Myanmar dinyatakan bersalah dalam melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda.
Putusan ini yang diputuskan oleh panel hakim dari berbagai negara menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional. Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara ekstensif" serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida. Koresponden BBC di Den Haag menjelaskan bahwa putusan ini bersifat simbolis, dan tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya ke tanah kelahiran mereka dengan aman.
Putusan ICJ juga tidak lantas dapat memenjarakan jenderal-jenderal Myanmar. Pasalnya, tidak ada mekanisme penegakan hukum.
ICJ mengadili negara, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyidang individu. Namun, putusan genosida dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, serta seruan untuk penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB.
Pada 2017, aksi militer Myanmar menewaskan ribuan orang Rohingya. Aksi ini memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha ke negara tetangga, Bangladesh.
Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok minoritas, Rohingya (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw) |
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun hingga kini, belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.
"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara."
Myanmar Merespons
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembersihan" militer.
Ketika ditanya soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil".
Pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar (Foto: DW News) |
"Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.
"Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut," sebutnya, merujuk pada hasil pemungutan suara di kalangan hakim ICJ yang menunjukkan sembilan suara mendukung dan enam suara menolak putusan itu.
"Jadi ini bukan keputusan yang bulat," imbuhnya.
"Menurut saya, putusan ini tidak adil," tegas Khaing dalam konferensi pers tersebut.
Namun putusan ICJ menolak argumen Myanmar, yang menyatakan mereka sedang menjalankan operasi penumpasan pemberontakan.
"Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya)," tegas ICJ dalam putusannya.
Diketahui, putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ke ICJ. Ini merupakan kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi, sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.


