.webp)
Mantan Presiden Ekuador, Lenin Moreno, dijatuhi vonis lima tahun penjara oleh pengadilan terkait kasus korupsi. Moreno dinyatakan bersalah atas dakwaan menerima suap dari perusahaan China yang membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) terbesar di Ekuador.
Moreno yang menjabat sebagai Presiden Ekuador periode tahun 2017 hingga tahun 2021 ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (29/8/2026), termasuk dalam 20 terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembangunan bendungan Coca Sodo Sinclair oleh sebuah perusahaan China bernama Sinohydro.
Saat tindak korupsi itu terjadi, antara tahun 2007-2013, Moreno masih menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah pemerintahan Presiden sosialis Rafael Correa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menggantikan Correa dengan dukungan dari tokoh tersebut, namun kemudian berselisih dengan mentornya itu setelah beralih ke haluan kanan dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat (AS).
Moreno telah mengumumkan rencananya untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Jaksa penuntut Ekuador sebelumnya mengajukan tuntutan 6,5 tahun penjara bagi Moreno.
Dalam kasus yang sama, istri Moreno dan kerabatnya yang lain telah dijatuhi hukuman nyaris tiga tahun penjara karena keterlibatan mereka.
Usai putusan dijatuhkan pada Jumat (28/8), Moreno bersikeras menyatakan dirinya tidak pernah menerima "sepeser pun" dari Sinohydro.
Dia mengaitkan kasus ini dengan "rezim Correa", dengan menyebut bahwa mantan pendukung yang kini menjadi rivalnya itu telah "berjanji untuk membalas dendam kepada saya". Correa juga divonis bersalah atas kasus korupsi, namun dia tinggal di Belgia.
Jaksa penuntut mendakwa Sinohydro membayar suap dengan total senilai US$ 76 juta, atau sekitar empat persen dari biaya proyek PLTA tersebut. Di antara mereka yang divonis bersalah bersama Moreno dalam kasus ini, terdapat dua mantan manajer operator PLTA itu.
Moreno yang kini berusia 73 tahun dan mengalami paraplegia atau kelumpuhan tubuh bagian bawah ini, pernah menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk isu-isu disabilitas.
