dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri, mempunyai hak untuk membentuk panitia sendiri untuk melakukan hisab dan rukyat. Karena di Indonesia banyak ormas Islam tak heran bila jatuhnya Hari Raya Idul Fitri tahun ini ada 3 versi, tanggal 29, 30, 31 Agustus, dan bisa jadi ada hari-hari yang lain, sebab masih ada kelompok-kelompok Islam yang mengisolasi diri mempunyai perhitungan yang lain daripada yang lain.

Namun sangat disayangkan, pemerintah yang telah membentuk Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keberadaannya 'tidak diakui', maksudnya lembaga tersebut yang menaungi dan memayungi beragam aliran Islam itu tidak dipedulikan ketika sudah menetapkan jatuhnya Hari Rakyat Idul Fitri sesuai dengan hisab dan rukyat. Padahal kepanitiaannya melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga-lembaga ilmiah seperti LAPAN dan Obsevatorium Boscha. 

Apa yang sebenarnya menyebabkan perbedaan itu ada? Penulis berpikir memang ada cara yang berbeda dalam masalah hisab dan rukyat, namun itu bukan yang utama. Paling utama dalam perbedaan itu adalah adanya ego diantara ormas Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Masing-masing ingin menunjukkan diri bahwa mereka ada dan mempunyai garis tersendiri. 

Paling utama perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri ini bersifat politis, perbedaan pandangan, sikap, dan kepentingan politik mempengaruhi para pemimpin ormas Islam dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Ormas Islam yang tidak terakomodasi dalam kekuasan akan menolak kepada aturan Ormas Islam yang terakomodasi dalam kekuasan. Sehingga masing-masing ormas ingin menunjukan bahwa massanya lebih banyak dari massa ormas lainnya. Ini digunakan untuk mempengaruhi bargaining politik ormas itu kepada pemerintah dan menginginkan aliran ormasnya menjadi arus utama di kancah nasional.

Mengapa perbedaan penetapan hari-hari raya Islam terjadi terutama pada Hari Raya Idul Fitri saja, sedang pada Hari Raya Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya tidak? Itu terjadi ya karena ada unsur kekuatan massa dalam Hari Raya Idul Fitri. Dalam Hari Raya Idul Fitri, puluhan juta orang melakukan ritual mudik. Kekuatan massa inilah yang diolah oleh pemimpin ormas Islam untuk menunjukkan kekuatannya bahwa massa yang mudik itulah massanya. Massa-massa itu dimobilisasi dalam salat-salat id pada tempat dan hari yang berbeda-beda. Dengan menunjukan kekuatannya itulah maka seperti paparan di atas, pemimpin ormas akan menaikkan posisinya ke dalam ranah politik dan kekuasaan.  

Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri tentu membuat psikis ummat Islam menjadi tidak sehat. Masyarakat akhirnya terombang-ambing kapan dia harus mengakhiri atau meneruskan puasanya. Pernah terjadi ketika keputusan penetapan Hari Raya Idul Fitri, suatu ormas, sekitar jam 21.00 WIB. Akibat dari keputusan yang mendadak, jaringan ormas yang ada di bawah kaget dan membuat mereka tergesa-gesa menyiapkan zakat, takbir, dan persiapan salat id di lapangan sehingga semuanya menjadi tidak khusuk ketika menjalankannya.

Untung saja ketika satu pihak merayakan Hari Raya Idul Fitri dan satu pihaknya masih menjalankan puasa, rasa toleransi masih ada, dan wilayahnya komunitas masing-masing kelompok terlokalisir sehingga tidak saling bersinggungan.

Adanya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri secara syariat dibolehkan, namun secara psikis akan membelah masyarakat lebih tegas kepada masing-masing ormasnya. Masyarakat akan lebih paham perbedaan daripada persamaan. Akhirnya mereka tidak lagi melihat Islam sebagai agama yang tunggal namun akan lebih melihat ormas A atau Ormas B yang lebih dianut pedoman ajarannya.

Untuk mengatasi perbedaan yang diperbolehkan tersebut kita semua harus lebih mengutamakan persamaan demi persatuan. Bukankah Nabi sendiri lebih menyukai ummat yang satu dan dalam barisan yang rapat. Persamaan penetapan Hari Raya Idul Fitri bisa ditempuh apabila kita menyerahkan masalah ini kepada pemerintah. Dengan adanya Kementerian agama dan MUI, pemerintah mempunyai 'otoritas' dalam kebijakan-kebijakan ummat dalam masalah tertentu demi kepentingan nasional. Bukankah dalam MUI semua ormas Islam dilibatkan.

Pemerintah menentukan Hari Raya Idul Fitri pada hari H bukan untuk kepentingan salah satu golongan namun untuk kepentingan ummat secara keseluruhan, demi persatuan Indonesia. Bila kita tidak mempercayai pemerintah dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri, apa gunanya hari dan bulan yang sudah ditandai warna merah sebagai hari libur itu? Bila kita tidak mengikuti pemerintah dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri, tahun depan pemerintah sebaiknya tidak perlu lagi menandai hari dan bulan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri dengan warna merah, sebab itu tidak ada gunannya, karena masing-masing ormas memilih jalannya sendiri-sendiri. 

*) Ardi Winangun adalah Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI. Penulis tinggal di Matraman Salemba, Jakarta Timur. Email: ardi_winangun@yahoo.com

(vit/vit)