Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat. Peta baru ini dipilih dengan ukuran benua Afrika yang asli.
Benua Afrika kini punya ukuran lebih besar. Di sisi lain, ukuran Amerika Utara dan Eropa tampak lebih kecil.
Resolusi "Koreksi Peta" tersebut didukung oleh negara-negara anggota Uni Afrika (UA) dan disetujui oleh 164 negara. Prancis dan Inggris termasuk pihak yang setuju atas perubahan peta yang disuarakan oleh Togo ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menentang, sementara enam negara lainnya memilih abstain.
Pemungutan suara PBB ini tidak mengikat secara hukum, namun akan mengubah peta yang digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia.
Kritik Atas Peta Mercator
Peta Mercator telah umum digunakan sejak abad ke-16. Peta Mercator dirancang tahun 1569 oleh kartografer asal Flandria, Gerardus Mercator, untuk membantu para penjelajah Eropa bernavigasi di seluruh dunia.
Peta ini menuai kritik karena memperlihatkan ukuran Afrika sebanding dengan Greenland. Padahal, Afrika berukuran 14 kali lebih besar.
Para kritikus menilai distorsi Peta Mercator menyebabkan kebutuhan pembangunan dan potensi negara-negara di dekat garis khatulistiwa terabaikan.
Distorsi pada peta Mercator merupakan akibat dari kenyataan bahwa mustahil untuk merepresentasikan permukaan bola dunia secara akurat pada bidang dua dimensi. Setiap kali peta dunia digambarkan, kompromi harus dibuat.
Majelis Umum PBB memilih untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat mencerminkan ukuran Benua Afrika. (Foto: BBC) |
Peta Mercator menunjukkan kelengkungan bumi dengan membuat negara-negara di dekat garis khatulistiwa tampak lebih kecil dari aslinya, sementara negara-negara yang lebih dekat ke kutub tampak lebih besar.
Dalam upaya mengoreksi hal ini, tim kartografer pada tahun 2018 menciptakan peta area setara yang mereka sebut proyeksi Equal Earth.
Pada bulan Februari, 54 negara anggota Uni Afrika mengadopsinya dan menyatakan bahwa peta tersebut "lebih akurat merepresentasikan ukuran semua benua, khususnya Afrika."
Resolusi "Koreksi Peta"
Kelompok kampanye online #CorrectTheMap menyatakan: "Anda dapat memuat Amerika Serikat, China, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar wilayah Eropa ke dalam Afrika, dan masih menyisakan banyak ruang daratan."
Menjelang pemungutan suara pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey mengatakan kepada kantor berita Reuters: "Dunia yang adil dimulai dengan peta yang adil."
Dalam sebuah pemaparan di PBB kelompok ini menyatakan: "Sebuah peta tidak pernah netral. Peta membentuk persepsi, memengaruhi bagaimana posisi masyarakat dan benua di dunia dipahami."
Mereka mendapat dukungan dari Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot, yang menyatakan kementeriannya akan berhenti menggunakan peta Mercator.
"Mengubah peta tentu saja tidak mengubah dunia. Tetapi mengoreksi representasi yang mendistorsinya sudah merupakan sebuah tindakan kebenaran," ujarnya.
Anggota Africa No Filter, Lerato Mogoatlhe, mengungkap alasan di balik kampanye untuk meninggalkan peta Mercator. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya menghentikan "misinformasi dan disinformasi terlama di dunia" tentang Afrika.
"Salah representasi Afrika pada peta dunia bukan sekadar kesalahan kartografi-ini adalah masalah narasi," ujar Lerato Mogoatlhe, kepada BBC.
Bagi geografer asal Kenya, Kioko Muendo, peta Mercator secara tersirat telah mengecilkan sumber daya yang sangat melimpah, populasi, serta peluang investasi di Benua Afrika.
"Peta lebih dari sekadar panduan bagi para pelancong-peta membentuk bagaimana wilayah dipandang secara politik dan ekonomi," ujar Kioko Muendo.
Penolakan AS
Namun, Yaryna Ferencevych, seorang perwakilan AS di PBB, menilai resolusi tersebut memperolok pekerjaan dan tujuan Majelis Umum PBB.
"Alih-alih berfokus pada masalah nyata perdamaian internasional, kemakmuran, atau hubungan baik, badan ini justru memperdebatkan proyek-proyek peta dari abad ke-16 dan peran mereka dalam mempromosikan reparasi serta 'keadilan kognitif'," katanya.
Pada bulan Maret lalu, AS juga melayangkan kritik ketika sebuah resolusi diadopsi yang mendeklarasikan perdagangan budak transatlantik sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling berat."











































