Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memasang reklame raksasa dengan menampilkan sejumlah tokoh yang dianggap sebagai pihak berseberangan dengan Israel. Reklame tersebut muncul menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan Oktober 2026.
Sejumlah tokoh yang wajahnya terpampang dalam reklame itu antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Wali Kota New York Zohran Mamdani, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, dan pemimpin Hizbullah Naim Qassem. Kemunculan reklame tersebut berlangsung ketika posisi politik Netanyahu dan Partai Likud tengah menjadi sorotan.
Erdogan hingga Mamdani Dipampang di Reklame
Reklame raksasa itu dipasang di jalan raya utama Tel Aviv sejak pekan lalu, tepat di kawasan yang menjadi pusat kampanye kubu Netanyahu. Dalam reklame tersebut, wajah Erdogan, Mamdani, Mojtaba Khamenei, dan Naim Qassem ditampilkan sebagai tokoh yang disebut berseberangan dengan Netanyahu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reklame itu juga memuat tulisan berbahasa Ibrani yang berarti, "Mereka Ingin Netanyahu Kalah, Jangan Biarkan Mereka Menang," seperti dilansir CNN, Selasa (25/8/2026). Pemasangan reklame dilakukan menjelang pemilu Israel yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang.
Turki Jadi Sorotan dalam Ketegangan Israel-Suriah
Kemunculan Erdogan dalam reklame tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Turki. Beberapa hari setelah reklame dipasang, jet tempur Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Dahar di Suriah utara yang menjadi lokasi pasukan dan objek militer Turki.
Utusan Presiden Amerika Serikat untuk Suriah sekaligus Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, mengkritik serangan tersebut. Ia menilai tindakan Israel sangat agresif dan membuka kemungkinan adanya motif politik menjelang pemilu.
Barrack melontarkan teori bahwa Israel hanya berusaha memancing Turki. Ia menyebut tindakan itu sebagai "langkah yang sangat agresif, namun mungkin menguntungkan secara politis menjelang pemilihan umum."
Israel sendiri menyatakan serangan tersebut dilakukan karena kebutuhan operasional. Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyebut intelijen Israel mendeteksi persiapan Turki untuk menempatkan pasukan dan peralatan di pangkalan udara tersebut.
Posisi Likud Jeblok di Survei
Di tengah situasi tersebut, Partai Likud juga menghadapi tantangan dalam pemilu mendatang. Berdasarkan survei Channel 12 yang dilakukan pada Jumat (20/8), Likud diprediksi memperoleh 21 kursi dan berada di posisi kedua.
Partai Yashar yang didirikan mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Gadi Eisenkot, berada di posisi pertama dengan proyeksi 24 kursi. Survei yang sama menunjukkan 44 persen responden memilih Eisenkot sebagai calon perdana menteri, sedangkan Netanyahu memperoleh 34 persen.
Dalam sistem politik Israel, perdana menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilih menentukan partai yang duduk di parlemen, kemudian presiden menunjuk pemimpin partai yang dinilai paling mampu membentuk koalisi mayoritas untuk menjadi perdana menteri.
Netanyahu Serukan Warga Pilih Likud
Di tengah munculnya sejumlah partai baru, Netanyahu menyerukan kepada pemilih sayap kanan agar tidak memberikan suara kepada partai-partai kecil yang berisiko gagal melewati ambang batas 3,25 persen.
"Pemilu ini akan ditentukan oleh setiap suara. Jangan sia-siakan suara Anda pada partai-partai kecil yang mungkin tidak lolos ambang batas dan justru membawa kubu kiri berkuasa. Jangan buang-buang suara. Pertahankan kubu kanan. Pilihlah Likud," kata Netanyahu dalam unggahan di Instagram pada Senin (24/8).
Survei lain yang disiarkan Channel 12 pada Senin (23/8) menunjukkan partai baru mantan jenderal IDF Ofer Winter berpotensi memperoleh sedikitnya empat kursi di Knesset. Perolehan tersebut diperkirakan mengurangi kekuatan blok pendukung Netanyahu menjadi 49 kursi, sementara mayoritas untuk membentuk pemerintahan membutuhkan 61 kursi.
Di sisi lain, blok anti-Netanyahu diprediksi memperoleh 60 kursi. Kondisi tersebut membuat persaingan menuju pemilu Israel semakin ketat. Sementara itu, muncul dugaan bahwa eskalasi konflik di Jalur Gaza dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi situasi politik menjelang pemungutan suara. Petinggi militer Israel bahkan menegaskan, "Kami tidak akan terlibat dalam perang baru yang tidak perlu."










































