Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana kontroversial untuk menyiarkan langsung, via livestreaming, eksekusi mati terhadap seorang mantan tentara AS yang menewaskan sedikitnya 13 orang dalam penembakan massal di sebuah pangkalan militer AS tahun 2009 lalu.
Eksekusi mati terhadap Nidal Hasan, mantan tentara AS yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh 13 orang dan melukai puluhan orang lainnya dalam serangan penembakan massal di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada tahun 2009 silam, direncanakan akan melibatkan regu tembak.
Keputusan Trump menangguhkan rencana livestreaming itu, seperti dilansir AFP, Jumat (16/10/2026), berarti membatalkan rencana Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, yang sebelumnya menegaskan bahwa "orang-orang perlu memahami bahwa... ada konsekuensi serius untuk tindakan semacam ini".
Rencana untuk melakukan eksekusi mati secara publik, via livestreaming itu, ditentang baik di dalam maupun di luar negeri. Para politisi dari Partai Demokrat maupun Partai Republik di AS, Gereja Katolik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semuanya menyatakan kemarahan mereka atas rencana tersebut.
Dalam pernyataan via media sosial Truth Social, Trump menyebut bahwa tujuan awal untuk menyiarkan langsung eksekusi mati Hasan adalah untuk memberikan "efek jera yang kuat". Namun demikian, Trump juga mengakui banyak orang keberatan dengan rencana AS tersebut.
"Dia (Hasan-red) akan tetap dieksekusi mati, sesuai jadwal, oleh regu tembak, tetapi peristiwa ini tidak akan disiarkan," tegas Trump dalam pernyataannya.
"Meski begitu, pihak keluarga inti korban diperbolehkan untuk menyaksikan langsung eksekusi mati tersebut, jika mereka menginginkannya. Mereka berhak untuk menyaksikan KEADILAN ditegakkan!" ujarnya.
(nvc/idh)