.webp)
Pengendara kendaraan bermotor jika memasuki wilayah ERP/CC akan dikenakan biaya (charge) dengan berbagai metode. Dana yang didapat dari pengguna jalan harus digunakan untuk pengembangan dan pembangunan sistem transportasi khususnya transportasi publik, tidak boleh masuk pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk apa saja, termasuk pembelian seragam dan dana representasi Gubernur yang mahal. Semakin mahal tarif ERP/CC, maka diharapkan akan semakin sedikit kendaraan yang melalui wilayah tersebut.
Melalui tulisan ini penulis bermaksud melaporkan pada publik hasil pertemuan penulis dengan beberapa operator ERP/CC dan otoritas transportasi di Stockholm (Swedia), London (Inggris) dan Singapura minggu lalu terkait penerapan ERP/CC di sana. Sistem di 3 kota/negara tersebut berbeda-beda. Sistem boleh berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengontrol lalu lintas dan mengumpulkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta mengurangi polusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aneka Model ERP/CC
Berdasarkan pertemuan dengan Trafikverket Swedish Transport Administration, ERP di Stockholm dimulai tahun 2007. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta orang dan jumlah kendaraan sekitar 1 juta, ERP/CC hanya diberlakukan di daerah pusat kota dengan total luas wilayah pemberlakuan ERP sekitar 34,5 kilometer persegi. Pembangunan fasilitas ERP/CC, seperti Gantry (gerbang), sistem teknologi informasi dan sebagainya dibiayai oleh dana Pemerintah Pusat. Maka dari itu penerimaan dari ERP/CC masuk sebagai pajak ke Pemerintah Swedia bukan Pemerintah Kota Stockholm.
Pemerintah Swedia melalui penerbitan perturan dan kebijakan yang menetapkan bahwa dana yang berasal dari pengguna jalan tersebut dan masuk sebagai pajak bukan retribusi, 100% digunakan (earmark) untuk pembenahan dan penyediaan transportasi publik di kota Stockholm yang lebih baik.
Penerapan ERP/CC di kota Stockholm menghabiskan total investasi sekitar 200 juta Euro di mana program komunikasi publiknya menghabiskan dana sekitar 30 juta Euro (sekitar 15% dari total investasi). Penerapan ERP/CC di Stockholm dapat mengurangi kemacetan sekitar 20% - 25%, mengurangi antrean sekitar 30% - 50%, mengurangi emisi gas buang sekitar 27% dan memindahkan 5% pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Sistem ERP/CC di Stockholm menggunakan OBU (On Board Unit) yang ditempel di kaca depan dan terhubung dengan teknologi informasi gelombang pendek yang ada di pusat pengendalian operasi atau yang dikenal dengan nama Dedicated Short Range Communications (DSRC). Sistem pembayaran saat melewati daerah ERP/CC menggunakan sistem pra bayar yang harus dibayarkan setiap bulan. OBU yang digunakan di Stockholm lebih modern daripada yang digunakan di Singapura.
Berdasarkan pertemuan dengan tenaga ahli pembangunan ERP di Singapura, Gopinath Menon, sistem ERP/CC di Singapura menggunakan sistem sama dengan Stockholm, hanya saja pembayaran menggunakan sistem pra bayar, mirip dengan sistem pra bayar di telepon selular. Di sistem Singapura, harga OBU yang digunakan lebih mahal harganya dan sangat tergantung dari aki kendaraan yang bersangkutan. Tarif ERP/CC di Stockholm dan Singapura bervariasi pada jam yang berbeda sesuai dengan jam kepadatan per harinya.
Di kota London lain lagi, berdasarkan pembicaraan saya dengan Transport for London, sistem yang digunakan adalah teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) tanpa OBU. Jadi sistem pengenaan charging nya bagi kendaraan yang keluar masuk wilayah ERP/CC hanya diidentifikasi melalui plat nomor kendaraan. Dengan 1 jenis tarif (10 Poundsterling), kendaraan bebas keluar masuk daerah ERP/CC per hari. Berbeda dengan sistem Stockholm maupun Singapura di mana tarif ERP/CC hanya berlaku untuk sekali masuk dalam 1 hari. Kalau keluar dan ingin masuk kembali ke daerah ERP, harus bayar lagi.
Model mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, tentu harus segera ditetapkan. Namun modifikasi sistem yang ada harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan, adat kebiasaan, kondisi keuangan pengguna jalan/pemilik kendaraan dan aturan yang menaunginya.
Syarat Agar Penerapan ERP/CC Berhasil
Jika penerapan ERP/CC ingin berhasil dan dapat mengumpulkan dana untuk pembangunan transportasi di Jakarta, maka ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta :
1. Pastikan semua regulasi yang akan menaunginya, baik UU atau PP atau Perda dan Pergub siap mengakomodir penerapan ERP/CC. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar bisa menaungi pelaksanaan ERP/CC, termasuk aturan kepemilikan kendaraan dan pengaturan penerimaan uang dari ERP/CC bisa di earmark atau digunakan hanya untuk pembangunan transportasi.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menganggarkan biaya untuk program komunikasi yang cukup agar publik Jabodetabek paham apa itu ERP/CC dan segala mekanisme pelaksanaan dan kegunaannya
3. Pastikan bahwa sistem transportasi umum nyaman, aman, berjadwal jelas dan mempunyai fasilitas parkir murah atau gratis (park and ride) di beberapa terminal utamanya. Saat ini yang mungkin dibenahi adalah sarana dan prasarana bus Trans Jakarta (Busway). Jika lokasi penerapan ERP/CC adalah di lokasi 3 in 1 saat ini, maka pastikan bahwa jalur Busway koridor I dan 9 benar-benar steril dan bisnya mencukupi dengan jarak setiap 5 menit. Halte yang ada juga harus diperbaiki agar nyaman. Jika bis kurang dan Pemprop belum mampu membeli bis baru, masukkan dari koridor lain.
4. ERP/CC berlau untuk semua jenis kendaraan, kecuali angkutan umum ber plat nomor kuning ditahap awal harus dibebaskan.
5. Penetapan tarif jangan terlalu murah dan jangan terlalu mahal. Pastikan ditetapkan berdasarkan kemampuan dan keinginan membayar pengguna serta mempunyai nilai keekonomian. Hindari pemberian subsidi Pemerintah Propinsi sejak awal
6. Pastikan bahwa Gubernur tegas, berani dan berkomitmen terhadap pelaksanaan ERP/CC.
Jangan berharap banyak bahwa ERP/CC di Jakarta akan berhasil, jika salah satu langkah diatas diabaikan.
Salam
*) Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen
(asy/asy)
