.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana kontroversial untuk menyiarkan langsung, via livestreaming, eksekusi mati terhadap seorang mantan tentara AS yang menewaskan sedikitnya 13 orang dalam penembakan massal di sebuah pangkalan militer AS tahun 2009 lalu.
Eksekusi mati terhadap Nidal Hasan, mantan tentara AS yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh 13 orang dan melukai puluhan orang lainnya dalam serangan penembakan massal di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada tahun 2009 silam, direncanakan akan melibatkan regu tembak.
Keputusan Trump menangguhkan rencana livestreaming itu, seperti dilansir AFP, Jumat (16/10/2026), berarti membatalkan rencana Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, yang sebelumnya menegaskan bahwa "orang-orang perlu memahami bahwa... ada konsekuensi serius untuk tindakan semacam ini".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana untuk melakukan eksekusi mati secara publik, via livestreaming itu, ditentang baik di dalam maupun di luar negeri. Para politisi dari Partai Demokrat maupun Partai Republik di AS, Gereja Katolik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semuanya menyatakan kemarahan mereka atas rencana tersebut.
Dalam pernyataan via media sosial Truth Social, Trump menyebut bahwa tujuan awal untuk menyiarkan langsung eksekusi mati Hasan adalah untuk memberikan "efek jera yang kuat". Namun demikian, Trump juga mengakui banyak orang keberatan dengan rencana AS tersebut.
"Dia (Hasan-red) akan tetap dieksekusi mati, sesuai jadwal, oleh regu tembak, tetapi peristiwa ini tidak akan disiarkan," tegas Trump dalam pernyataannya.
"Meski begitu, pihak keluarga inti korban diperbolehkan untuk menyaksikan langsung eksekusi mati tersebut, jika mereka menginginkannya. Mereka berhak untuk menyaksikan KEADILAN ditegakkan!" ujarnya.
Trump, dalam pernyataannya, mengisyaratkan bahwa dirinya secara pribadi tidak keberatan dengan rencana livestreaming eksekusi mati itu.
"Menurut saya, menyiarkan langsung eksekusi mati tersebut agar dapat disaksikan oleh semua orang mungkin bisa menjadi efek jera yang kuat bagi dunia untuk menyaksikan bagaimana Amerika menangani para teroris dan sampah masyarakat seperti Hasan," kata Trump dalam pernyataannya.
"Namun, banyak orang baik dengan niat tulus yang memilih untuk tidak menyaksikan kematiannya, baik melalui streaming, atau melalui sarana visual lainnya," imbuhnya.
Pembatalan ini menjadi pukulan bagi Hegseth, yang saat ini tengah mendapat sorotan tajam terkait kebuntuan dalam perang melawan Iran dan dampak lanjutannya. Situasi itu turut membebani Partai Republik yang menaungi Trump menjelang pemilu sela AS pada awal November mendatang.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa Trump dan Hegseth telah berbicara sebelum Presiden AS itu mengumumkan pembatalan rencana livestreaming eksekusi mati Hasan.
"Menhan mendukung keputusan presiden, dan keduanya memiliki pandangan yang sepenuhnya selaras," kata Parnell.
Eksekusi mati terhadap Hasan, yang dijadwalkan pada 3 Desember mendatang di Fort Hood -- lokasi dia menembak mati 13 orang -- akan menjadi yang pertama dilakukan oleh regu tembak militer AS sejak tahun 1945 silam.
