.webp)
Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memanas akibat sengketa lahan soal pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Pemkab Purworejo hingga ke tingkat desa membuka dan memfasilitasi ruang mediasi bersama warga dan aparat.
"Ini dimaksudkan agar semua permasalahan diselesaikan secara arif dan bijaksana," kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui ruang dialog yang mengedepankan asas keadilan diharapkan permasalahan tersebut tidak melebar dan menjadi ruang politisasi.
"Jangan ada kesan warga berhadapan dengan aparat polisi maupun TNI," ucapnya.
Menurutnya jika diperlukan Komisi IV akan datang ke lokasi untuk memfasilitasi ruang dialog antara warga, aparat dan pemerintah. Sebab lokasi tersebut juga menjadi ranah Komisi IV menyangkut infrastruktur pertanian dan aspek lingkungan hidup.
Ia menilai sudah sejak dulu konsekuensi pembangunan adalah selalu ada daerah yang dikorbankan. Hanya saja setelah pembangunan terealisasi warga di daerah yang dikorbankan selalu tak bisa menikmati hasilnya.
"Misalnya satu daerah dibangun dan satu daerah diambil sumber alamnya. Namun sering kali daerah yang dikorbankan tidak menikmati hasilnya," ungkapnya.
Terkait masalah di Wadas, Kang Dedi Mulyadi meminta warga mendapat kompensasi yang berimbang dengan pembangunan. "Bukan hanya uang tapi juga ruang untuk mereka hidup," katanya.
Selain itu pemulihan pasca pembangunan juga harus dipertimbangkan. Pemerintah harus transparan dan menjelaskan secara komprehensif kepada warga mengenai dampak pembangunan bendungan dan pengambilan sumber daya alam batu andesit.
"Harus ada reklamasi bagi warga sekitar juga. Lalu ada jaminan bagi warga terdampak untuk tetap hidup baik di lingkungannya karena mereka berkorban demi pembangunan," ujar Dedi.
